Beranda ›› Bisnis & Ekonomi ›› Dishub Provsu Diduga Terima Upeti..?

Dishub Provsu Diduga Terima Upeti..?

Bilah Hilir | suarasumut.com  – Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) serta Polres Labuhanbatu Cq Kasatlantas Labuhanbatu dituding warga dapat Upeti dari para pengusaha perkebunan PTPN, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Pasalnya, puluhan tahun truk tangki CPO, tronton dan trinton dari belasan perusahan perkebunan yang melintasi jalan kelas III itu, tidak pernah tersentuh oleh Undang Undang Lalulintas dan Angkutan Darat Nomor 22 Tahun 2009 terkait kelas jalan sekaligus menyangkut tonase.

Akibatnya, selain jalan provinsi kelas III mulai dari AekNabara Kecamatan Bilah Hulu hingga Kecamatan Panai Hulu yang diperkirakan sekira 70 km itu sudah kupak-kapik dan setiap tahun dilakukan tambal sulam yang menghabiskan Uang Negara.

Bahkan lantai Jembatan Titi Panjang yang sudah 5 (lima) kali diganti itu, saat ini kondisinya sudah rusak parah akibat satu hal yakni over tonase, lantainya hanya diganjal dengan plat besi serta beberapa tiang kelapa.

Hal tersebut diatas diungkapkan Fadli Hasibuan,SPdI serta A.Rio Situmorang ketika berbincang tidak jauh dari jembatan yang tinggal menunggu hari akan ambruk itu, Kamis (27/7).

“Dulu, tronton dan trinton bawa logging dari Padangsidempuan melintasi jalan ini, Dishub Provsu sibuk razia, bawa timbangan berjalan lagi, kenapa sekarang tidak? Wajar saja muncul tudingan dapat Upeti,”ungkap Fadli kepada beberapa wartawan harian terbitan Medan.

Dikatakan mantan Ketua BKPRMI Kecamatan Bilah Hilir itu, Dishub Provsu dan Polres Labuhanbatu harusnya bersinergi serta tanggap akan situasi yang terjadi ditengah masyarakat, bukan malah saling lempar tanggung-jawab dan tidak berinisiatif.

Hal senada juga diungkapkan A.Rio Situmorang, Dishub Provsu dan Polres Labuhanbatu telah melakukan pembiaran. Hal ini mengindikasikan lanjutnya bahwa lemahnya pengawasan serta hukum belum menjadi panglima khususnya di jalan provinsi ini.

“Ini bukti hukum masih tajam kebawah dan tumpul keatas, Siapa sasaran Operasi Patuh kemarin kalau bukan rakyat jelata? Apa ada truk pengusaha perkebunan yang ditindak?, wajar saja lahir berbagai tudingan,”ungkap Ketua FKKPPI Ranting Kota itu tegas.

Bila tidak ada tindakan kedua dinas terkait itu dalam waktu dekat timpal Fadli Hasibuan, pihaknya akan melaporkan hal ini ke Presiden Jokowi, Menteri Perhubungan, Kapolri dan Kompolnas di Jakarta.

Lebih jauh diungkapkannya, Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 pasal 19 terkait kelas jalan yakni kelas III, butir C menyebutkan muatan sumbu terberat 8 ton. “Tronton dan trinton perusahaan berbobot tonase 30-35 ton,”ungkapnya.

Pantauan wartawan, belasan truk Perusahaan perkebunan raksasa yang melintasi jalan provinsi dimaksud over tonase meliputi truk tangki Crude Palm Oil (CPO – minyak mentah sawit), trinton mengangkut Kernel maupun Inti, trinton mengangkut berbagai macam pupuk, dengan bobot tonase dari 30 – 35 ton, adalah milik perusahaan perkebunan PTPN 4 Ajamu, PT.PAL, PT.CSM, PT.HPP, PTPN 4 Panai Jaya, PTPN 4 Unit MEP, perusahan pabrik kelapa sawit adalah PT. HSJ, PT.CSR, PT.DLI, PT.SUJ.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) Anthony Siahaan SE ATD MT ketika dikonfirmasi wartawan Kamis (27/7) melalui SMS terkait tudingan dimaksud mengatakan hal itu hoax. “Itu hoax,” tulisnya. Ditanya lagi apakah pernah Dishub Provsu melakukan tindakan tegas di jalan Provinsi di Jalan Aek Nabara hingga Ajamu dan berapa yang pernah ditilang?. Pertanyaan wartawan yang terakhir ini tak direspon hingga berita ini dikirim ke redaksi.

Kasatlantas Polres Labuhanbatu, AKP. Sawangin ketika dikonfirmasi Kamis, (27/7) sore melaluiselularnya kepada wartawan mengatakan tudingan terkait Upeti adalah tidak benar. Diterangkannya, pihaknya tidak memiliki kewenangan di jalan provinsi dimaksud terkait over tonase truk perkebunan sebab itu wewenang Dishub, kalau dipaksakan maka akan menjerat leher sendiri. “Itu bisa menjerat leher pak,” ungkapnya.

Dicontohkannya, Dishub mengeluarkan KIR, Speksi, jembatan timbang portable, stiker tonase, itu sebagai bukti. Ditanya Pasal 5 ayat 3 E Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 sebagai kewenangan Polri menyebutkan Urusan pemerintahan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Wartawan belum selesai membaca pasal 5 ayat 3 e dimaksud, Sawangin memotongnya serta sudah mengetahui hal itu.

“ Tahu aku itu, tapi tetap bukan wewenang Polri,” ujarnyta mengakhiri. Salah seorang warga setempat yang menolak jatidirinya disebutkan, Senin (31/7) sore kepada wartawan mengatakan dimana lantai jembatan dimaksud sudah 5 (lima) kali diganti, serta menyebutkan nama para kontraktornya yakni Dr. Aswin Sopi Lubis, Syahnan Siregar, H.Baginda Siregar, H. Rusli Dasopang serta kontraktor terakhir Irwan Sibuea.

“Lantai jembatan bertahan minimum 25 tahun sesuai dengan ketahanan karet jembatan yang harus diganti,” ungkap warga yang acap melakukan pembangunan jembatan.

Idealnya lanjutnya, Panjang lantai jembatan saat ini 60 meter, hal itu dikurangi menjadi 50 meter saja namun harus diberi pilar tengah sekaligus merubah tulang bawah karena hal itu tidak cocok bila rehab berikutnya menggunakan pilar. (ta/ss/lb)

Lihat Juga

Tingkatkan Produksi Minyak, Pertamina Disarankan Fokus Kegiatan WOWS

JAKARTA | suarasumut.com  –  Menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.