Beranda ›› Foto & Video ›› Bupati, dr Tigor Akui SK Muhfli Sebagai Sekda Tak Diterbitkan Gubsu

Bupati, dr Tigor Akui SK Muhfli Sebagai Sekda Tak Diterbitkan Gubsu

Rantauprapat, suarasumut.com  –  Persetujuan Menteri Dalam Negeri (Medagri) untuk mengangkat Ahmad Muhfli sebagai Sekdakab Labuhanbatu melalui melalui surat nomor X.133.12/114/SJ tanggal 30 Agustus 2013. Namun hingga saat ini Ahmad Muhfli masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pendapatan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) karena tak kunjung diangkat Gubernur Sumut dan dilantik Bupati Labuhanbatu.

Kepada suarasumut.com, Rabu (24/12), Bupati Labuhanbatu, dr Tigor Panusunan Siregar menyebutkan, hingga saat ini Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho,ST tidak pernah menerbitkan surat keputusan (SK) pengangkatan Muhfli sebagai Sekdakab Labuhanbatu. Padahal, pengangkatan Ahmad Muhfli dipertegas oleh Medagri melalui surat nomor X.133.12/138/SJ tanggal 10 Oktober 2013. “Sampai sekarang tidak ada,” kata dr Tigor Panusunan Siregar yang didampingi Sekdakab, Ali Usman Harahap yang diangkat menggunakan SK Bupati Nomor 821.24/3753/BKD-II/2014 tertanggal 26 November 2014.

Menurut dr Tigor, pengangkatan Sekdakab Labuhanbatu Ali Usman Harahap menggunakan SK Bupati bersamaan dengan pengangkatan Sekdakab Dairi. Pelantikan Sekdakab Labuhanbatu menggunakan SK Bupati disusul dengan pelantikan Sekdakab Dairi. “Ada dua daerah Sekda diangkat Bupati, Dairi satu lagi. Sekda Labuhanbatu dialntik, tak berapa lama Sekda Dairi dilantik,” sebut dr Tigor Panusunan Siregar.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Labuhanbatu, Aswad tidak dapat menjelaskan dasar hukum pengangkatan Sekdakab menggunakan SK Bupati. Bukan hanya itu, Kepala BKD Labuhanbatu itu juga tidak bersedia memberikan hard copy SK Bupati maupun surat Gubernur Sumut nomor 800/18102/BKD/III/2014 tanggal 17 November 2014. “Gak bisalah. Itu dokumen negara, rahasia,” kata Aswad mengelak.

Tentunya, legalitas pengangkatan Sekdakab Labuhanbatu, Ali Usman menggunakan SK Bupati Nomor 821.24/3753/BKD-II/2014 menjadi gonjang-ganjing di masyarakat. Pasalnya, baik Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Nomor 2 Tahun 2014 tidak menunjukan adanya perubahan tentang pengangkatan Sekdakab.

Sesuai Pasal 122 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004, Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada pemberitaan sebelumnya, Sekretaris BKD, Zainuddin Siregar saat disambangi di ruang kerjanya menyebutkan, hingga saat ini Gubernur Sumut tidak menerbitkan SK pengangkatan Muhfli sebagai Sekdakab Labuhanbatu. “Tidak ada diterbitkan SK (Muhli),” jawab Zainuddin Siregar saat ditanya SK Gubsu tentang pengangkatan Muhfli sebagai Sekdakab Labuhanbatu yang disetujui oleh Mendagri. (ls/ss/lb)

Lihat Juga

Tingkatkan Produksi Minyak, Pertamina Disarankan Fokus Kegiatan WOWS

JAKARTA | suarasumut.com  –  Menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.