Beranda ›› Headline ›› IWO Sibolga Tapteng Dukung Pemilu Berkualitas

IWO Sibolga Tapteng Dukung Pemilu Berkualitas

SIBOLGA | suarasumut.com – Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Sibolga Tapteng, Damai Mendrofa mengatakan pihaknya mendukung terselenggaranya Pemilu yang berkualitas.

“Kita tentu berharap bahwa orientasi Pemilu Legislatif nantinya tidak saja pada kuantitas, yakni terpilihnya para wakil rakyat, tapi juga mengharapkan berlangsungnya proses Pemilu yang berkualitas,” kata Damai saat memberi pengantar sambutan di Dialog Publik bertajuk, Sibolga di Persimpangan Pemilu 2019, 2 Atau 4 Dapil di Hens Coffee, Sibolga, Senin (5/2).

Menurut Damai, Pemilu berkualitas tentu didukung perangkat-perangkat pemilu yang berkualitas pula. Termasuk tahapan dan penyelenggaraan serta partisipan pemilu yang mengedepankan aturan yang berlaku.

Menurut dia pendidikan politik kepada masyarakat diawali dari proses dan tahapan yang mendidik. Termasuk kontribusi seluruh pihak, termasuk IWO Sibolga Tapteng, meskipun terbilang sebagai lembaga yang baru saja eksis didaerah tersebut.

“Kepercayaan rakyat terhadap keterwakilannya tentu mendorong pertumbuhan partisipasi politik. Wakil rakyat yang adalah representasi suara, diyakini mampu memberikan pencerdasan-pencerdasan politik, termasuk dari kami kalangan wartawan sebagai jembatan informasi,” kata Damai.

Ia menambahkan, dialog yang dilaksanakan dengan membahas konteks Daerah Pemilihan (Dapil) di Kota Sibolga memang sengaja dipilih karena menjadi isu yang sedang hangat diperbincangkan.

“KPU Sibolga juga dalam waktu dekat akan melakukan uji publik disusul rekomendasi ke KPU RI terkait Dapil. Karena itu dialog ini menjadi sesuatu yang penting,”katanya.

Menurut dia, dialog yang dilaksanakan adalah wujud dukungan yang IWO dalam mengawal terwujudnya proses dan tahapan Pemilu yang berkualitas itu.

“Publik menginginkan keterbukaan berbagai argumentasi yang logis dari setiap pemangku kepentingan, baik penyelenggara, pengawas, peserta pemilu yakni partai dan para calon legislatif dan dari masyarakat itu sendiri, dialog ini kita harap bisa menjadi referensi bagi KPU dalam mengeluarkan rekomendasi-rekomendasinya yang objektif tanpa tarik menarik kepentingan,”tegas Damai.

Dialog ini menghadirkan narasumber dan peserta dari berbagai instansi dan kalangan, diantaranya Komisioner KPU, Panwaslih Sibolga, ketua partai politik, pemerhati, kalangan mahasiswa dan pemuda serta undangan lainnya dan digawangi moderator Deni Siahaan. Dialog ini dijadwalkan berakhir pukul 17.00 WIB sore nanti.

Hendra Sahputra: Merujuk UU 7 2017 tentang UU Pemilu, pembagian kursi itu minimal 3 – 10, saya tertarik dibagi tiga dapil karena ada 12 kursi yang harus dipecah, yang 8 kursi di dapil 1 tidak harus diganggu. Kalau kita kaitkan ke 4 Dapil, boleh saja, bisa dibayangkan 3 kursi di utara diperebutkan 13 parpol tentu terjadi persaingan luar biasa. Kajian dan argumennya bisa diterima, kalau ada rumus lagi sebagian kecamatan dibagi lebih masuk akal, tetapi itu malah rancu terkait hak plih orang. Saya kira cukup tiga Dapil saja yakni di Dapil 2.

Jamil pertanyakan simpangnya siapa yang buat. KPU tidak pernah buat simpang. Tetapi awak jurnalistik buat ide sakti dengan tema ini.

Salmon: KPU hanya bertugas laksanakan seluruh tahapan pemilu yang berpijak kepada UU Pemilu. Tidak boleh berdasarkan suka atau tidak suka, melainkan harus sesuai aturan main. kami pun selalu diawasi oleh Panwas Pemilu. Untuk Pemilu 2019 di PKPU 5 2018, ada tahapan khusus penataan dapil dan alokasi kursi, uji publik tanggal 7-13 Februari 2018. Contoh buat dengar pendapat dengan stakeholder Pemilu. usulan ini pun disambut baik sibolga dibagi menjadi 4 dapil. Grand disain ini bukan dilahirkan KPU.

