Beranda ›› Headline ›› KPK RI Lirik Kasus Dugaan Suap DPRD Rp 700 Juta

KPK RI Lirik Kasus Dugaan Suap DPRD Rp 700 Juta

Rantauprapat, suarasumut.com – Mencuatnya informasi anggaran Rp700 juta untuk memuluskan pembentukan PAPBD Labuhanbatu T.A 2014, kini telah dilirik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lirikan KPK tersebut didasari laporan warga bernama Rudi Siregar melalui email resmi pengaduan secara online.

Informasi yang dihimpun suarasumut hingga Jumat (19/12), sehari berselang merebaknya informasi dugaan suap kepada DPRD Labuhanbatu sebesar Rp700 juta, Rudi Siregar kasus tersebut kepada KPK. Atas pengaduan tersebut, Rudi menerima balasan dari email resmi KPK dengan nama pengguna Airef.Nurcahyo@kpk.go.id. “Balasan yang kita terima dari email resmi KPK, informasi yang diberikan akan diproses dan ditindakanjuti. Saya diminta untuk menyertakan bukti awal yang memadai agar dapat diproses dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Rudi kemarin di lapangan Ikabina, Jalan MH Thamrin depan Polres Labuhanbatu.

Atas informasi tersebut, Ketua DPRD Labuhanbatu, Dahlan Bukhori yang dikonfirmasi via short massage service (SMS) tidak memberikan tanggapan. Ironinya, Dahlan malah balik bertanya informasi yang diberikan dan keinginannya untuk melihat laporan tersebut. “Informasi apa yang diberikannya? Bisa kita melihatnya,” tanya Dahlan Bukhori.

Pada pemberitaan sebelumnya, DPRD Labuhanbatu digoyang isu suap atas keterangan salahseorang anggota DPRD berinisial “B”. Menurut “B” yang direkam oleh kalangan wartawan saat memberikan keterangan besaran uang memuluskan pembentukan PAPBD T.A 2014 sebesar Rp700 juta melalui perantaraan Ketua DPRD, Dahlan Bukhori yang diterima dari Sekdakab, Ali Usman.

Tak pelak, informasi besaran uang yang diberikan kepada DPRD Labuhanbatu semakin menguatkan adanya kepentingan kelompok eksekutif dan legislative yang bersikukuh membentuk PAPBD T.A 2014 jauh melampaui waktu yang ditetapkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2013. Dalam Permendagri tersebut secara jelas dan tegas batas waktu pembentukan persetujuan bersama Bupati dan DPRD paling lambat bulan September, namun faktanya persetujuan bersama tersebut baru terbentuk tanggal 27 November 2014. (ls/ss/lb)

Lihat Juga

Tingkatkan Produksi Minyak, Pertamina Disarankan Fokus Kegiatan WOWS

JAKARTA | suarasumut.com  –  Menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.