Beranda ›› Foto & Video ›› Demo Di Kantor Kejari Rantauprapat, Mahasiswa Minta Oknum Kadis Kesehatan Labusel Ditangkap

Demo Di Kantor Kejari Rantauprapat, Mahasiswa Minta Oknum Kadis Kesehatan Labusel Ditangkap

Rantauprapat, suarasumut.com – Belasan Massa yang mengatas namakan dari Perhimpunan Mahasiswa dan Pemuda Labuhanbatu Selatan (PB-Pemda Labusel) demo Kantor Kejaksaan Negeri Rantauprapat, Kamis (2/7). Dalam tuntutannya Kantor berlambang timbangan itu dituding pendemo telah main mata atau mencoba menutup-nutupi kasus yang sudah ditangani.

“Tim Pidsus Kejari Rantauprapat telah berulang kali melakukan pemeriksaan terhadap Oknum Kadis kesehatan yaitu Tinur Bulan. Tapi kenapa belum ditetapkan menjadi tersangka. Jangan kamu jadikan ATM kasus ini,”teriak Andi Syahputra Nasution.

Selain Melakukan penyalah gunaan anggaran Bansos tahun 2011, kata pendemo, Tinur Bulan juga dituding melakukan Penjualan Makanan Penunjang/Pembantu ASI (MP-ASI) kepada masyarakat Rp.60 ribu.” Seharusnya MP ASI itu di gratiskan. Kenapa pula dikutip biaya. Inikan namanya pungli,” cetusnya.

Usai berorasi, Perwakilan pengunjuk rasa pun diterima oleh Kasi Intel Kejari Rantaprapat. Namun, dalam pertumuan tersebut awak media dilarang masuk. “Gak boleh masuk bang. Hanya pengunjuk rasa saja yang boleh didalam,” terang salah seorang pegawai kejaksaan.

Usai rapat dengan perwakilan pengunjuk rasa, Kasi Intel kejari Rantauprapat Erfan Effendi YA ketika dikonfirmasi mengaku tidak pernah menangani kasus Tinur Bulan. Namun pihaknya saat ini telah menyidik perkara korupsi bansos Labusel tahun 2011.

” Kalau untuk masalah MP ASI itu kita tidak ada tangani. Yang kita tangani adalah kasus Bansos 2011. Dan saat ini masih tahap penyidikan,”terangnya.

Erpan menjelaskan, pihaknya menangani Bansos tahun 2011 Labusel itu sejak tahun 2013 yang lalu, dan sudah masuk tahap penyidikan. “Terkahir kita memeriksa 29 mei 2015 yang lalu. Dimana sejumlah Kabag di dinas sosial saat itu sudah kita panggil.Dan saat ini kita masih menunggu penghitungan jumlah kerugian negera dari BPKP Provinsi,”terangnya.

Disinggung, kenapa sampai saat ini belum ada ditetapkan tersangkanya, Erfan Berkilah jika pihaknya masih menunggu hasil audit BPKP Propinsi. “Gimana kita mau menetapkan tersangkanya. Sementara masih diaudit. Terkadang kita tunjukkan kepada BPKP temuan kerugian negaranya tapi BPKP mengatakan itu bukan kerugian negara. Nah, untuk menentukan kerugian negara itu, kita harus singkron dan saling kordinasi.Sehingga jika sudah ditemukan kerugian negara maka kita sudah bisa menetapkan tersangkanya. Yang jelas, kita tunggu saja lah hasil audit BPKP,” jawabnya.

Sementara itu, Informasi yang dihimpun sejak tahun 2013, pihak Kejari Rantauprapat telah memanggil pejabat Seketariat daerah pemerintah Kabupaten tahun 2011 yakni Rusman Syahnan sebagai pengelola keuangan dana bantuan tersebut, termasuk pemberi bantuan dan penerima bantuan, diantaranya kepala Dinas Pendapatan daerah setempat.

Dimana, dana tersebut digunakan untuk membiayai perayaan hari perayaan ulang tahun pemerintah Kabupaten Labusel ke II. Padahal, menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD pada pasal 32 menyebutkan bahwa, Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Artinya, Dana untuk perayaan hut pemkab labusel ke II.(ab/ss/rp)

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.