Beranda ›› Foto & Video ›› BPN Plin-Plan, Ratusan Petani Di Dua Desa Serbu Kantor PT.RSK Pangkatan

BPN Plin-Plan, Ratusan Petani Di Dua Desa Serbu Kantor PT.RSK Pangkatan

Labuhanbatu | suarasumut.com  –  Ratusan petani yang ada di dua desa yakni, desa Sennah dan Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu mendatangi Kantor Perkebunan Sawit PT.Rantau Sinar Karsa (RSK), Jumat (29/4) yang berdomisili di Kecamatan Pangkatan, guna meminta penyelesaian sengketa lahan sejak tahun 1980.

Pasalnya, menurut keterangan Horas Kepala Desa Sennah, persoalan ini sebenarnya dapat diselesaikan apabila pihak Perusahaan mau bernegosiasi kepada masyarakat dan bukan malah menjauhi serta memusuhi masyarakat yang lahannya digarap oleh pihak Perkebunan.

Akibatnya, ratusan masyarakat yang lahannya digarap perusahaan group asian agri tersebut (PT.RSK) menggelar unjuk rasa dengan mendatangi kantor PT.RSK dan meminta pihak perkebunan segera mengembalikan lahan mereka yang digarap perusahaan itu.

Selang beberapa jam, akhirnya pihak perusahaan memanggil beberapa delegasi perwakilan massa untuk duduk bersama di kantor PT.RSK guna membicarakan persoalan tersebut, namun pihak perusahaan meminta waktu selama dua minggu kepada masyarakat untuk mejawab tuntutan masyarakat.

Menurut Horas, HGU PT.RSK dinyatakan telah cacat hukum, sesuai dengan surat keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang tanggal 10 maret 2016, yang ditanda tangani oleh Dedy Setiady,SH yang tertulis pada diktum ke 6 dan ke 7.

Dimana disebutkan bahwa dengan demikian, setelah diteliti pendaftaran perpanjangan dan pembaharuan HGU Nomor 3/desa sennah atas nama PT.Rantau sinar Karsa oleh kepala Kantor Pertanahan Kabupaten labuhanbatu tidak mengacu kepada Diktum ke lima dan Diktum ke delapan poin satu huruf a dan b keputusan Badan Pertanahan Nasional Nomor 125/HGU/BPN/2004, sehingga terdapat cacat hokum administrasi.

Sehubungan dengan itu, diminta kepada saudara ( Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut) agar melakukan pembatalan terhadap pendaftaran perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha No 3/Desa Sennah atas nama PT.Rantau Sinar Karsa.

Namun hingga surat tersebut diterbitkan oleh Menteri Agraria dan tata Ruang sampai sekarang pihak BPN Sumut belum juga menindak Pihak Perusahaan sesuai ketentuan guna mengembalikan lahan masyarakat.(ta/ss-lb)

Lihat Juga

Tingkatkan Produksi Minyak, Pertamina Disarankan Fokus Kegiatan WOWS

JAKARTA | suarasumut.com  –  Menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.