Beranda ›› Headline ›› Hari Ini Akhir Penundaan Sidang Kapolri Di PN Rantaprapat

Hari Ini Akhir Penundaan Sidang Kapolri Di PN Rantaprapat

Rantauprapat, suarasumut.com – Tidak terasa, 3 minggu sudah berlalu penundaan sidang Praperadilan yang diajukan Lamhot J Sitorus terhadap Kapolri, Kapoldasu, Kapolres Labuhanbatu, dan Kasat Reskrim di Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat. Untuk itu, para pejabat Polri itu akan kembali disidang kembali esok hari di PN Rantauprapat oleh Hakim tunggal Arman Siregar SH.

Informasi yang dihimpun suarasumut.com hingga Minggu (5/4), penundaan sidang praperadilan 3 pekan lalu atas permohonan Lamhot J Sitorus dikarenakan Kapolri selaku termohon I tidak menghadiri persidangan. Saat itu, dari 4 pejabat Polri yang digugat dengan mekanisme Praperadilan, hanya Kapoldasu, Kapolres Labuhanbatu, dan Kasat Reskrim yang hadir melalui kuasanya.

Konfirmasi bersama Humas PN Rantauprapat, Arman Siregar beberapa waktu lalu, Kapolri diberikan toleransi sebanyak 3 kali panggilan sidang untuk menggunakan haknya. Menurut Arman Siregar, jika dalam tempo 3 kali panggilan Kapolri tidak hadir juga, maka sidang dilanjutkan tanpa kehadiran Kapolri. “Para pihak yang berperkara memiliki hak untuk dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini (Kapolri,red), jika tidak hadir dalam tiga panggilan itu, maka sidang dianjutkan dan pihak yang tidak hadir itu dianggap menerima segala putusan pengadilan atas perkara itu,” kata Arman Siregar di kantornya.

Secara terpisah, Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu, AKP Hendra Eko T dikonfirmasi via short massage service (SMS) terkait informasi kehadiran Kapolri dalam sidang praperadilan di PN Rantauprapat, hingga berita ini dikirim ke meja redaksi, tak kunjung memberikan jawaban.

Sekedar untuk diketahui, sidang praperadilan yang diajukan Lamhot J Sitorus di PN Rantauprapat dengan para termohon, Kapolri, Kapoldasu, Kapolres Labuhanbatu, dan Kasat Reskrim dikarenakan penghentian penyidikan perkara Sekda Labuhanbatu, Ali Usman Harahap. Alasan penghentian penyidikan yang diterbitkan Kapolres Labuhanbatu, melalui Kasat Reskrim pada tanggal 8 Desember 2014 itu karena perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Sementara, pada pokok perkara Ali Usman selaku pelaksana tugas Sekda Labuhanbatu yang dilaporkan Lamhot J Sitorus pada tanggal 13 Januari 2014 sudah memenuhi unsure Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dimana, Ali Usman Harahap tidak memberikan informasi public berupa peraturan daerah berserta turunannya atas permintaan Lamhot J Sitorus tanggal 20 Mei dan 6 Juni 2013.

Bukan hanya itu, Ali Usman Harahap juga tak memenuhi kesepakatan perdamaian (mediasi) yang difasilitasi oleh Komisi Informasi Provinsi Sumut tanggal 10 September 2013. Dimana pada tanggal 16 Desember 2013, Lamhot J Sitorus melayangkan surat somasi (menagih,red) kepada Ali Usman, namun tak juga dipenuhi. (ls/ss/lb)

Lihat Juga

Danramil 09/Sirombu Turut Sukseskan Program KB Manunggal

Nias Barat | suarasumut.com  –  Beberapa tahun belakangan pemerintah melibatkan TNI dalam mensukseskan program KB …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.