Beranda ›› Headline ›› Bindes Ini Kerab Tinggalkan Poskedes, Kapus Janji Angkola Hanya Bisa “Diam”?

Bindes Ini Kerab Tinggalkan Poskedes, Kapus Janji Angkola Hanya Bisa “Diam”?

Janji Angkola | suarasumut.com PP No 3o Tahun 2019 yang kemungkinan besar akan sangat dibenci oleh PNS. Maklum, dalam PP tersebut, terdapat poin yang membahas tentang penilaian kinerja PNS yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.

Penilaian kerja PNS tersebut antara lain adalah perencanaan kinerja, pelaksanaan, pemantauan kinerja dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, tindak lanjut dan sistem indormasi kinerja PNS.

Salah satu poin yang bakal bikin banyak PNS khawatir tentu saja adalah Pasal 56.

Pasal tersebut membahas tentang sanksi yang bakal ditanggung oleh para PNS yang tidak dapat memenuhi target kinerja. Ancaman sanksi-nya beragam, dari mulai sanksi administrasi sampai pemberhentian.

Lain halnya yang terjadi di Puskesmas Janji Angkola Kecamatan Purba Tua Kabupaten Tapanuli Utara, dimana salah seorang pegawai ASN inisial IR bermarga H, pengangkatan dari Bidan PTT Tahun 2017 sering kali meninggalkan wilayah kerjanya sebagai Bidan Desa di Poskesdes di Desa Bonanidolok Dusun Lobu Harambir.

PP No 30 Tahun 2019 ini sepertinya tidak ada masalah bagi dirinya. Terbukti seringnya meninggalkan wilayah kerja sebagai pelayan kesehatan bagi warga sekitar.

Salah satu bukti, dimana IR pernah bepergian keluar dari wilayah kerja seperti ke Bandung dan Yogyakarta berminggu minggu tanpa alasan yang jelas dan terkesan dia tidak terlalu peduli dengan tugas yang diembannya sebagai abdi negara. Informasi yang dihimpun, beberapa kali dan berulang sampai berminggu tanpa ada ikatan dinas.

Sesuai PP No 53 Tahun 2010 dalam Bab II tentang Kewajiban dan Larangan dimana tertuang dalam Pasal 3  PNS telah disumpah/janji PNS di ayat 7 disampaikan harus, mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan, dan di ayat 11 juga berbunyi wajib, masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 seharusnya ada, teguran lisan bagi PNS yang tidak masuk kerja
tanpa alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja, teguran tertulis bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja.
Menurut keterangan Duarjon sebagai calon kuat Ketua POSPERA (Posko Perjuangan Rakyat) Kabupaten Labuhanbatu Utara mengatakan, Pemkab Taput dalam hal ini Kepala Puskesmas atau Dinas Kesehatan harus berani melakukan tindakan tegas, berupa sanksi sesuai aturan yang berlaku.
Kepala Puskesmas Janji Angkola  dr Tiur Sinaga saat di konfirmasi terkait seringnya IR meninggalkan Poskesdesnya, dia hanya menyampaikan, pernah permisi tapi bukan sampai berminggu dan berulang ulang dalam waktu yang berdekatan.
“Yang saya tahu, dia permisi hanya dalam urusan penting keluarga, tapi selebihnya saya tidak tahu apalagi sampai lama begitu dan sampai berulang ulang,”terang Kapus.(rd/ss-tu)

Lihat Juga

Tingkatkan Produksi Minyak, Pertamina Disarankan Fokus Kegiatan WOWS

JAKARTA | suarasumut.com  –  Menanggapi pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.