Beranda ›› Foto & Video ›› Hadirat ST Gea: Hukum Adat Bentuk Diskriminatif

Hadirat ST Gea: Hukum Adat Bentuk Diskriminatif

Gunungsitoli, suarasumut.com — Pelaksanaan hukum adat Nias terhadap pemilik toko ponsel di Kota Gunungsitoli SK alias Kadali menuai pro dan kontra dari masyarakat Kota Gunungsitoli. Kritikan keras terhadap hukum adat yang diterapkan kepada SK alias Kadali salah satunya berasal dari Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Hadirat ST Gea.

Dalam akun facebooknya, Hadirat ST Gea dari partai PDIP Kota Gunungsitoli mempertanyakan keabsahan Lembaga Budaya Nias (LBN) dalam menerapkan hukum adat, dan sudah berapa banyak warga yang dihukum secara adat oleh LBN, Wali Kota dan Bupati di Kepulauan Nias.

“Sudah berapa orang yang dihukum oelh LBN dan Wali Kota dan Bupati di Kepulauan Nias akibat pelecehan terhadap harga diri seorang perempuan Nias. Kalau belum pernah ada, maka yang terjadi terhadap si Kadali adalah perbuatan diskriminatif,” tegas hadirat ST Gea dalam akun facebooknya, Senin (19/10).

Namun, kepada wartawan, Hadirat mengatakan, penyelesaian dengan hukum adat pada prinsipnya dia sepakat, tetapi cara pelaksanaanya yang harus perlu didiskusikan bahkan dikoreksi.

“Penyelesaian dengan hukum adat, kita pada prinsipnya sepakat bang, tapi cara pelaksanaannya yang perlu kita diskusikan bahkan koreksi. Silahkan dijadikan berita bang,” ujar Hadirat.

Puas Atas Pemberlakuan Hukum Adat

Darius Zebua salah seorang warga Kota Gunungsitoli pada statusnya berbanding terbalik dengan pernyataan Wakil Ketua DPRD Kota Gunungsitoli Hadirat ST Gea. Darius bahkan dengan tegas dalam akun facebooknya, Selasa (20/10) mengatakan, dia sangat puas atas hukum adat yang telah diterapkan kepada SK alias Kadali.

Dia menerangkan, SK alias Kadali telah dijatuhi sanksi adat dan membayar denda sebesar Rp 22 juta sebagai bentuk penjatuhan hukuman adat atas perbuatannya menghina dan mempermalukan perempuan Nias. Dia juga bahkan mengakui jika banyak yang pro dan kontra terhadap pembayaran denda yang dikenakan kepada SK alias Kadali dan merasa uang tersebut adalah uang perdamaian.

“Sejumlah uang yang dibayar SK alias Kadali adalah hukuman yang harus dijalaninya, dan seyogyanya dibayarkan dalam bentuk babi dan sejumlah emas sesuai dengan hukum adat Nias (Fondrako). Namun, dikonversi dalam bentuk rupiah, dan bukan uang perdamaian, karena harga diri orang nias tidak dapat dibeli dengan uang. Saya cukup puas dengan hukuman ini karena membuktikan bahwa Nias masih punya jati diri, Nias masih punya adat, dan orang-orang Nias masih bisa disebut orang yang tahu adat dan bukan orang tak beradat,” tegas Darius Zebua.

Menurut Darius, hanya orang yang tak beradat dan tak mengerti adat yang mengecam dan menolak hukuman adat terhadap SK alias Kadali. Bahkan dia mengaku lebih puas jika SK alias Kadali mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dan dijebloskan kedalam penjara.

Tidak lupa dia mengingatkan kepada Kadali yang lain, agar lebih hati hati memperlakukan pekerja yang bekerja padanya, karena hal ini tidak hanya sampai disini. Karena akan ada pemeriksaan terhadap semua pemilik usaha, khususnya di Kota Gunungsitoli mengenai hak-hak pekerja dan izin usaha yang lain. Agar tidak ada MW yang lain.(ih/ss/gs)

Lihat Juga

Bupati Nias Ajak Gelar Turnamen Volly Bina Atlet Nias

Nias | suarasumut.com –  Bupati Nias Drs Sokhiatulo Laoli,MM mengajak semua pihak untuk menggelar turnamen …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.