Beranda ›› Bisnis & Ekonomi ›› KISRUH DI PTPN IV MEMUNCAK, MASYARAKAT MINTA LAHANNYA DIKEMBALIKAN

KISRUH DI PTPN IV MEMUNCAK, MASYARAKAT MINTA LAHANNYA DIKEMBALIKAN

Panai Tengah, suarasumut.com – Kembali terjadi ketegangan antara Pihak PTPN IV proyek Panai Jaya dengan masyarakat Provinsi Riau, mereka meminta perusahaan berplat merah tersebut mau mengembalikan lahan milik masyarakat.

Pasalnya, berdasarkan surat izin perda no.49 tahun 2002 ,bupati labuhan batu H.T MILWAN yang mengeluarkan surat izin lokasi untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit nomor 04tahun 2005 dan di keluarkan pada tanggal 31 mei2005. Tentu izin lokasi tersebut sudah mati atau tidak berlaku, namun perusahaan PTPN IV Panai Jaya yang berlokasi di wilayah Desa Sei Rakyat Desa Bagan Bilah dan Desa Sei Pelancang Kecamatan Panai Tengah menyerobot lahan masyarakat kepenghuluan Panipahan Laut Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau seluas 637 hektar.

Pada hari selasa tanggal 3 juli 2012 di laksanakan rapat dengan pendapat yang di mediasi oleh komisi I DPRD Kabupaten Rokan Hilir antara pihak PTPN IV Panai Jaya Kabupaten Labuhanbatu di wakili oleh saudara JIMMI L.W silalahi selaku Kepala bagian hukum dan pertanahan PTPN IV dengan masyarakat kepenghuluan Panipahan Laut,di wakili oleh Penghulu Edi Syahrial dan saudara Ahmadian dari tokoh masyarakat setempat,tentang permasalahan lahan PTPN IV yang termasuk menyerobot lahan milik masyarakat wilayah Rokan Hilir tersebut,

Seluruh aktifitas PTPN IV Panai Jaya yang berada di wilayah riau segera di hentikan dan sudah ada kesepakatan dengan pihak PTPN IV yang termasuk ikut menyerobot lahan milik masyarakat wilayah Rokan Hilir tersebut,seluruh aktifitas PTPN IV Panai Jaya yang berada di wilayah riau segera di hentikan dan kesepakatan ini sudah di setujui kedua belah pihak,menurut keterangan Buya Khalipah Usman Harahap selaku tokoh masyarakat Panipahan Laut mengatakan,”sesuai dengan ketentuan saya sebagai tokoh masyarakat tetap turut mendukung memperjuangkan lahan itu sampai kapanpun supaya lahan kami dapat kami usahai kembali,apalagi sudah ada pengakuan perusahaan BUMN dari Sumut Abdul Wahab Rambe selaku Kabag hukum dan pertanahan 4/4 kemarin dalam shearing dengan komisi I DPRD Rohil yang beliau mengatakan siap membayar ganti rugi dua kali lipat, kami tidak mau di bayar ganti rugi, kami hanya ingin lahan itu di kembalikan,” ujarnya.(ta/ss/ra)

Lihat Juga

Bupati Karo Lantik Tujuh Pejabat Tinggi Pratama

Karo | suarasumut.com  –  Bupati Karo Terkelin Brahmana,SH melantik Staff Ahli dan 7 Kepala SKPD …

Satu Komentar

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.