Beranda ›› Headline ›› DPRD Labuhanbatu Lemah Atas Kasus Pengangkatan Dokter PTT Jadi CPNS

DPRD Labuhanbatu Lemah Atas Kasus Pengangkatan Dokter PTT Jadi CPNS

Rantauprapat, suarasumut.com – Menggulirkan Hak Interpelasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu terkait pengangkatan Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) menjadi CPNS oleh pemerintah setempat, terkesan semakin melemah. Hingga kini, jumlah pengusung hak istimewa tersebut tidak jelas akhirnya.

Wakil Ketua Komisi A DPRD Muniruddin yang menjadi juru bicara pembacaan laporan Panitia Khusus (Pansus) atas pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) akhir jabatan Bupati dan Wakil Bupati periode 2010-2015, Senin (22/6) silam, ketika dimintai tanggapannya perkembangan penggunaan Hak Interpelasi terkait pengangkatan Dokter PTT bermasalah, belum berkomentar banyak.

“Sebentarlah, aku ada rapat, nanti kuhubungi,” katanya pertelepon, Kamis (30/7) pada Wartawan. Sedangkan David Siregar anggota DPRD lain yang menjadi pembaca rekomendasi LKPj akhir jabatan serta menyarankan agar dibentuk Pansus terhadap lima masalah diantaranya pengangkatan dokter PTT menjadi CPNS, ketika dimintai tanggapannya, Kamis (30/7),menyarankan agar meminta tanggapan kepada semua ketua komisi yang ada. “Tanya Ketua Komisi masing-masing ya,karena orang itu yang nanganinya,” pintanya.

Disinyalir semakin melemahnya pihak legislatif untuk menggunakan hak meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat dan bernegara sesuai pasal 27A, UU nomor 22 tahun 2003 itu, diperkuat enggannya masing-masing Ketua Komisi ketika dimintai tanggapannya terkait perkembangan pengumpulan tandatangan.

Seperti halnya Ketua Komisi A DPRD Arsyad Rangkuti, malah dirinya tidak mengetahui pasti perkembangan tersebut. “Mohon maaf, sampai sekarang saya belum tahu persis perkembangannya,”akunya.

Sementara,Ketua Komisi B, Burhanuddin, Ketua Komisi C, Hj Siti Rohaya dan Ketua Komisi D, Suparji serta Ketua DPRD, Dahlan Bukhari, sampai kini enggan menanggapi konfirmasi via pesan singkat yang dikirimkan Wartawan terkait perkembangan penggunaan hak interpelasi itu.

Pembacaan laporan DPRD atas LKPj akhir jabatan di gedung dewan, Muniruddin menjelaskan, kinerja Bupati dan Wakil Bupati Pemkab Labuhanbatu, H Tigor Panusunan Siregar-Suhari Pane periode 2010-2015 dinilai gagal 70 persen dengan beberapa temuan yang mereka dapati dilapangan.

Salah satunya, dari 15 orang tenaga dokter PTT yang diusulkan menjadi CPNS, disinyalir tidak pernah terdaftar sebagai dokter PTT. Hal itu menurutnya bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP nomor 48 tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS. Akibatnya, Pansus menyarankan perlunya dibentuk Pansus terkait semua masalah yang ada. Penegasan yang sama diutarakan David Siregar yang menjadi pembaca rekomendasi LKPj akhir jabatan pada sidang paripurna keesokan harinya.

Kala itu dibacakannya, selain membentuk Pansus pengangkatan dokter PTT, juga dibentuk untuk masalah lelang jabatan, pengangkatan Plt Sekdakab menjadi definitif, permasalahan lahan eks Pasar Baru Rantauprapat serta penyebab minimnya tenaga dokter spesialis di RSUD Rantauprapat.

“Dari beberapa masalah diatas, maka kami menghimbau seluruh anggota DPRD untuk menggunakan haknya seperti interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat untuk permasalahan diatas,”tegas David Siregar saat membacakan rekomendasi DPRD kala itu.(ab/ss/rp)

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.