Beranda ›› Headline ›› Kabuparen Nias Terapkan Perencanaan Berbasis e-Planning

Kabuparen Nias Terapkan Perencanaan Berbasis e-Planning

Nias | suarasumut.com  –  Mulai tahun depan, perencanaan pembangunan di Kabupaten Nias telah menggunakan sistim berbasis e-Planning.

Perencanaan yang telah ditetapkan pada Musrenbang dan DPRD tidak bisa lagi dirubah setelah masuk pada sistim e-Planning.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Nias Drs.Sokhiatulo Laoli,MM pada temu pers yang digelar di aula kantor Bupati Nias,Jalan Pelud Binaka, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara, Selasa 18 Desember 2018.

“Pada temu pers hari ini kita akan sosialisasi dan memberi pemahaman penerapan perencanaan pembangunan secara global berbasis e-Planing di Kabupaten Nias, sebab pada temu pers yang lalu telah disampaikan aspek aspek program kegiatan lain,” jelasnya.

Dari Bupati Nias diketahui, penerapan e-Planning di Kabupaten Nias dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017, dimana Permendagri nomor 86 tahun 2017 mewajibkan pemerintah daerah menerapkan sistim e-Planning dalam setiap perencanaan pembangunan.

Dalam membuat rancangan pembangunan jangka pendek daerah (RPJPD), rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rancangan kegiatan pembangunan daerah (RKPD) pemerintah daerah wajib menggunakan sistim e-Planning.

Sebab RPJMD Kabupaten Nias tahun 2016-2021 telah dibuat, maka dengan penerapan e-Planning, Pemkab Nias akan melakukan revisi RPJMD Kabupaten Nias periode 2016-2021.

“Dulu dalam pertengahan pembahasan, maaih bisa diselipkan kegiatan atau program tertentu, tetapi dengan adanya e-planing, apa yang telah ditetapkan pada Musrenbang dan DPRD tidak bisa dirubah lagi,” ungkapnya.

Menurut dia, penerapan e-Planning memiliki dampak positif yang lebih banyak. Walau ada yang menentang, Pemkab Nias tetap menerapkan demi kepentingan masyarakat atau orang banyak.

Pada tempat yang sama, Edwin Hulu atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Nias memberitahu jika penerapan e-Planning adalah tindaklanjut MoU Bupati Nias, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam pembuatan sistim e-Planning, Pemkab Nias diberi kewenangan membuat aplikasi sendiri, tetapi Pemkab Nias mengadopsi sistim dari Pemerintah Kota Medan.

“Kota Medan sudah mampu menerapkan e-Planning hingga tingkat RW, RT dan desa, karena situasi geografis Pemkab Nias masih menerapkan hingga tingkat Kecamatan dan untuk mencegah hacker, masih ada sistim dalam e-Planning yang dilakukan secara offline dan e-planing dijalankan untuk mencegah korupsi.(al/ss-ni)

Lihat Juga

Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Karo Tahun 2020

Kabanjahe | suarasumut.com  –  Bupati Karo Terkelin Brahmana, SH membuka secara resmi FORUM KONSULTASI PUBLIK …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.