Beranda ›› Headline ›› Bupati Labuhanbatu Langgar Kewenangan Gubernur Sumut

Bupati Labuhanbatu Langgar Kewenangan Gubernur Sumut

Rantauprapat, suarasumut.com – Bupati Labuhanbatu, dr Tigor Panusunan Siregar SpPD langgar kewenangan Gubernur Sumut (Gubsu) untuk mengevaluasi R-PAPBD T.A 2014 yang telah disetujui bersama dengan DPRD pada tanggal 17 November 2014. Pasalnya, R-PAPBD T.A 2014 yang disetujui tersebut baru dikirimkan kepada Gubsu setelah 7 hari, sementara ketentuannya paling lama 3 hari kerja.

Informasi yang dihimpun suarasumut.com hingga Rabu (17/12), sesuai Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/1026/KPTS/TAHUN 2014 tanggal 4 Desember 2014, R-PAPBD Labuhanbatu T.A 2014 pada tanggal 24 November 2014. Dalam hal ini, Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho agar mengupayakan R-PAPBD tersebut disampaikan paling lama 3 hari kerja. “Untuk itu Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu agar mengupayakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan Bupati paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi,” tegas Gatot Pujo Nugroho melalui Kepala Biro Hukum Pemrovsu, Sulaiman.

Atas keputusan Gubernur Sumut tersebut tentunya berbeda dengan keterangan Ketua DPRD, Dahlan Bukhori yang menafsirkannya sebagai petunjuk agar Bupati Labuhanbatu kedepannya lebih tepat waktu. Dimana, Dahlan Bukhori yang dikofirmasi kemarin menolak untuk menanggapi pertanyaan legalitas penyusunan PAPBD T.A 2014 melewati bulan September. “Persoalan waktu, bukan persoalan legalitas, kalau seperti ini legal, seperti ini gak legal. Persoalan waktu ada. Gubernur meminta untuk kedepannya agar lebih tepat waktu,” kata Dahlan Bukhori saat ditanya hasil keputusan Gubsu tentang legalitas penyusunan PAPBD T.A 2014 melewati bulan September.

Ditanya tentang jumlah poin perbaikan yang diberikan oleh Gubernur Sumut atas R-PAPBD T.A 2014 yang telah mereka sesuaikan bersama tim anggaran pemerintahan daerah (TAPD), Dahlan Bukhori mengaku tidak mengingatnya. Menurut Ketua DPRD Labuhanbatu itu, sebanyak 15 atau 13 poin R-PAPBD T.A yang disesuaikan dengan hasil evaluasi Gubernur Sumut. “Ada banyak itu, saya gak ingat. Ada sekitar 15 poin atau 13 poin kalau tidak salah,” kata Dahlan Bukhori. (ls/ss/lb)

Lihat Juga

Tingkatkan Produksi Minyak, Pertamina Disarankan Fokus Kegiatan WOWS

JAKARTA | suarasumut.com  –  Menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.