Beranda ›› Kabar Sumut ›› Gunungsitoli ›› DPRD Diminta Mengawasi Pergantian Pejabat Di Kota Gunungsitoli

DPRD Diminta Mengawasi Pergantian Pejabat Di Kota Gunungsitoli

Gunungsitoli | suarasumut.com — DPRD Kota Gunungsitoli diminta untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap pergantian sejumlah pejabat di Kota Gunungsitoli. Wali Kota Gunungsitoli dianggap melanggar undang undang, karena mengganti sejumlah pejabat di Kota Gunungsitoli sebelum 6 bulan, terhitung sejak tanggal pelantikan.

Hal tersebut disampaikan Koordinator Lembaga Kajian Kebijakan Publik (LKKP) Kepulauan Nias Karsani Aulia Polem, ketika ditemui di kediamannya yang terletak di Jalan Makam Pahlawan, Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, Selasa (24/5).

Menurut Karsani, pergantian dan mutasi sejumlah pejabat struktural eselon III dan IV serta penempatan pelaksana tugas pada jabatan yang sudah ada pelaksana tugasnya oleh Wali Kota Gunungsitoli Ir.Lakhomizaro Zebua, sangat keliru dan bernafsu.

Padahal dalam UU Nomor 8 Tahun 2015, tentang perubahan atas undang undang nomor 1 tahun 2015, tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2014, tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota, jelas jelas penggantian pejabat sudah dilarang.

Dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 162 ayat 3 menyebutkan, Gubernur, Bupati atau Wali Kota dilarang melakukan penggantian pejabat dilingkup pemerintahan daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan.

Sehingga, dengan dasar undang undnag tersebut, koordinator LKPP Kepulauan Nias menganggap Wali Kota Gunungsitoli telah mengangkangi undnag undang, serta menyesali tindakan Wali Kota Gunungsitoli yang tidak memedomani undang undang dalam mengambil kebijakan.

“Wali Kota Gunungsitoli seharusnya jeli, dan memedomani undang undang dalam mengambil kebijakan dengan mengganti sejumlah pejabat di Kota Gunungsitoli, agar roda pemerintahan berjalan lebih efektif. Sehingga tidak terkesan, pergantian pejabat di Kota Gunungsitoli adalah unsur balas dendam. DPRD kita harapkan melakukan fungsi pengawasan terhadap pergantian pejabat di Kota Gunungsitoli,” harap Karsani.

Paraf Naskah Dinas Perpanjang Birokrasi

Selain itu, Koordinator LKPP Kepulauan Nias mengkritik surat edaran Wali Kota Gunungsitoli tentang paraf hierarki naskah dinas. Menurut dia, naskah dinas yang wajib diparaf Wakil Wali Kota Gunungsitoli memperpanjang birokrasi dan memperlambat pelayanan.

“Kalau harus diparaf Wakil Wali Kota sebelum ditandatangani Wali Kota, berarti setiap surat dari kantor dinas harus diparaf delapan orang, mulai dari Staff, Kasi, Kabid, Sekdis, Kadis/Kaban, Asisten, Sekda, dan Wakil Wali Kota. Pada bagian sekretariat daerah, harus diparaf lima orang mulai dari staff, Kasubag, Kabag, Asisten, Sekda dan Wakil Wali Kota. Padahal, untuk sekretariat, akhir koordinasi hanya pada Sekda,” papar Karsani.

Surat edaran Wali Kota Gunungsitoli tersebut terkesan jika Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gunungsitoli tidak sebadan dalam memimpin pemerintahan di Kota Gunungsitoli. Padahal sesuai peraturan, jika Wali Kota berhalangan, maka otomatis Wakil Wali Kota yang menjadi pengganti Wali Kota.

“Jika alasannya hanya untuk pelaksanaan tertib adminitrasi, sehingga semua surat harus diketahui oleh Wakil Wali Kota, menurut saya bisa dilakukan dengan solusi tembusan surat. Bukan harus dengan melewati Wakil Wali Kota, atau harus diparaf Wakil Wali Kota sebelum ditandatangani Wali Kota,”ujar koordinator LKPP Kepulauan Nias.

Untuk diketahui, Wali Kota Gunungsitoli Ir.Lakhomizaro Zebua telah mengganti dan melantik 13 pejabat struktural eselon III dan IV di lingkup Pemerintahan Kota Gunungsitoli, Senin (9/5). Pada hari yang sama, Wali Kota juga menyerahkan surat keputusan pelaksana tugas asisten III, Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM.

Pada pelantikan ke 13 pekabat struktural eselon III dan IV sebelumnya, Wali Kota Gunungsitoli telah menegaskan jika dia bersama Wakil Wali Kota Gunungsitoli tidak ada niat balas dendam. Mereka betul betul punya hati nurani, dan memiliki niat untuk membangun Kota Gunungsitoli yang sangat dicintai.(ih/ss-gs)

Lihat Juga

Tingkatkan Produksi Minyak, Pertamina Disarankan Fokus Kegiatan WOWS

JAKARTA | suarasumut.com  –  Menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.