Beranda ›› Headline ›› Diakhir Masa Jabatan Bupati Labuhanbatu Keberhasilan Hanya 30 Persen

Diakhir Masa Jabatan Bupati Labuhanbatu Keberhasilan Hanya 30 Persen

Rantauprapat, suarasumut.com – Diakhir masa jabatan Bupati Labuhanbatu selama kurun waktu 5 tahun memimpin Kabupaten Labuhanbatu ini, tingkat keberhasilan capaian pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan Bupati Tigor Panusunan Siregar hanya 30 persen. Artinya, tingkat kegagalannya mencapai angka 70 persen. Itu terungkap dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu di Rantauprapat, Senin (22/6).

Dalam rapat paripurna dewan tersebut, laporan panitia khusus (Pansus) atas pembahasan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Bupati Labuhanbatu periode 2010 – 2015, menghasilkan sejumlah catatan ‘buruk’ terkait kinerja Pemkab Labuhanbatu di bawah kepemimpinan Bupati Tigor Panusunan Siregar.

Disebutkan dalam laporan Pansus DPRD Kabupaten Labuhanbatu atas pembahasan LKPj akhir masa jabatan Bupati Labuhanbatu periode 2010 – 2015, selama kurun waktu masa pemerintahan Tigor Panusunan Siregar, tidak satu pun permasalahan sengketa tanah di daerah ini yang terselesaikan.

Kemudian, masyarakat tidak pernah mendapatkan lahan plasma dari perusahaan perkebunan sesuai dengan keputusan Menteri Pertanian (Mentan RI) Nomor 26 Tahun 2007 yang dipertegas dengan keputusan Mentan RI Nomor 98 Tahun 2013 serta Surat Edaran (SE) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Nomor 02 Tahun 2012. Artinya, Bupati Labuhanbatu Tigor Panusunan Siregar selama ini tidak pernah memikirkan rakyatnya.

Seterusnya, selaku Bupati Labuhanbatu, Tigor Panusunan Siregar, tidak mampu melakukan penertiban terkait hal perizinan, sehingga banyak potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak mencapai target, seperti hal penangkaran sarang burung walet, izin galian C, pajak penggunaan air bawah tanah (ABT), serta izin-izin yang lainnya. Seperti misalnya ketidak-mampuan Pemkab Labuhanbatu menutup (melarang operasional) PT Sumber Tusau Makmur (PT STM) di Jalan Ahmad Yani Rantauprapat, yang sudah beroperasi bertahun-tahun meskipun tidak memiliki izin.

Kemudian lagi, pejabat yang dipercaya Bupati Tigor Panusunan Siregar menduduki posisi strategis, seperti Asisten I/Pemerintahan, ternyata tidak mampu mengemban visi dan misi Bupati Labuhanbatu. Asisten I/Pemerintahan juga dinilai tidak memiliki sopan santun dan etika serta tidak siap dikritik maupun diberi masukan.

Hal yang paling parah, menurut Pansus DPRD Labuhanbatu atas pembahasan LKPj akhir masa jabatan Bupati periode 2010 – 2015 adalah, roda pemerintahan dipimpin Bupati Tigor Panusunan Siregar selama ini telah dicampuri oknum-oknum tertentu dalam hal memperjual-belikan proyek di daerah ini.

Satu hal lagi yang perlu disoroti adalah, dari 15 orang tenaga dokter pegawai tidak tetap (PTT) yang diusulkan menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil), berdasarkan informasi diperoleh DPRD Labuhanbatu, ditemukan adanya indikasi tenaga dokter yang sebelumnya tidak pernah terdaftar sebagai dokter PTT. Tiba-tiba saja diusulkan menjadi CPNS. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS.

Dari sejumlah permasalahan tersebut, maka Pansus LKPj akhir masa jabatan Bupati Labuhanbatu Tahun 2010 – 2015, menyarankan dan merekomendasikan perlunya dibentuk Pansus tentang permasalahan lelang jabatan. Kemudian tentang pengangkatan pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) menjadi Sekdakab definitif.

Selanjutnya perlu dibentuk Pansus tentang masalah pengusulan dokter PTT menjadi CPNS. Selain itu, dipandang juga perlu dibentuk Pansus membahas permasalahan lahan eks Pasar Baru Rantauprapat. Terakhir, harus dibentuk Pansus yang membahas permasalahan penyebab minimnya tenaga dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat.

Pansus LKPj akhir masa jabatan Bupati Labuhanbatu Tahun 2010 – 2015 juga menghimbau seluruh anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu untuk menggunakan hak interpelasi, hak angket dan hak menyatakan pendapat untuk lima permasalahan tersebut di atas.

Laporan Pansus DPRD Kabupaten Labuhanbatu atas pembahasan LKPj akhir masa jabatan Bupati Labuhanbatu periode 2010 – 2015 tersebut ditandatangani ketua, H Burhanuddin Harahap, dan sekretaris, David Siregar. Dalam rapat paripurna dewan hari itu, laporan Pansus dibacakan oleh Muniruddin SAg yang juga adalah Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Labuhanbatu.(ab/ss/rp)

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.