Beranda ›› Headline ›› Hakim Anggota Rangkap Hakim Ketua, Jhonson Sirait SH: Hakim Ketua Yang Memimpin Sidang

Hakim Anggota Rangkap Hakim Ketua, Jhonson Sirait SH: Hakim Ketua Yang Memimpin Sidang

Rantauprapat, suarasumut.com – Sudah 3 minggu lebih konfirmasi tertulis dilayangkan, namun hingga saat ini Ketua Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat, Tumpal Sagala SH MH tak kunjung memberikan jawaban. Anehnya, R Aji Suryo SH yang menjabat sebagai Wakil Ketua selaku koodinator Pengawasan di lingkungan PN Rantauprapat itu malah tak menggubris informasi yang tersaji dalam mempersiapkan pelaksanaan pengawasannya.

Pantauan suarasumut.com hingga Kamis (11/6), pada tanggal 31 Maret 2015 lalu, Hakim Anggota, Jhonson FE Sirait SH didampingi Hakim Mince S Ginting SH, dan M Iqbal SH MH memimpin persidangan pemeriksaan saksi-saksi di ruang Cakra PN Rantauprapat. Selain itu, pada tanggal 28 April 2015 dia juga memimpin sidang penundaan pengucapan putusan diubah menjadi penyampaian pledoi.

Dikonfirmasi dikantornya, Jhonson FE Sirait mendalihkan, sidang pemeriksaan saksi-saksi dipimpin oleh Hakim Armansyah Siregar SH MH. Menurut Jhonson FE Sirait, setiap persidangan yang dimpinnya hanya untuk melakukan penundaan. “Hakim Ketua (Armansyah Siregar) yang memimpin. Pada saat penundaan pengucapan putusan, pak Armansyah memang berhalang, ada suratnya,” dalih Jhonson FE Sirait yang didampingi oleh Koordinator Pengawas di lingkungan PN Rantauprapat itu.

Menurut R Aji Suryo, Hakim Ketua Majelis, Armansyah Siregar sudah mutasi ke Bukti Tinggi-Sumbar, sehingga dirinya hanya meminta penjelasan dari Hakim Anggota Jhonson Sirait. Ia mengklaim, adanya indikasi penyimpangan prilaku Hakim Majelis, Armansyah Siregar SH MH, Jhonson Sirait SH, dan Mince S Ginting hanya dapat diadukan oleh pihak terdakwa. “Apa legalstandingnya. Diminta saja kuasa dari terdakwa, saya rasa gak sulit. Kalau dari masyarakat, aduan yang disampaikan ke KY (Komisi Yudisial) dan MA (Mahkamah Agung) tidak akan diproses,” kata R Aji Suryo saat disebutkan setiap warga Negara memiliki hak dalam penegakan hukum yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Terkait informasi yang disajikan dalam surat konfirmasi dan yang dipublikasikan oleh media terkait indikasi prilaku hakim yang tidak berdasarkan hukum merupakan sumber informasi eksternal dalam persiapan penetapan objek pengawasan, sebagaimana diatur dalam , keputusan Mahkamah Agung Nomor : KMA / 080 / SK / VIII / 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan, R Aji Suryo malah meminta surat keputusan tersebut kepada awak media ini. “(Keputusan) tentang apa? Mana keputusannya,” kata R Aji Suryo sembari meminta keputusan MA tentang pedoman pelaksanaan pengawasan dilingkungan lembaga peradilan itu, padahal sesuai keputusan MA tersebut, dirinya merupakan Koordinator Pengawasan di Pengadilan Tingkat Pertama. (ls/ss/lb)

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.