Beranda ›› Kabar Sumut ›› Gunungsitoli ›› CV. Karya Sendoro Gugat Bupati Nias Rp 8 Milliar

CV. Karya Sendoro Gugat Bupati Nias Rp 8 Milliar

Gunungsitoli | suarasumut.com — Direktur CV.Karya Sendoro, Sonitehe Telaumbanua, SH kembali menggugat Bupati Nias terkait pembatalan perusahaanya sebagai pemenang tender proyek pengadaan Alat Kesehatan di RSU Gunungsitoli Tahun 2012.

Sonitehe Telaumbanua, SH menggugat Bupati Nias Drs.Sokhiatulo Laoli, MM untuk membayar kerugian material dan immaterial yang dia alami akibat pembatalan perusahaannya sebagai pemenang tender proyek pengadaan Alkes di RSU Gunungsitoli tahun 2012 sebesar Rp 8 milliar.

Gugatan CV.Karya Sendoro terhadap Bupati Nias diketahui wartawan ketika direktur CV. Karya Sendoro Sonitehe Telaumbanua, SH melakukan register ulang di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Jalan Pancasila, Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, Senin (9/11).

Ketika ditemui, Sonitehe membenarkan, dia akan menggugat ulang Bupati Nias dan gugatannya telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Gunungsitol dengan Nomor Perkara :39/Pdt.G/2015/PN-GST. Dia juga mengakui, perkara gugatannya terhadap Bupati Nias telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli sebelumnya dengan Ketua Majelis Khamozaro Waruwu, SH, MH bersama Hakim Kennedy Sitepu, SH, MH dan Rinding Sambara, SH, MH.

Namun, sesuai pertimbangan hakim pada putusan gugatan sebelumnya pada tanggal 17 September 2015, menurut Sonitehe, Majelis Hakim menetapkan gugatannya mengandung unsur cacat formil. Dimana, penyertaan tergugat Intevensi selaku penyanggah banding atas pemenangan perusahaannya pada pengadaan Alkes RSUD Gunungsitoli tahun anggaran 2012 menurut hakim kurang tepat untuk digunakan.

Lebih tepatnya, mereka sebagai turut tergugat, sehingga gugatannya tidak diterima (Niet Onvakelijk Verkalarad). Pada putusan hakim, dia sebagai penggugat dipersilahkan memperbaiki, untuk di daftar ulang atau dapat mengajukan banding.

Atas putusan tersebut, menurut Sonitehe, dia sebagai direktur CV. Karya Sendoro mendaftarkan ulang gugatannya, dan saat ini, Senin (9/11), dia sedang melakukan registrasi ulang gugatannya terhadap Bupati Nias. Dia berharap, dengan perbaikan formulasi surat gugatannya, maka tidak ada lagi perdebatan masalah formili kelak pada perkaranya tersebut.

“Kita sudah rubah penggunaan istilah yang mereka maksud dalam putusan, dan sebenarnya istilah tergugat intervensi kita adopsi formulasinya dari Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) dimana sebelumnya kita juga sudah ajukan gugatan. Maka saya berpikir jika istilah tergugat intervensi tidak perlu diubah namanya pada sidang di Pengadilan Negeri, karena menurut saya artinya tetap sama,” tutur Sonitehe kepada wartawan.

Selain itu, Sonitehe mengatakan, Pengadilan Negeri Gunungsitoli tidak dapat lagi menjadikan alasan untuk tidak mengadili pokok perkara terhadap gugatannya kepada Bupati Nias, karena beberapa fakta hukum dipersidangan telah terungkap semuanya.

Dimana ungkap Sonitehe, sanggahan awal dengan sanggahan banding berbeda subtansinya , tetapi Bupati Nias malah menerima dan bekerja sama dengan penyanggah untuk mencari kesalahan panitia pengadaan RSUD Gunungsitoli TA 2012, dan menjadikan alasan pembatalan kemenangan perusahaanya pada pengadaan tersebut.

Hal serupa juga terjadi pada penyanggah banding, menurut dia, penyanggah banding telah terbukti di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Medan, penyanggah banding merupakan subjek hukum pelaku kejahatan koorporasi diseluruh Kabupaten/Kota pada kasus penerima dana Alksel yang sumber dananya dari dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) APBD Propinsi T.A 2012.

Sebelum menutup percakapan dengan wartawan, Sonitehe memberitahu, gugatan sebelumnya kepada Bupati Nias, dia meminta agar perusahaanya kembali dapat diakui sebagai pemenang tender dan melaksanakan proyek pengadaan Alkes di RSU Gunungsitoli tahun anggaran 2012 dengan pagu dana kurang lebih Rp 15 milliar.

“Sebelumnya saya menggugat, supaya perusahaan saya dapat melaksanakan proyek pengadaan Alkes RSUD Gunungatoli tahun anggaran 2012 tersebut. Namun, gugatan saya saat ini berbeda tuntutannya, dimana saya tidak mau lagi mengerjakan proyek tersebut, tetapi meminta ganti rugi atas pembatalan perusahaan saya sebagai pemenang sebesar Rp 8 milliar,” ujar Sonitehe sambil berlalu.(ih/ss/ni)

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.