Beranda ›› Headline ›› DPR Persoalkan Lamanya Buat e-KTP Ke Kemendagri

DPR Persoalkan Lamanya Buat e-KTP Ke Kemendagri

Jakarta | suarasumut.com  –  Persoalan e-KTP terus menghangatkan suasana rapat Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Rabu (23/11). Dalam sesi tanya jawab, anggota Komisi II Luthfi A Mutty mengungkapkan bahwa pembuatan e-KTP jauh lebih rumit dan lama ketimbang KTP manual. Jika KTP manual hanya melalui prosedural administrasi dan foto saja kemudian langsung jadi, e-KTP sebaliknya. Dihadapan Mendagri, Luthfi mengutarakan, setidaknya harus menunggu minimal dua minggu sampai KTP itu diterima oleh pendaftar.

“Pembuatan e-KTP itu saya bilang tidak murah, tidak singkat, dan tidak gampang. Masyarakat selalu mengeluhkan hal itu berulang kali ketika saya reses. Apalagi jika blanko kosong, tambah lama pembuatan e-KTP,” tuturnya lugas.

Lebih jauh Luthfi memaparkan kondisi yang memprihatinkan di Dapilnya di Sulawesi Selatan. Jika tidak beruntung, semua alat penunjang termasuk alat rekam bisa rusak disemua kecamatan di salah satu kabupaten. Selain itu, di beberapa wilayah butuh ongkos yang tidak sedikit. Sebanyak tiga kecamatan berada di kepualauan dengan aksesibiltas darat yang terbatas.

Mau tidak mau, masyarakat menggunakan kapal untuk menjangkau kabupaten. Untuk hanya mengurus e-KTP, seorang bisa merogoh kocek sampai jutaan karena jarak ke kantor Disdukcapil yang terlampau jauh. Masyarakat dibuat terpaksa membuat e-KTP karena menyangkut administratif sebagai warga Negara.

“Tidak hanya di Dapilnya, Luthfi juga mengurai persoalan e-KTP di Jabodetabek. “Anak saya yang Pondok Gede sudah dua bulan ngurus eKTP gak jadi-jadi sampai sekarang. Saya membayangkan di daerah, yang dekat ibu kota saja seperti ini, bagaimana dengan masyarakat Papua?,”kecamnya.

Program KTP nasional bukanlah program pertama yang dijalankan oleh Kemendagri. Namun demikian program KTP Nasional sebelumnya dinyatakan gagal karena menghadapi kompleksitas pendataan dan kurangnya infrastruktur penunjang. Luthfi berharap e-KTP yang diklaim sebagai KTP nasional bisa berjalan sesuai tujuan dan fungsinya. Kemudian KTP yang dicap sebagai KTP berteknologi ini mampu memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan umum yang diselenggarakan Pemerintah.(rl/ss-jk)

Lihat Juga

Sholat Idul Adha 1440. H/2019, Lapangan SB3 Kotapinang, Dipadati Ribuan Umat Muslim

Labusel | suarasumut.com  –  Ribuan Ummat islam memadati lapangan SBBBK Kotapinang melaksanakan Sholat sunnah Idul …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.