Beranda ›› Bisnis & Ekonomi ›› Angkutan Perkebunan Dan CPO Penyebab Utama Jalan Kabupaten Cepat Rusak

Angkutan Perkebunan Dan CPO Penyebab Utama Jalan Kabupaten Cepat Rusak

Labura | suarasumut.com  –  Pengangkutan hasil perkebunan seperti minyak kelapa sawit atau CPO dan buah kelapa sawit menjadi faktor utama penyebab cepatnya rusak jalan Kabupaten di Labuhanbatu Utara (Labura). Hal ini disebabkan karena sering melebihi tonase dan tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilaluinya.

Kadis Perhubungan Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) Heri Wahyudi MAP mengatakan, jalan Kabupaten merupakan jalan golongan III (tiga) dengan batas tonase hanya 8 ton sampai dengan 12 ton.

Namun pada kenyataannya, banyak jalan kabupaten yang dilalui angkutan perkebunan kelapa sawit dan bahkan mobil tangki CPO dengan kapasitas muatan 30 ton dan bahkan bisa lebih.

Seperti halnya jalan Tanjung Pasir di Kecamatan Kualuh Selatan yang merupakan kelas jalan kabupaten, dengan adanya beberapa perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di daerah tersebut diantaranya PT. Leidong West ( Sinar Mas Group), PT. Nagali dan PKS Sonomartano, sehingga jalan yang baru di aspal sudah banyak yang rusak.

Demikian juga di Jalan Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu, dengan adanya beberapa perkebunan dan PKS seperti PT. Graha Dura Leidong Prima. Dan juga jalan Londut dengan adanya PKS dan PT. Leidong West, dengan pengangkutan yang sering melebihi tonase sehingga kondisi jalan cepat rusak.

Tentunya hal yang sama juga terjadi di jalan Kabupaten lainnya yang ada di Labura. Pasalnya, Kabupaten Labuhanbatu Utara merupakan daerah perkebunan yang terdiri dari 44 perusahaan perkebunan.

Heri Wahyudi menyampaikan, pihaknya sudah melakukan upaya. Dimana baru baru ini pihaknya sudah mengumpulkan 44 perusahaan perkebunan yang ada di Labura dan meminta kepada seluruh perusahaan terutama bidang pengangkutan agar mematuhi batas tonase yang ditentukan.

Lanjutnya, jika ada perusahaan yang melanggar aturan akan dilakukan tindakan pertama tindakam persuasif. Jika masih tetap dilanggar akan di tilang seperti yang sudah pernah dilakukan 2 minggu yang lalu di jalan Londut Kecamatan Kualuh Hulu, saat Dishub Labura bekerja sama dengan Polsek Kualuh Hulu melakukan razia terhadap kendaraan pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan.

Menurutnya, terkait masalah ini pihaknya menyadari tidak baik membuat keputusan sepihak. Hal ini tentunya berhubungan dengan pertumbuhan dan kelancaran perekonomian di Labura. Untuk itu pihaknya sedang berupaya melakukan pendekatan terhadap perusahaan yang ada di Labura untuk bersama sama mengatasi permasalahan ini.

Heri Wahyudi juga meminta agar setiap Pemerintahan desa juga ikut aktif dalam pengawasan terhadap pengangkutan perusahaan perkebunan. Dan bekerja sama dengan perusahaan perkebunan untuk menjaga dan membangun infrastruktur jalan disetiap desa yang berada disekitar perusahaan perkebunan.

Labura Hanya Peroleh Rp. 18 M

Sementara Kabid Pendapatan Kabupaten Labura Armada Pangaloan saat di konfirmasi, Jumat (5/11) mengatakan, dari 44 perusahaan perkebunan yang ada di Labura penerimaan pajak berupa PBB untuk Labura hanya Rp. 18 miliar yang merupakan dana bagi hasil dengan pemerintah pusat. Dimana total penerimaan pemerintah dari 44 perusahaan perkebunan tersebut hanya Rp. 28 miliar lebih.

Selain itu, menurut Armada bahwa beberapa perusahaan perkebunan yang ada di Labura juga memberikan bantuan CSR (Corporate Social Responsibility) kepada masyarakat disekitar perkebunan tersebut.

“Penerimaan Kabupaten Labura dari 44 perusahaan tersebut hanya Rp. 18 miliar. Selain itu, ada juga beberapa perusahaan yang memberikan CSR nya” terangnya sekalipun belum dapat merinci nama-nama perusahaan yang menyalurkan CSR nya tersebut.(rc/ss-lu)

Lihat Juga

PTPN 3 Sei Meranti Galang Donor Darah

Labusel | suarasumut.com   –  Perkebunan PTPN 3 Kebun Sei Meranti bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.