Beranda ›› Headline ›› Dalihkan Hanya Konfirmasi, Majelis Hakim Armansyah Siregar SH MH Tidak Diperiksa

Dalihkan Hanya Konfirmasi, Majelis Hakim Armansyah Siregar SH MH Tidak Diperiksa

Rantauprapat, suarasumut.com – Hanya berdalihkan konfirmasi (secara tertulis) sejak 18 Mei lalu, Majelis Hakim, Armansyah Siregar SH MH, Jhonson FE Sirait SH, dan Mince S Ginting SH tidak diperiksa oleh pejabat pengawas di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) Rantauprapat. kode etik. Padahal sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : KMA / 080 / SK / VIII / 2006, sumber informasi internal maupun eksternal merupakan salahsatu bagian persiapan pemantauan dalam pengawasan rutin/regular.

Informasi yang dihimpun suarasumut.com hingga (Rabu, 10/6), Keputusan Mahkamah Agung tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di peradilan tingkat pertama, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama merupakan pejabat yang memiliki fungsi pengawasan melekat. Dalam melaksanakan fungsinya, Wakil Ketua merupakan koordintor pengawasan di lingkungan peradilan tingkat pertama.

Wakil Ketua PN Rantauprapat, R Aji Suryo SH MH menyebutkan, mereka hanya melakukan pemeriksaan kepada pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat. R Aji Suryo juga menyebutkan, karena surat yang masuk hanya konfirmasi, mereka tidak melakukan pemeriksaan kepada Majelis Hakim, Armansyah Siregar SH MH, Jhonson FE Sirait, dan Mince S Ginting SH. “Surat yang masuk untuk konfirmasi. Kita minta mereka untuk menanggapinya. Kalau surat pengaduan, kita akan lakukan pemeriksaan kode etik,” kata R Aji Suryo dengan enteng.

Disebutkan, sesuai konfirmasi tertulis yang didisposisikan Ketua PN Rantauprapat, dia telah mempertanyakan kepada Hakim Anggota Jhonson FE Sirait terkait pelaksanaan agenda sidang penundaan putusan. Menurut R Aji Suryo, Jhonson Sirait mengaku hanya melakukan penundaan agenda sidang putusan. “Kalau hanya melakukan penundaan, tunggal sajapun hakim-nya bisa. Gak harus lengkap,” sebut R Aji Suryo berdalih.

Dalam hal sidang agenda pembuktian dipimpin oleh Jhonson FE Sirait dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi (saksi Irma Suryani, saksi Fsrh, dan saksi mahkota), R Aji Suryo mendalihkan tidak mempertanyakannya. R Aji Suryo mendalihkan informasi sidang agenda pembuktian tidak diketahuinya. “Oh, itu gak tau saya. Yang saya ingat hanya agenda sidang penundaan putusan,” dalih R Aji Suryo lagi.

Ketua Gerakan Masyarakat Labuhanbatu (GeMaLa), Nasir Wadiansah Harahap SH menyebutkan, informasi yang disajikan dalam surat konfirmasi oleh masyarakat, baik LSM maupun wartawan seyogyanya dijadikan sebagai sumber informasi awal untuk melaksanakan objek pengawasan. Menurut Nasir Wadiansah Harahap, indikasi penyimpangan prilaku hakim yang dikonfirmasi tidak ditindaklanjuti merupakan petunjuk fungsi pengawasan itu tidak berjalan. “Indikasi penyimpangan yang dikonfirmasi, baik LSM maupun wartawan seyogyanya dijadikan sumber melakukan persiapan pengawasan. Itu artinya, dalam perkara terdakwa Monalisa Nasution, mereka tidak melakukan pengawasan, atau mungkin memang tutup mata atas semua proses persidangan,” kata Nasir Harahap alumni Universitas Ahmad Dahlan Jogyakarta itu.

Lanjut Nasir Wadiansyah Harahap, kurang pekanya pejabat PN Rantauprapat atas informasi yang dikonsumsi masyarakat, sangatlah bertolak belakang dengan visi Mahkamah Agung yang dituangkan dalam program jangka panjang 2010-2035. Hal tersebut menurutnya, pelayanan peradilan sejak dahulu hingga saat ini tidak ada peningkatan. “Pengawasan yang efektif itu adalah pengawasan preventif bukan refresif. Tapi kalaupun tidak dilaksanakan, tindakan refresip harus dilakukan setelah mendapat informasi dari eksternal, baik atas pengaduan maupun konfirmasi tertulis. Bukan malah mendalihkan judul surat,” sebut Ketua GeMaLa itu.

Dalam hal Ketua PN Rantauprapat yang tak kunjung memberikan jawaban tertulis, wartawan selaku warga Negara perorangan juga dapat melakukan pengaduan kepada Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial untuk membina dan memperbaiki pelayanan peradilan di PN Rantauprapat. Nasir Wardiansyah menyebutkan, konfirmasi tertulis tidak dijawab merupakan pengabaian haknya. “Tidak dijawab, itu kerugian bagi Ketua Pengadilan karena dianggap sudah menggunakan haknya untuk diam. Artinya, mereka (Ketua dan Wakil Ketua) layak diduga melakukan pembiaran pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim,” ucap Nasir Wadiansyah mengakhiri.

Sebagaimana pemberitaan sebelumnya, Ketua PN Rantauprapat, Tumpal Sagala SH MH memilih bungkam terkait surat konfirmasi tertulis yang dilayangkan sejak 18 Mei 2015. Padahal, dalam surat konfirmasi secara terang menjelaskan adanya indikasi pelanggaran hak asasi terdakwa Monalisa Naustion yang diperiksa oleh Hakim Anggota Jhonson FE Sirait SH merangkap Hakim Ketua.

Dimana, dalam perisdangan agenda pembuktian tanggal 31 Maret 2015, Jhonson FE Sirait yang bertindak sebagai Hakim Ketua tidak menghadirkan barang bukti dan alat bukti sesuai dengan KUHAPidana. Saat itu, barang bukti yang dihadirkan hanya 1 unit handphone, sedangkan sepdea motor milik terdakwa maupun milik korban tidak ditunjukan kepada saksi dan terdakwa.

Selain itu, uang Rp10 ribu sebagai pokok perkara pemerasan dengan kekerasan secara terang dan tegas tidak terbukti dalam persidangan (penyerahan uang tidak terjadi). Namun faktanya, Majelis Hakim, Armansyah Siregar, Jhonson FE Sirait, dan Mince S Ginting malah memvonis Monalisa 8 bulan pidana penjara karena.(ls/ss/lb)

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.