Beranda ›› Foto & Video ›› Dana Korupsi Rp1,2 Milyar Mengalir Ke Kas Daerah Labuhanbatu?

Dana Korupsi Rp1,2 Milyar Mengalir Ke Kas Daerah Labuhanbatu?

Rantauprapat, suarasumut.com  –  Keterlibatan Adi Susanto Purba atas perkara korupsi dana sertifikasi guru Rp2,951,144,064 menuai kontraversi di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Labuhanbatu. Pasalnya, dana sertifikasi Rp2,951,144,064 atas perkara korupsi yang dituduhkan kepada Adi Susanto Purba, sebesar Rp1,201,144,064 mengalir ke kas daerah Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu menggunakan cek tertanggal 31 Desember 2010.

Informasi yang dihimpun suarasumut.com hingga, Selasa (30/12), tahun anggaran (T.A) 2010, pemerintah pusat menyalurkan dana sertifikasi 531 guru tingkat SLTP dan SLTA sebesar Rp.7,988,328,400 ke kas daerah Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu. Setelah dipotong pajak pengahasilan pribadi (Pph 21) sebesar 15%, menjadi Rp6,790,079,140.

Menurut Adi Susanto Purba mantan Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik), dirinya hanya menandatangani cek sebesar Rp3,874,816,290 untuk 298 guru yang telah melengkapi berkas. Sedangkan dana sertifikasi untuk 233 guru yang belum melengkapi berkas dilakukan penundaan dan hingga saat ini dirinya tidak pernah menandatangi cek pencairan dana tersebut. “Jabatan kuasa pengguna anggaran saya laksanakan hingga 31 Desember 2010. Saat itu saya hanya menandatangi 1 cek dengan nilai Rp3,874,816,290 untuk pencairan dana sertifikasi 298 guru. Sedangkan dana sertifikasi guru sebesar Rp2,951,144,064 tidak pernah saya tandatangani,” kata Adi Susanto Purba.

Karena belum dicairkan hingga triwulan pertama T.A 2011, dana sertifikasi Rp2,951,144,064 menjadi permasalahan. Ironisnya, dana pembinaan kelompok guru (KKG), dana bantuan kuliah keluarga miskin (BKKM) atau bantuan siswa miskin (BSM), serta dana pengembalian uang persedian (UP) Disdik sebesar Rp2,802,784,064 dituduhkan sebagai bagian dan sertifikasi. “Memang ada pencairan dana sebesar Rp6,677,600,354 melalui 10 cek yang saya tandatangani yang peruntukannya masing-masing, 1 untuk dana sertifikasi Rp3,874,816,290, 6 untuk BKKM atau BSM Rp1,179,240,000, 2 untuk pembayaran KKB sebesar Rp422,400,000, dan 1 untuk pengembalian UP sebesar Rp1,201,144,064. Semua dana dari cek yang saya tandatangani tersalur sesuai peruntukannya,” sebut Adi Susanto Purba.

Lanjut Adi Susanto Purba, berdasarkan dakwaan oleh jaksa penuntut umum (JPU) kepadanya, dana sebesar Rp2,802,784,064 dijadikan sebagai bagian dari dana sertifikasi 233 guru yang belum direalisasikan. Dalam hal ini, Adi Susanto Purba mengaku kecewa karena dakwaan sangat tidak mendasar dan sangat tidak berkeadilan. “Jika benar keterlibatan saya dikarenakan dana sebesar Rp6,677,600,354 atas dasar 10 cek tersebut, berarti ada dana korupsi sebesar Rp1,201,144,064 mengalir ke kas daerah. Seharusnya, dana sebesar Rp1,2 Milyar itu disalurkan kepada guru yang berhak,” tegas Adi Susanto Purba.

Secara terpisah, Ketua Fraksi PPP DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Muniruddin saat dikonfirmasi melalui selulernya mengaku bahwa dirinya belum mengetahui saran penganggaran dana sertifikasi Rp2,9 Milyar sudah dituangkan dalam perubahan APBD T.A 2014. Menurutnya, Pemkab Labuhanbatu dana tersebut terganjal oleh eksekusi uang pengganti atas terpidana Halomoan yang merupakan bendahara Disdik. “Sudah kita sarankan agar dituangkan dalam perubahan APBD, tapi saya belum mengetahui kepastiannya. Kemarin pihak Pemkab mengaku eksekusi uang pengganti terhadap Halomoan (terpidana,red) belum diterima,” kata Muniruddin.

Saat disebutkan dana korupsi sertifikasi guru yang dituduhkan kepada Adi Susanto Purba mengalir ke kas daerah Labuhanbatu sebesar Rp1,2 Milyar, Muniruddin enggan menanggapi. Menurut ketua Fraksi PPP itu, dirinya kurang tepat memberikan tanggapan, sementara kepastian informasi tersebut belum diketahuinya. “Kalau itu saya belum bisa menanggapi karena saya belum tau kebenarannya,” jawab Muniruddin.

Sementara, Kabag Humas Pemkab Labuhanbatu, saat dimintai tanggapannya terkait aliran dana korupsi sertifikasi Rp1,2 Milyar mengalir ke kas daerah, Sugeng merasa terkejut. Untuk memastikan hal tersebut, Sugeng meminta waktu untuk menghubungi Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Muhfli. “Kok bisa!!! Nantilah saya hubungi Kadis Pendapatan,” jawab Sugeng dengan wajah keheranan.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 1430 K/Pid.Sus/2012 atas perkara Adi Susanto Purba, pada halaman 12, 1 lembar Tanda terima uang untuk Kas Daerah Kabupaten Labuhanbatu
sebesar Rp. 1.201.144.064 tanggal 28 Desember 2010 dijadikan sebagai barang bukti. Dimana, Adi Susanto Purba dihukum pidana penjara selama 2,5 tahun. (ls/ss/lb)

Lihat Juga

Wakil Bupati Labusel Lepas Pawai Takbir Kendaraan Hias Idul Adha 1440 H/2019 M

Labusel | suarasumut.com –  Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) mengelar Pawai Takbir Hari Raya Idul …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.