Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› KCBI “Bidik” Pungli Dan Korupsi SMPN I Berastagi

KCBI “Bidik” Pungli Dan Korupsi SMPN I Berastagi

Berastagi | suarasumut.com  –  Pimpinan Pusat LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia Kordinator Wilayah Sumut Dan Aceh (PP LSM KCBI Korwil Sumut Aceh), menunggu hasil surat Somasi terkait indikasi Pungutan Liar (Pungli) serta Korupsi dari Kepala SMP Negeri 1 Berastagi, Sri Henni Saragih.

Surat bernomor 10/PP-LSM KCBI/Korwil Sumut Aceh/Som/VIII/2018, Tertanggal 16 Agustus 2018, diterima Kepsek melalui staf tata usaha, Kamis, (06/9/2018), sekira pukul 12.30 Wib, di ruang Tata Usaha (TU) SMP Negeri 1 Berastagi, Jln Perwira No.157 Berastagi, Kabupaten Karo, Provinsi Sumut.

Penelusuran istilah selangkah sebelum menuju ranah hukum (Somasi) tersebut, berkat adanya info dan laporan lisan dari sejumlah sumber ke Pimpinan Umum LSM KCBI berkantor di Jakarta, menyoal dugaan pungli secara rutin terhadap sejumlah tenaga pengajar dan orangtua siswa termasuk korupsi.

Berkat arahan dan panduan dari pimpinan serta kemitraan yang memiliki keahlian khusus di Jakarta, Tim Investigasi yang menerapkan berbagai metode spesial, berkesimpulan bahwa 4 (item) dari lima laporan menilai sangat sinkron dengan laporan dan informasi yang sebelumnya masuk ke LSM KCBI.

Hal ini diungkap Ketua Pimpinan Pusat LSM KCBI Koordinator Wilayah Sumut Dan Aceh, Moh. Rudi S didampingi Sekretaris Lamhot S Pande, Tim Sus KCBI, , S.Sos, Ferry Singarimbun, SE dan Bangun BS Spr, kepada sejumlah wartawan, Kamis, (13/9/2018), di Jln Jenderal Sudirman Kabanjahe.

Dikatakan, sesuai fakta yang ditemukan Tim`nya, Kepala SMP Negeri I Berastagi, Sri Henni Br Saragih, masuk kategori sosok guru yang menjabat Kepsek tersadis se-Sumut dan Aceh. Justru itu, kata Rudi, Sri Henni merupakan salah satu guru yang dibidik (Target) hingga terproses sampai ke ranah hukum.

Menurutnya, Kepsek tersebut berani dan tega melakukan penghianatan terhadap guru-guru beserta ortu pelajar karena diduga kuat adanya pihakpem’Back-Up disinyalir terdiri dari oknum legislatif dan termasuk figur berpengaruh di lingkup Pemkab dan mengaku jurnalis yang diduga turut dialiri rezeki.

“Penelusuran secara fokus kita lakukan karena dampak kebijakan Kepsek SMP Negeri 1 Berastagi, Sri Henni S sudah terpantau mengabaikan harapan amanah Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 yang regulasinya tertuang pada UU NO. 20 Tahun 2003 pada BAB II Pasal 3 Ayat 2 dan 3 tentang sistem pendidikan,”jelasnya.

Selain itu, juga telah terindikasi mengangkangi Permendikbud No 75 Tahun 2016, Tentang Komite Sekolah, tepat dalam pasal 12 ayat (a) dan (b) soal larang segala bentuk pengutipan terhadap ortu pelajar. Kami juga menilik, bahwa Kepsek telah menguji nyali Tim Saber Pungli di Karo.

Jika situasi ini ditelusuri dengan cermat serta menanamkan sika “Pro Rakyat” , maka, selain terjebak dalam Perpres No. 87 Tahun 2016Tentang UU Tim Saber Pungli, kami pastikan, Sri Henni akan dililit Pasa 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001, Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang diancam hukuman maksimal 20 tahun kurungan penjara dan denda 1 Milyar, karena telah gunakan wewenang (jabatan) menguras uang negara untuk memperkaya diri,”ujar Mohammad Rudi Surbakti.

Sedikit beda dengan pernyataan Sekretaris, Lamhot S Pande, dan Telah Purba S.Sos,menurut mereka selain pembuktian adanya pungli dan korupsi, dua oknum yang terkategori ‘Tim Sus’ ini, bertujuan agar seluruh Rakyat NKRI terutama di Sumut dan Aceh tidak mudah terkontaminasi “Doktrin Keliru”.

“Salah satu tujuan kita fokus dan semangat menelusuri ini, agar Rakyat NKRI mengetahui secara jelas oknum darimana sesungguhnya yang menghianati mereka.Karena sudah mulai tercium riak riak kecil ditengah masyarakat diduga hasil doktrin keliru, yakni kalimat,“KATANYA GRATIS TAPI BIAYA SADIS”,”tambahnya.

“Ini sangat-sangat real sampai ke telinga kami, bukan hanya di kota, tapi jauh lebih parah di pelosok desa di lingkup Sumut dan Aceh. Jujur, kami selaku aktifis LSM pemangku Izin Kemenkumham RI No. AHU-0016551.AH.01.07 Tahun 2017, berkomitmen “Balance” menyikapi dinamika politik di NKRI ini,”terangnya.

“Tapi, ketika iklim politik telah terindikasi menyimpang dari tatanan Demokrasi dan terdeteksi adanya unsur-unsur melumpuhkan kedaulatan NKRI, maka, kami senantiasa menentukan sikap sebagaimana amanah Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945, “tegas Lamhot S, diamini Telah P S.Sos, Landro dan seluruh tim,”katanya kembali.

Lanjutnya, guna mewujudkan tujuan tersebut, pihaknya mengaku, telah menyusun konsep Program Monitoring Pendidikan 2 Tahun Anggaran (PMP 2 TA) untuk wilayah Sumut dan Aceh,yang dirancang launching pekan depan. Justru itu, Lamhot S beraharap, agar seluruh elemen berkenan mendukung.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Berastagi, Sri H Saragih, ketika dikonfirmasi wartawan, Kamis, (13/9/2018) tidak berhasil. Namun, sejumlah pihak-pihak terkait mengaku bahwa akhir-akhir ini Kepsek lebih cendrung memerankan sikap ‘buang badan’. (ts/ss-kr)

Lihat Juga

Troktoar Di Kota Gunungsitoli Dialih Fungsikan

Gunungsitoli | suarasumut.com  –  Bangunan milik pribadi yang mengalih fungsikan troktoar di Kota Gunungsitoli,Sumatera Utara …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.