Beranda ›› Bisnis & Ekonomi ›› Koperasi Produsen Andalan Diduga Gelapkan Dana Anggaran Ratusan Juta Rupiah
Gambar Los Yang Dikerjakan

Koperasi Produsen Andalan Diduga Gelapkan Dana Anggaran Ratusan Juta Rupiah

Gambar Los Yang Dikerjakan
Gambar Los Yang Dikerjakan

Aek kanopan, suarasumut.com – Pelaksanaan kegiatan program bantuan sosial (BANSOS) penataan sarana usaha pedagang kaki lima (PKL) tahun anggaran 2013 sebanyak 50 PKL di Jl. Lintas Sumatera Aek Pamingke Kec. Aek Natas Kab. Labura yang nilai pekerjaannya Rp. 375.000.000, bersumber dari dana APBN T.A. 2013 dari Kementerian Koperasi RI No. 354/Kep/Dep.4/VII/2013, hasil pengerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan hasil yang di harapkan oleh masyarakat.

Melalui informasi yang dihimpun media dari Kabid Koperasi pada Dinas Koperasi dan UKM Kab. Labura Kuntoro Rambe di ruang kerjanya baru-baru ini mengatakan pelaksanaan kegiatan program bantuan sosial penatan sarana usaha pedagang kaki lima (PKL) tersebut dikerjakan Maruli Rajagukguk, pemilik Koperasi Produsen Andalan di Kualuh Selatan.

Akibat menonjolnya ketidakberesan proyek ini, jika diamati setiap orang yang melintasi lokasi proyek sudah beberapa insan pers, LSM mempertanyakan hasil kinerja ini kepada pihak Dinas Koperasi dan UKM melalui Kabid Koperasi.

Saat dijelaskan Kuntoro pada media, kronologis proyek ini di dasari Peraturan Pemerintah tentang bantuan sosial yang difasilitasi Pemkab. Labura melalui Dinas Kopersi dan UKM perihal proyek ini sudah terprosuderal, dimana Kuasa Penguna Anggaran adalah pimpinan Keperasi Produsen Andalan (Maruli Rajagukguk).

Fungsi Kuasa Pengguna Anggaran ini membangun sarana usaha PKL dari dana yang telah ditentukan sebesar Rp. 375.000.000 untuk 50 PKL. Karena mekanisme penerima anggaran adalah Maruli, terhadap pembangunan 50 unit los/kios ,maka sepenuhnya Maruli harus bertangungjawab.

Kenyataannya atas pengawasan dan Laporan akhir terhadap Dinas Koperasi dan UKM Kab. Labura kinerja proyek ini hinga bulan Januari 2014 didapati pengunàn dan dana yang diserap untuk pembangunan proyek ini tidak maksimal yang lebih jelas dikatakan tidak sesuai dengan yang di Anggarkan dari yang 50 los/kios diperuntukkan hanya 20 los/kios yang selesai .

Atas hasil Laporan inilah pihak dinas koperasi dan UKM melakukan evaluasi melalui investigasi yang didasari monitoring ke lapangan secara langsung dimana berbeda dari Laporan pertangungjawaban yang dibuat Maruli sebesar Rp.285.000.000 pada bulan Januari 2014, yang ternyata dari hasil fisik yang dibangun paling sekitar Rp.150.000.000 dana yang dihabiskan. Maka pihak Dinas Koperasi sudah melakukan tindakan berupa surat teguran, maupun secara langsung namun Maruli tidak menggubrisnya.

Alasan yang disampaikan Maruli menurut Kuntoro bahwa sesudah dana talangan APBD Kab. Labura sebesar Rp.290.000.000 turun barulah ke 50 unit los/kios diselesaikanya.

Tindakan yang diambil oleh Dinas Kopersi dan UKM saat ini tidak ada baik secara administrasi sebab itu merupakan proyek bantuan. Hanya kedepan mungkin bantuan yang sudah disusul akan terhambat karena ulah dari Maruli. Namun harus dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No.02/PER/M,KUKM/2012 pasal 8 yang berbunyi penerima Bantuan harus bertanggungjawab secara penuh terhadap kebenaran data infomasi dan kelengkapan administrasi serta penggunaan anggaran di dalam program sesuai ketentuan atau siap menerima sanksi atau tindakan hukum sesuai peraturan terhadap kebenaran data dan penyalahgunaan data. (pr/ss/ak)

Lihat Juga

Danramil 09/Sirombu Turut Sukseskan Program KB Manunggal

Nias Barat | suarasumut.com  –  Beberapa tahun belakangan pemerintah melibatkan TNI dalam mensukseskan program KB …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.