Beranda ›› Headline ›› Dasar Hukum Tak Jelas, Kajatisu Diminta Sekolahkan Lagi Oknum Jaksa “Bodoh”

Dasar Hukum Tak Jelas, Kajatisu Diminta Sekolahkan Lagi Oknum Jaksa “Bodoh”

Rantauprapat , suarasumut.com – Hendaknya Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang dipimpin M.Yusni SH.MH membekali ilmu pada oknum Jaksa-jaksa yang ada diseputaran sumut ini, sebab, jika hal itu tidak dibekali ilmu yang ada, dikhawatirkan banyak oknum jaksa yang tanpa dasar UU dapat melenceng dalam tupoksinya.

Buktinya, di Rantauprapat, Labuhanbatu, Sumatera Utara, Kajari melalui Naharrudin Rambe selaku Jaksa Penuntut Umum belum lama ini menahan terdakwa Ismail Ahmad alias Ocam yang tersandung kasus narkoba meski vonis hakim memerintahkan agar terdakwa dieksekusi dari jeruji besi namun masih dipersoalkannya.

“Kita minta Kajatisu membekali ilmu pada oknum jaksa yang diduga kuat buta Hukum atau disebut “Bodoh” jangan UU mengatakan A si oknum JPU mengatakan B, ini kan sudah bertentangan dengan adanya kiblat, mana yang harus diikuti?,kKata Bung Jannes Ritonga selaku Ketua LSM Topan Labuhanbatu, Minggu (5/10).

Menurutnya, jika adanya perbedaan antara UU dengan telaah yang dikatakan JPU itu dapat merugikan terdakwa sendiri, sehingga acuan di Negara RI ini terkesan menjurus pada ucapan JPU bukan pada Kitab UU.

“Kalau omongan oknumnya pula diikuti tanpa adanya acuan UU, buat apa lagi UU itu sebagai pedoman, baguslah merapat saja ke JPU, yang kerab disebut Kasi Uang Abis Perkara. Tapi mestinya bukan seperti itu yang menjadi budaya,’Katakan benar kalau itu benar sesuai UU,katakan salah kalau itu salah sesuai UU,”ungkap Janes.

Ditambahkannya, atas penahanan Ocam yang berkisar tiga hari itu dan dihari minggu nampaknya JPU tidak mempunyai dasar Hukum, hingga setiap dipertanyakan atas hal itu, JPU selalu menghindar dari kejaran wartawan.

”Jika memang dasar Hukumnya itu ada, diyakini pihak dari mereka tidak akan membebaskan Ocam itu, tapi karena dasarnya tidak ada, mau tidak mau haruslah dibebaskan mereka,”tambah Janes.

Diberitakan sebelumnya, nampaknya, hari menjelang hari misteri dasar Hukum akan tidak terjawab oleh Kajari. Sebab, saat penulis ini mempertanyakan hal itu pada Kajari melalui Kasi intel P Naibaho, enggan bisa menjawab dasar hukum kalau pihaknya yang menahan terdakwa Ocam hingga tiga hari.

“Menurut keterangan Naharrudin Rambe,SH (Jaksanya-Red) ada masa tenggang tujuh hari untuk pikir-pikir, sehingga pada saat sidang vonis pihak kami belum membebaskan Ocam, dan kalau dikeluarkannya hari minggu itu, aku kurang tahu, karena JPU nya tidak ada bilang sama aku,”kata Kasi intel saat dikonfirmasi diruang kerjanya, Jum’at (3/10).

Menurutnya, dalam proses eksekusi tersebut ia tidak begitu paham soal terdakwa Ocam yang dieksekusi dihari minggu, karena dalam persidangan tersebut yang paham Kasi Pidum dan JPU nya.

“Bentar dipanggil dulu JPU nya, apa dasar hukumnya dia menahan itu, dan kenapa pula hari minggu, kalau disampaikan JPU nya sama saya seperti itulah masih ada tujuh hari pikir-pikir karena proses banding,”jelas Naibaho.

Disinggung, jika ada masa pikir-pikir tujuh hari kenapa tiga hari setelah vonis dieksekusi?, sayangnya Kasi intel enggan bisa menjawab dikarenakan JPU tidak menjelaskan.

Ironisnya, walau Kasi intel memerintahkan agar JPU keruangan untuk menjawab pertanyaan penulis ini.Tapi malah ditentang JPU dengan modus ada keperluan di Pengadilan Negeri meski sebelumnya JPU ada dikantor Kajari. “Pak, bang Naharnya katanya pergi kepengadilan, naik sepeda motor dia, katanya ada urusan,”ungkap ajudan Kasi Intel.(ao/ss/rp).

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.