Beranda ›› Headline ›› Hilangkan Hak Tersangka, Sidang Di PN Rantauprapat Pelapor Hadirkan Saksi Palsu

Hilangkan Hak Tersangka, Sidang Di PN Rantauprapat Pelapor Hadirkan Saksi Palsu

Labuhanbatu, suarasumut.com – Terkait Pengaduan Yanuari Pangaribuan warga Desa Sidorukun Kecamatan Pangkatan sesuai LP/550/IV/2014/SU/RES LBH 20 April 2014, yang telah menyebabkan  Almon Simarmata warga Desa Sidorukun sempat di tahan oleh Kejaksaan karena disangkakan telah melakukan penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat 1 KUHP.

Ternyata dugaan mengenai keberadaan saksi palsu selain istri pelapor yang digunakan untuk melakukan penahanan dan atau penuntutan telah terungkap di ruang persidangan.

Rabu, 03 Desember 2014 diruang pengadilan Rantau Prapat. Pada acara sidang terbuka yang dipimpin oleh Armansyah Siregar selaku Hakim Ketua yang didampingi dua orang Majelis Hakim anggota, seorang Panitera, dan Lisa sebagai JPU ( Jaksa Penuntut Umum ).

Pihak tersangka melalui kuasa hukumnya Imbon Manik. telah menghadirkan orang tua dari Irwan Sapti Ardi (Ira) yang sempat dijadikan sebagai saksi didalam BAP meskipun tidak diproses, atau yang diakui sebagai orang yang mengetahui peristiwa pidana namun tidak bersedia memberikan kesaksian oleh Yanuari Pangribuan ( Pelapor ) di hadapan persidangan.

Dan orang tua dari sdr. Irsandra Pohan ( sdri. Nurhijah ), bukan Iksandra Pohan sebagaimana dimaksud penyidik dalam Berkas Acara Pemeriksaan ( BAP ) dengan tempat,tanggal, bulan serta tahun kelahiran yang berbeda.

Dibawah sumpah, sdri. Ira. dihadapan Majelis Hakim menguatkan isi surat pernyataan 08 Oktober 2014 yang dibuat oleh Irwan Sapti Ardi ( Ardi ), bahwa anaknya tidak ada di tempat kejadian pada saat peristiwa, dan merasa keberatan bila Ardi dijadikan saksi dalam Perkara.

Demikian halnya dengan sdri. Nurhijah, yang menguatkan isi surat pernyataan 01 Desember 2014, yang memuat permohonan maaf dari anaknya atas kehilafan karena telah memberikan kesaksian palsu atas paksaan dari Yanuari Pangaribuan. mengatakan bahwa sebenarnya pada hari Minggu 14 April 2014 anaknya Irsandra yang bekerja sebagai pendodos dilahan Yanuari Pangaribuan itu, ada dirumah bersamanya atau tidak berada ditempat kejadian perkara. Dan guna meluruskan identitas anaknya yang bertolakbelakang dengan BAP, sdri. Nurhijah melampirkan Photocopy Kartu Keluarga untuk diserahkan ke Panitera. Hal dimaksud juga telah dikuatkan oleh sdr. Jamulia Ritonga sebagai Pjs. Kepala Desa Sennah sesuai surat keterangan No.140/3219/SK/DS/XII/2014 yang dibuat pada 10 Desember 2014.

Menurut pengakuan Almon Simarmata, ternyata bukan hanya sdr. Ardi saja saksi yang telah digantikan. Masih ada sdr. Pasaribu ( orang yang disebut-sebut sebagai Pendeta ) atau orang yang memang sengaja dijemput bersama seorang adik perempuan Yanuari Pangaribuan untuk dijadikan saksi manakala adik perempuannya itu berhasil membuat pertengkaran dengan cara berteriak-teriak memancing keributan.
Hal dimaksud sesuai dengan ungkapan Briptu Rudianto F Nababan pada rekaman audio yang diambil di ruangan Resum 12 Mei 2014 ketika pemeriksaan yang telah di dokumentasikan.

Tambahnya lagi, Juru Periksa ( Juper ) dimaksud telah berbuat hal yang tidak patut menurut Peraturan Perundang-undangan, karena didalam BAP khususnya pada bagian Resume. Juper tersebut telah dengan sengaja menghilangkan Hak sdr. Almon Simarmata sebagai warga Negara dalam memperoleh perlakuan Hukum yang berkeadilan. Yakni ;

Meniadakan hubungan sebab akibat dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Kausalitas Schepper atau Ekuivalen dalam Teori Conditio Sine Quo Non. dengan cara menganggap tidak benarnya keterangan sdri. Rusmidia Yanti als Yunita sebagai Sales yang saat itu menawarkan produck dagangannya kepada sdr. Almon Simarmata. Dan tidak mengambil keterangan sdri. Teorida Br. Marpaung ( istri sdr, Almon Simarmata ) yang memiliki hari ulang tahun yang sama dengan waktu kejadian, atau gagal memperoleh mesin cuci penganti di hari ulang tahunnya.

Membatasi Hak Tersangka sebagaimana dimaksud dalam KUHAP dan PERKAP RI No. 14 Tahun 2014. dengan cara menolak mengambil keterangan dari sdri. Sumarni ( Ani ) sebagai Saksi yang telah dua kali dibawa tersangka keruangan Resum.

Meniadakan Keterangan atau informasi yang disampaikan oleh saksi dan tersangka terkait dugaan keberadaan Saksi palsu yang digunakan Pelapor, serta terkesan melindungi pelapor yang telah menambah sebanyak tiga garis bekas luka memerah yang merata dan memanjang secara mendatar dari sisi ke sisi bagian perut di luar keterangan ahli yang dituang dalam Visum et Repertum, atau sesuai dengan photo yang di tunjukkan Juper pada 12 Mei 2014 dan di Bluetootkan ke Hand Pone Petugas Polisi ( sdr.Torang Nababan ), atau sesuai petunjuk yang telah didokumentasikan sdr. Almon Simarmata. Diduga karena luka tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka photo luka diganti menjadi photo luka tertanggal 26 Mei 2014, guna memberatkan Tersangka agar layak melanggar pasal 351 KUHP.

Manusia indonesia adalah insan pribadi yang merdeka, atau bebas dalam menjalankan Haknya, dan kebebasan tersebut telah di kumandangkan secara Internasional dalam Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia ( DUHAM ). Oleh sebab itu, sebagaimana dimaksud isi beberapa pasal pada KUHAP, KUHP, dan UU No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menyatakan bahwa seseorang itu tidak dapat ditangkap, ditahan, dituntut, atau bahkan dipidana dengan mengunakan sesuatu atau sebab yang tidak Sah. Apalagi BAP yang menjadi dasar Dakwaan itu bersifat Kabur dan tidak dapat menguraikan peristiwa sebenarnya, atau bahkan barang bukti, petunjuk bukti, serta keterangan saksi dalam persidangan itu meragukan kebenarannya. (ta/ss/rp)

Lihat Juga

Tingkatkan Produksi Minyak, Pertamina Disarankan Fokus Kegiatan WOWS

JAKARTA | suarasumut.com  –  Menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.