Beranda ›› Bisnis & Ekonomi ›› Kenaikan Nilai PBB, Susahkan Warga

Kenaikan Nilai PBB, Susahkan Warga

Rantauprapat, suarasumut.com – Kebijakan menaikkan nilai pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Perdesaan di Labuhanbatu tak pro rakyat, bahkan dituding ‘pemerasan’ terhadap rakyat.

Akibatnya, semakin membebani prekonomian para wajib pajak (WP) di Labuhanbatu. Pasalnya, kenaikan angka yang dikenakan pemerintahan setempat hingga hitungan 300 persen. Alhasil, diprediksi bakal berkurangnya jumlah warga yang akan membayar PBB ke Bank penyetoran.

Misalnya saja, PBB berseri NOP : 12.05.710.003.002-0012.0 untuk Tahun 2014 pajak terhutang mencapai Rp350.640. Dengan objek pajak Bumi kelas 076 seluas 560. Dan, bangunan kelas 029 seluas 48 meter. Sedangkan total NJOP Rp126 juta. Setelah dikurang nilai jual objek pajak (NJOP) tidak kena pajak sebesar Rp10 juta, uniknya NJOP perhitungan pajak malah dikalikan dengan angka 0,300 sebelum akhirnya dikalikan 0,5 persen untuk mendapatkan angka pajak yang mesti dibayarkan. Kenaikan terjadi secara signifikan, sebab pada tahun buku 2013 sebelumnya, objek pajak tersebut masih Rp120.880.

Memang, untuk penetapan NJOP tidak kena pajak para milik WP, Pemkab Labuhanbatu menaikkan angkanya. Sebab, pada tahun 2013 lalu masih hanya Rp6 juta dan tahun 2014 naik menjadi Rp10 juta.

Tapi, para subjek pajak mengaku keberatan dengan penetapan Peraturan rumus perkalian yang mengubah nilai dasar penghitungan PBB adalah Nilai Jual Kena Pajak (NJKP). “Bagaimana mungkin membayar jumlah yang mahal kayak sekarang. Biaya untuk makan aja susah, kononlah mau membayar pajak,” ujar Zulfar, salahseorang warga Rantauprapat, Senin(18/8).

Pengenaan nilai yang mahal, tidak saja bakal mengakibatkan rendahnya kemampuan warga melunasi pajak terhutang tersebut. Tapi, penerapan cara penghitungan besaran pajak itu juga mesti lebih transparan. “Kenapa berbeda jumlah pajak PBB dari tahun-tahun sebelumnya. Semakin PBB ditangani Pemkab malah makin menyusahkan warga,” katanya.

Sementara itu, Ahmad Muflih Kepala Dinas Pendapatan, Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Labuhanbatu mengakui jika pengenaan besarnya tarif PBB nilai jual kena pajak dikalikan dengan 0,300 sebelum perkalian akhirnya dikalikan dengan 0,5% untuk mendapatkan nilai pajak terhutang. “Tidak lagi ada lagi perhitungan dengan pengurangan 20 persen,” jelasnya.

Rumus Penghitungan PBB, itu kata Muflih berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) yang ada di Labuhanbatu. Dalam regulasi itu, kata dia diatur cara dan rumus penghitungan PBB mulai Tarif NJKP, NJOPTKP dan besaran nilai PBB terhutang. “Ada diatur dalam Perda,” jelasnya.(ao/ss/rp).

Lihat Juga

Wakil Bupati Labusel Lepas Pawai Takbir Kendaraan Hias Idul Adha 1440 H/2019 M

Labusel | suarasumut.com –  Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) mengelar Pawai Takbir Hari Raya Idul …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.