Beranda ›› Foto & Video ›› Bupati Labuhanbatu Diminta Bayar Dana Sertifikasi Guru Rp2,9 Milyar

Bupati Labuhanbatu Diminta Bayar Dana Sertifikasi Guru Rp2,9 Milyar

Rantauprapat, suarasumut.com  –  Dipenghujung tahun masa kepemimpinannya, Bupati Labuhanbatu, dr Tigor Panusunan Siregar diminta untuk segera membayarkan dana sertifikasi Rp2,915,262,850 untuk 233 guru tahun anggaran (T.A) 2010. Pasalnya, belum tersalurkannya dana sertifikasi 233 guru tersebut dikarenakan korupsi yang dilakukan oleh aparatur pemerintahannya sendiri.

Informasi yang dihimpun hingga, Senin (29/12), berlarut-larutnya realisasi anggaran dana sertifikasi 233 guru T.A 2010 telah diproses secara hukum. Dan 2 pejabat DARI Dinas Pendidikan (Disdik), yakni, Halomoan alias Lomo selaku Bendahara dan Adi Susanto Purba selaku Plt Kepala Disidik telah divonis penjara serta putusan sudah inkrah.

Kepada suarasumut.com, tokoh muda Labuhanbatu, Marulin Hasbi Hasibuan menyebutkan, sesaui amar putusan majelis hakim, Halomoan yang Bendahara Disdik Kabupaten Labuhanbatu dijatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti kepada negara sebesar Rp2,9 Milyar. Dalam amar putusan Halomoan, batas waktu pembayaran uang pengganti paling lama 1 bulan setelah putusan inkrah. “Saudara Adi Purba dihukum 2,5 tahun yang melakukan upaya hukum hingga kasasi saja sudah selesai menjalani hukuman. Tentunya, amar putusan majelis hakim atas perkara Halomoan untuk membayar uang pengganti Rp2,9 Milyar sudah diterima oleh negara,” kata Marulin Hasbi.

Berdasarkan amar putusan terhadap Halomoan, seyogyanya Bupati Labuhanbatu, dr Tigor Panusunan Siregar SpPD bertanggungjawab terhadap 233 guru yang belum menerima dana sertifikasi. Oleh karena itu, lanjut Marulin Hasbi, dalam hal dr Tigor Panusunan Siregar enggan membayarkan dana sertifikasi guru tersebut, DPRD harus meminta keterangan kepada Bupati.

“Putusan sudah inkrah, Bupati Labuhanbatu sudah sewajarnya membayarkan dana sertifikasi guru yang telah ditanggungkan kepada Halomoan sebesar Rp2,9 Milyar. Jika Bupati tidak membayarkan, DPRD seharusnya minta keterangan dr Tigor, mengapa belum dibayarkan,” tegas Tokoh Muda Labuhanbatu itu.

Informasi yang telah merebak di tengah-tengah masyarakat, DPRD Kabupaten Labuhanbatu telah memberikan saran kepada dr Tigor Panusunan Siregar SpPD agar dana sertifikasi Rp2,9 Milyar tersebut dibayyarkan kepada 233 guru yang belum menerima dana sertifikasi T.A 2010 tersebut. Namun ironisnya, hingga saat ini belum ada tanda-tanda dana tersebut akan direalisasikan.

Menurut Fraksi PPP, dana sertifikasi Rp2,915,262,850 tersebut disarankan dituangkan dalam perubahan APBD T.A 2014. Saran tersebut menurut Fraksi PPP itu, dana sertifikasi yang belum dibayarkan tersebut telah merugikan pihak guru.

“Karena adanya petikan keputusan Mahkamah Agung No.1389 k/Pidsus/2012 tentang keputusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, No 26/Pidsus K/2011 Februari 2012 atas nama Halomoan, menjatuhkan pidana kurungan 4 tahun dan denda Rp200 juta, serta membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp2,9 Milyar,” kata Fraksi PPP yang di Ketua Muniruddin pada sidang Paripurna tanggal 13 November 2014 lalu.(ls/ss/lb)

Lihat Juga

Tingkatkan Produksi Minyak, Pertamina Disarankan Fokus Kegiatan WOWS

JAKARTA | suarasumut.com  –  Menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.