Beranda ›› Headline ›› Hakim Tolak Permohonan Sekalipun SP3 Tak Sesuai KUHAP

Hakim Tolak Permohonan Sekalipun SP3 Tak Sesuai KUHAP

Rantauprapat, suarasumut.com – Sekalipun fakta persidangan praperadilan penghentian penyidikan perkara tersangka Plt Sekdakab Labuhanbatu, tidak sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, namun hakim praperadilan Arman Siregar menolak permohonan gugatan. Putusan yang dibacakan di Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat itu hanya mendalilkan ketiadaan saksi pemohon.

Informasi yang dihimpun suarasumut.com, Kamis (16/4), praperadilan terhadap Kapolri, Kapoldasu, Kapolres Labuhanbatu, dan Kasat Reskrim didasari surat perintah penghentian penyidikan (SP3) nomor S.Sidik/86.b/XII/2014/Reskrim tanggal 8 Desember 2014 tanpa koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Padahal, sesuai Pasal 109 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, baik penyidikan maupun penghentian penyidikan wajib memberitahukan pada JPU. ”Sebabnya maka SPDP tidak dikirim kepada Kejaksaan Negeri Rantauprapat, adalah oleh karena berdasarkan hasil penyidikan tidak didapat bukti yang cukup bahwa terlapor Ali Usman Harahap, SH telah melakukan tindak pidana,” kata Kapoldasu, Kapolres Labuhanbatu, dan Kasat Reskrim melalui kuasanya yang dituangkan dalam surat jawaban praperadilan.

Ironinya lagi, sekalipun SP3 telah diterbitkan sejak 8 Desember 2014 lalu, namun faktanya penghentian penyidikan perkara tersangka Ali Usman Harahap, Plt Sekdakab Labuhanbatu juga tidak diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Rantauprapat. Hal tersebut dikataksi Aipda Arnol Pardede selaku saksi di sidang praperadilan beberapa waktu lalu. “(SP3) Hingga saat ini belum diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum,” kata Arnold Pardede dalam kesaksiannya.

Putusan yang dibacakan, Arman Siregar menyebutkan, pemeriksaan perkara praperdilan difokuskan pada proses penghentian penyidikan. Dia memutuskan, permohonan praperadilan ditolak karena tidak cukup alat bukti tanpa membebankan biaya perkara kepada pemohon. . “Permohonan praperadilan ditolak karena kurang alat bukti untuk meyakinkan dalam membuat keputusan perkara ini,” kata Arman Siregar sembari mengetukan palu sebanya 3 kali.

Usai persidangan, Arman Siregar yang dikonfirmasi sejumlah wartawan diruang kerjanya mengaku, 12 alat bukti surat yang diajukan oleh pemohon tidak cukup tanpa dibarengi oleh saksi. Sekalipun ada bukti surat dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara, Arman Siregar tetap bersikukuh saksi harus dihadirkan dalam persidangan. “Dalam perkara praperadilan, tidak cukup hanya bukti surat, harus ada saksi,” kata Arman Sirgera dengan tegas.

Sekedar untuk diketahui, sidang praperadilan terhadap Kapolri, Kapoldasu, Kapolres Labuhanbatu, dan Kasat Reskrim dengan nomor register 04/Pra.Pid/2015 telah disidangkan sejak 6 April 2015. Hal tersebut dikarenakan Kapolres Labuhanbatu, AKBP Teguh Yuswiardie melalui Kasat Reskrim, Hendra Eko T menghentikan penyidikan dengan alasan pengaduan LP/42/I/2014/SU/RES-LBH tanggal 13 Januari 2014 bukan merupakan tindak pidana.

Padahal, Ali Usman Harahap telah ditetapkan sejak diterbitkan SPDP/07/I/2014/Reskrim tanggal 15 Januari 2014 dan upaya paksa, pemeriksaan saksi-saksi sudah dilakukan sejak 24 Januari hingga 21 Mei 2014. Ironisnya, hingga SP3 yang diterbitkan pada tanggal 8 Desember 2014, SPDP perkara tak pernah dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Rantauprapat. (ls/ss/lb)

Lihat Juga

Danramil 09/Sirombu Turut Sukseskan Program KB Manunggal

Nias Barat | suarasumut.com  –  Beberapa tahun belakangan pemerintah melibatkan TNI dalam mensukseskan program KB …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.