Rahmat Dwi Brahmana: saya ingin klarifikasi kegiatan ini mungkin saja menjadi salah satu. Amatan saya keuntungan pemekaran Dapil ini untuk meningkatkan partisipasi pemilih, calonnya banyak sosialisasinya banyak,

Ketua Panwas Darwis Sibarani: tidak ada masalah penambahan dapil di sibolga asalkan sesuai aturan yang ada.

Fernando warga mela, menilai kedewasaan berpolitik warga sibolga semakin dinamis, masyarakatnya juga semakin cerdas. pertanyaannya? rekomendasi pendapat mari kita wujudkan bagaimana program ke depannya terutama bagi pemilih pemula.

Rudolf Siagian politisi PKPI Sibolga: sangat menarik ide pertemuannya. selama ini Dapil 1 itu 8 kursi dan dapil 2 itu 12 kursi. Menurut saya ini tetap dua dapil saja karena pemekaran dapil itu akan merugikan Caleg. Saya melihat pemekaran ini tidak menjadi kewajiban.

Jamil: Pemecahan Dapil Picu Cost Politik Tinggi dan Perpecahan.

Ketua DPD Golkar Kota Sibolga, Jamil Zeb Tumori menilai bahwa wacana pemecahan Dapil yang kini digadang-gadang oleh KPU Sibolga memicu kerentanan.

“Ini bisa memicu cost politik yang tinggi dan bisa memicu perpecahan dan bisa memicu gesekan,” kata Jamil dalam Dialog Publik bertajuk Sibolga di Persimpangan Pemilu Legislatif, 2 atau 4 Dapil yang digawangi IWO Sibolga Tapteng, Senin (5/2).

Jamil agaknya mengkritik wacana ini. Menurut dia, KPU mengesampingkan kajian-kajian dan analisa dengan melibatkan banyak pihak. “Ini merugikan kepentingan partai politik,” katanya.

Atas inisiatif menolak wacana tersebut, Jamil mengungkapkan pihaknya saat ini tengah menggalang dukungan dari lintas partai politik agar wacana itu ditolak.

“Kita partai Golkar bersama parpol seide yang tak ingin masyarakat terpecah, kita mengumpulkan ketua dan sekretaris parpol mendiskusikan ini dan kita sepakati akan menandatangani surat kesepakatan,” ungkapnya.

Lebih jauh Jamil kembali mengkritik wacana pemecahan Dapil tersebut. Ia pun meminta agar KPU lebih independen dan netral dalam memunculkam wacara pemecahan dapil.

“Ini datang pemikiran dari KPU sendiri, kaji sendiri, panggil rakyat ajukan ke pemerintah. Disini persimpangan ini siapa yang buat?” pungkas Jamil.

Diketahui Dialog ini menghadirkan sejumlah narasumber baik KPU Sibolga, Panwas Sibolga, 3 perwakilan parpol dan pemerhati serta Panwas Sibolga.

Tampak pula hadir sejumlah perwakilan Parpol, aktifis mahasiswa dan pemuda dan kalangan jurnalis.

Jamil: Siapa bilang semakin banyak TPS atau Dapil itu tingkat pemilih semakin banyak? ini ada grand disain politik.

Lantas pengamat mengatakan ini adalah Pilkada paling banyak biayanya di dunia. Ini akan menciptakan praktik money politik.

Kalau 4 dapil dikhawatirkan terjadi perpecahan di masyarakat, maka lebih baik dua Dapil saja sehingga jalinan silaturahmi tetap terjaga dengan baik. kita tidak menuduh siapapun.

Ketua Demokrat: saya anak baru di politik Kota Sibolga, ada hal dilapangan yang harus difikirkan. Terkait kost politik kalau kita datang minta dukungan warga pasti bilang adong do pengna? Dengan mengantongi 700 suara maka Caleg itu sudah punya kursi di DPRD. Pertempuran secara diam-diam akan tinggi. Secara tidak langsung kita sudah melakukan aksi money politik. Saya lebih condong 3 Dapil, Sibolga 5, Utara 3, Selatan 4 dan Sambas 4

Hendra : pandangan saya kota dan utara kombinasi dan persentasenya masih berimbang. Sambas dan Selatan, populasi penduduk juga berimbang. Tetapi kalau ini tetap jadi dua Dapil saya pikir tidak masalah. Kalau dikaitkan disain dan lainnya kita harus ingat berpolitik ini bukan partainya lagi tapi orangnya.

Ini persoalan strategi bermain, jangan dimunculkan pergesekan dan perbedaan. idealnya kita harus mengayomi dengan hitungan yang riil.

Persoalan kost politik, siapa sih yang tidak pengen jadi anggota dewan dengan penghasilan yang tinggi sekarang ini dengan pemberlakuan PP 18/2017. (rl/ss-sb)

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.