Beranda ›› Headline ›› Anggaran Pendidikan Labuhanbatu “Lahan Basah” Korupsi Pejabat

Anggaran Pendidikan Labuhanbatu “Lahan Basah” Korupsi Pejabat

Rantauprapat, suarasumut.com – Penggunaan anggaran pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu disinyalir telah menjadi “lahan basah” para Pejabat untuk melakukan korupsi. Pasalnya,penggunaan anggaran pendidikan di daerah itu tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku sehingga terindikasi merugikan keuangan Negara.

Hal itu dibuktikan dengan penggunaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk perehaban berat/ringan ruang kelas sekolah yang setiap tahun dikucurkan oleh Pemerintah tidak sesuai Petunjuk Teknis (Juknis) penggunaan DAK.Sementara dalam penggunaan DAK dituntut mengacu pada Juknis yang telah ditetapkan.

Selain itu, penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di daerah itu juga tidak sesuai dengan Juknis penggunaan dana BOS yang telah ditetapkan sehingga berpotensi untuk di salahgunakan bahkan,dapat merugikan keuangan Negara. Padahal, Kepala Sekolah (Kasek) dalam penggunaan dana BOS yang telah ditetapkan Juknis harus memberikan penjelasan penggunaannya kepada masyarakat sekitar sekolah.

Namun, sepertinya Kasek menganggap Juknis penggunaan dana BOS sebagai petunjuk pengambilan gaji di Bank.Sebab,mayoritas Kasek selaku penerima dana BOS dengan sengaja merahasiakan penggunaan dana BOS sehingga penggunaan dana BOS tidak diketahui oleh masyarakat sekitar.

Ironisnya, meskipun demikian,Manajemen maupun Dinas Pedidikan Labuhanbatu justru melakukan pembiaran atas perihal tersebut.Sehingga masyarakat berasumsi bahwa telah terjadi konspirasi jahat antara pihak manajemen maupun dinas pendidikan dengan Kasek dalam penggunaan dana bos dan DAK.

Hal yang sama juga dilakukan oleh penegak hukum di Labuhanbatu atas penggunaan anggaran pendidikan di daerah itu tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku yang mana terindikasi merugikan keuangan Negara. Sebab, meskipun telah menjadi pemberitaan di media bahkan.telah dilaporkan instansi penegak hukum di daerah itu belum melakukan
tindakan yang signifikan.

Sementara dalan Inpres (Instruksi Presiden) tentang pemberantasan korupsi mengatur bahwa instansi penegak hukum harus peka dan tanggap atas dugaan korupsi.

Instansi penegak hukum dan Pemkab melalui Dinas Pendidikan Labuhanbatu belum memberikan keterangan resmi atas perihal ini.(ta/ss/lb)

Lihat Juga

Wakil Bupati Labusel Lepas Pawai Takbir Kendaraan Hias Idul Adha 1440 H/2019 M

Labusel | suarasumut.com –  Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) mengelar Pawai Takbir Hari Raya Idul …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.