Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Dakwaan JPU Dinilai Kabur, PKPA Minta Hakim PN Medan Bebaskan Terdakwa Ibu Tiga Anak

Dakwaan JPU Dinilai Kabur, PKPA Minta Hakim PN Medan Bebaskan Terdakwa Ibu Tiga Anak

Medan | suarasumut.com  –  Penahanan terhadap Restoyanna Br Berutu (RB) di Polsek Helvetia, Medan, yang disangka melakukan penadahan satu unit laptop, Juni 2018 lalu sempat viral di media sosial dan media cetak. Pasalnya, ibu single parent ini memiliki tiga orang anak.

Kamis, 11/10/18, kemarin Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang pertama telah membacakan dakwaan terhadap RB (45 thn) dengan penadahan dan dinyatakan melanggar pasal 480 Ke-1e KUHP.

Menanggapi dakwaan tersebut, team pengacara dari Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) yang terdiri dari Ranap Sitanggang, Jhonatan Panggabean, Agam Sandan dan Azmiati Zuliah, meminta agar hakim PN Medan membebaskan RB atas segala tuduhan/ dakwaan, karena dakwaan JPU dianggap kabur atau tidak jelas.

“Dakawan JPU juga kami anggap tidak memenuhi unsur pidana karena terdakwa dianggap tidak mengetahui laptop tersebut hasil kejahatan, karena K (DPO) selaku penggadai, mengaku laptop tersebut adalah milik temannya dan bukan barang curian,”jelas Pengacaranya, Ranap Sitanggang didampingi Azmiati Zuliah.

“Jadi laptop tersebut barang jaminan dan terdakwa sama sekali tidak memperoleh keuntungan dari peristiwa tersebut. Dalam perjanjian lisan mereka, pelaku (DPO) akan mengembalikan uang Rp. 300 ribu tersebut,“jelas Azmiati Zuliah.

Lebih lanjut tim penasehat hukum RB dari PKPA setelah membaca dan mempelajari surat dakwaan dari JPU berpendapat bahwa dakwaan kepada RB sangat tidak sinkron dengan fakta sebenarnya seperti, dalam dakwaan disebutkan RB dijumpai tiga orang (tersangka lainnya), tetapi dalam BAP hanya dijumpai satu orang (DPO). Lalu, dalam BAP di kepolsian warna laptop adalah silver, sedangkan dakwaan jaksa menyebut warna lapotop adalah putih. Demikian juga jumlah uang gadai dalam BAP Rp. 350.000,- sementara pada dakwaan JPU uang gadai Rp. 300.000,-

“Paling mencolok, berkas RB disatukan dengan kasus penadah lain yang sama sekali tidak ada keterkaitannya dengan kasus RB. Antara RB dengan penadah lain tidak ada saling keterkaitan, namun dalam dakwaan jaksa disatukan. Harusnya dipisahkan berkasnya, sendiri-sendiri untuk disidangkan. Dalam hal ini, mereka (pendah) tidak saling mengetahui dan tidak saling mengenal,”papar Ranap Sitanggang.

Aspek lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam kasus RB ini adalah RB seorang ibu dengan tiga orang anak yang berusia 16, 14 dan 2 tahun.

“Ibu ini single parent dan bekerja sebagai pedagang asongan. Kasus ini akan sangat mempengaruhi kegiatannya mencari nafkah dan tumbuh-kembang anak-anaknya,”ujar Direktur Eksekutif PKPA, Keumala Dewi.

Menurut Keumala Dewi, hakim harus benar-benar mempertimbangkan aspek sosial dan kemanusiaan untuk Ibu RB, selain pertimbangan hukum dalam dakwaan JPU diatas.(rl/ss-md)

Lihat Juga

Ket. Gbr : Bupati H Syahrul M Pasaribu SH bersama Wabup Ir H Aswin Efendi Siregar saat memberikan hadiah dan piagam kepada pemenang lomba B2SA tingkat Tapsel, Rabu (17/10-3018). Foto Ali Akbar/ss

Kecamatan Batang Angkola Sabet Juara Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Tapsel

Tapanuli Selatan | suarasumut.com  –  Kecamatan Batang Angkola meraih juara pertama dalam acara lomba cipta ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.