Beranda ›› Headline ›› Kejari Rantauprapat “Tabrak” SOP Penanganan Perkara

Kejari Rantauprapat “Tabrak” SOP Penanganan Perkara

Rantauprapat, suarasumut.com – Penanganan perkara pidana di lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Rantauprapat tergantung pada profesionalisme penyidik di Polres Labuhanbatu. Tak pelak, hak azasi tersangka maupun korban cenderung tanpa kepastian hukum dikala penyidik Polres Labuhanbatu tidak professional melakukan penyidikan.

Informasi yang dihimpun suarasumut.com, Jumat (12/12), adanya penyidikan perkara pidana berlarut-larut oleh penyidik Polres Labuhanbatu didukung oleh ketidak tegasan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Rantauprapat.

Pasalnya, hingga saat ini pihak Kejari Rantauprapa tidak berpedoman terhadap Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor PER -036/A1JAl09/2011 tentang standar operasional prosedur (SOP) penanganan perkara tindak pidana umum.

Sesuai Pasal 12 ayat (1) hingga ayat (6) Perja Nomor PER -036/A1JAl09/2011 secara tegas diatur jangka waktu surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan penelitian berkas perkara. Dalam Pasal 12 itu diatur jangka waktu SPDP ke penyerahan berkas perkara tahap I hingga penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II).

Ironinya, mulai dari JPU, Maulita, Kepala Seksi Pidana Umum (Kasipidum), Alan Baskara hingga Kepala Kejari, Hermon Dekristo,SH.MH malah tidak menerapkan jangka waktu penanganan perkara pidana dilingkungan kerajanya. Dimana, sesuai Pasal 12 ayat (5), penyidikan tambahan menjadi tidak sah jika dalam watu 14 hari penyidik tidak menyampaikan kembali berkas yang ditelah dilengkapi sesuai petunjuk JPU.

Kasipidum, Alan Baskara yang dikonfirmasi sejak kemarin mengesankan ketidak tegasannya dalam hal penanganan perkara pidana dan cenderung mengubah-ubah pendapatnya. Semula dia mengaku penyidikan perkara dalam pengawasan (koordinasi,red) JPU tanpa batas, namun dikala disusul kembali, dia mendalihkan rasa keadilan, Keputusan Jaksa Agung (Kepja) tentang Administrasi Perkara Tindak Pidana, hingga pada sikap buang badan selaku JPU Pasif. “Siapa Jaksanya. Kalau begitu tanya langsung ke Jaksanya saja, kalau saya bersifat pasif,” kata Alan Basakara saat disebutkan, Kepja tentang Adiministrasi Perkara Tindak Pidana tidak berhubungan dengan masa waktu penanganan perkara.

Hal senada disampaikan oleh JPU, Maulita yang menyebutkan, JPU hanya menunggu penyidik melengkapi berkas perkara sesuai petunjuk yang diberikan. Jawaban Maulit tersebut secara jelas menegaskan bahwa penanganan perkara dilingkungan Kejari Rantauprapat ini tanpa batas dan tidak berpedoman dengan Perja Nomor PER -036/A1JAl09/2011. “Kita hanya menunggu penyidik melengkapi sesuai dengan petunjuk yang diberikan,” kata Maulita dengan wajah cemberut.

Ketidak patuhan terhadap Perja Nomor PER -036/A1JAl09/2011 tersebut juga ditunjukan oleh Kepala Kejari, Hermon Dekristo,SH.MH. Tak pelak, penyidikan yang tidak berpedoman dengan SOP penganganan perkara tersebut tidak mencerminkan sikap aparat penegak hukum yang peduli terhadap hak korban maupun tersangka agar perkaranya segera disidangkan. “Tidak benar itu. Gak ada,” kata Hermon Dekristo saat dijelaskan Pasal 12 ayat (5) Perja Nomor PER -036/A1JAl09/2011.

Tentunya, sikap JPU, Maulita, Kasipidum, Alan Baskara, dan Kepala Kejari, Hermon Dekristo semakin jelas dan terang sangat bertentangan dengan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal mana, Pasal 138 KUHAP secara jelas dan tegas mengatur penyidik wajib melengkapi berkas dan mengembalikannya kepada penuntut umum dalam kurun waktu 14 hari.

Sebelumnya telah diberitakan, berkas perkara pemalsuan surat tanda naik kendaraan (STNK) dengan tersangka Zulfikar Ritonga dan Budi Askana dinyatakan oleh JPU tidak lengkap (P-18) dan diminta untu dilengkapi (P-19) sejak tanggal 14 Oktober 2014. Namun hingga saat ini, JPU tidak melakukan perintah Pasal 12 ayat (5) Perja Nomor PER -036/A1JAl09/2011.

Dimana, jika dalam waktu 14 hari, penyidik belum menyampaikan kembali berkas perkara yang telah dilengkapi sesuai petunjuk Penuntut Umum, maka penyidikan tambahan yang dilakukan oleh penyidik menjadi tidak sah, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 138 ayat (2) KUHAP, dan untuk itu agar memberitahukannya kepada penyidik.(ls/ss/lb)

Lihat Juga

Banggar DPRD Dan TPAD Pemkab Labusel Bahas APBD 2020

LABUSEL | suarasumut.com  –  Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) bersama Tim Anggaran …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.