Beranda ›› Headline ›› Hanpang : Lumbung Pangan Tak Berfungsi, Tanggungjawab Gapoktan

Hanpang : Lumbung Pangan Tak Berfungsi, Tanggungjawab Gapoktan

Rantauprapat, suarasumut.com – Sebanyak 4 unit bangunan lumbung pangan tahun anggaran (T.A) 2013 lalu, hingga saat ini tak berfungsi. Menurut pihak Kantor Ketahanan Pangan (Hanpang) Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu, hal tersebut merupakan tanggungjawab Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) selaku pengusul program pembangunan lumbung pangan tersebut.

Informasi yang dihimpun suarasumut.com hingga Kamis (9/10), sebanyak 4 unit Lumbung Padi di T.A 2013 merupakan hibah pemerintah Kabupaten Labuanbatu kepada Gapoktan selaku pengusul program. Oleh sebab itupula, pemanfaatan Lumbung Pangan tersebut juga menjadi tanggungjawab Gapoktan.

“Lambung Pangan menjadi asset Gapoktan, bukan asset Pemerintah Daerah. Itu dihibahkan,” kata Fahrul Harahap beberapa waktu lalu, selaku Kasi Penganekaragaman Pangan pada Kantor Hanpang Pemkab Labuhanbatu.

Menurut Fahrul Harahap, 4 Gapoktan yang mengusulkan pembangunan Lumbung Pangan yang dimaksud yakni, Dosroha di Desa Sei Tarolat, Kecamatan Bilah Hilir, Tani Makmur di Desa Meranti Paham, Kecamatan Panai Hulu, Harapan Bersama di Desa Sei Sakat, Kecamatan Panai Hilir, dan Adil Sahuta di Desa Sibargot, Kecamatan Bilah Barat. “Gapoktan yang mengusulkan,” jawab Fahrul Harahap saat ditanya pengusul pembangunan Lumbung Pangan yang tidak berfungsi tersebut.

Lanjutnya, fungsi Lumbung Pangan versi Kantor Hanpang yakni, adanya ketersediaan pangan, adanya cadangan pangan, dan adanya distribusi pangan. Masih menurut Fahrul Harahap, Lumbung Pangan yang dibangun tersebut bukan hanya untuk ketersediaan padi, namun mencakup 9 bahan pokok. “Bukan Lumbung Padi, tapi Lumbung Pangan. Ada 9 jenis pangan diantaranya minyak makan, jika Gapoktan memanfaatkan untuk pangan selain padi, itu tidak menyalahi,” sebut Fahrul Harahap.

Ironisnya, keterangan Kasi Penganekaragaman Pangan pada Kantor Hanpang Pemkab Labuhanbatu ini terkesan hanya untuk pembenaran diri atas perencanaan dan pengusulan pembangunan Lumbung Pangan yang dimaksud. Pasalnya, dikala pertanyaan ketersediaan pangan yang diprioritaskan untuk lingkungan pembangunan Lumbung Pangan tersebut, Fahrul Harahap berdalih, pemanfaatkan Lumbung Pangan tanpa prioritas.

“Tidak ada prioritas, itu tanggungjawab Gapoktan jika tidak berfungsi,” jawab Fahrul saat ditanya prioritas jenis bahan pangan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar bangunan Lumbung Pangan yang tak berfungsi tersebut.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Pemkab Labuhanbatu, Muhli saat dikonfirmasi melalui seluler tidak menjawab sekalipun nada dering panggilan masuk berbunyi. Demikian juga saat dikonfirmasi via short massage service (SMS), hingga berita ini dikirim ke meja redaki, Muhfli tidak memberikan jawaban terkait status asset Lumbung Pangan sebagai asset Pemkab Labuhanbatu atau Gapoktan.

Sekedar untuk diketahui, sesuai Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2013, serta Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, 4 lumbung yang tidak berfungsi tersebut menelan anggaran hingga Rp800 juta. Tak pelak, pembangunan Lumbung Pangan itupun menjadi sorotan.

“Pembangunan 4 paket Lumbung Pangan Desa dengan dana Rp.800 juta, salahsatunya di Desa Meranti Paham, Sejak selesai dibangun kosong tidak pernah terisi, karena padi tidak ada lagi disana,” kata Fraksi PPP yang diketaui Ponimin pada tanggal 22 Juli 2014 di ruang rapat paripurna DPRD Labuhanbatu. (ls/ss/lb)

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.