Beranda ›› Foto & Video ›› Aliansi Ormas Kristen Pulau Nias Kecam Pembakaran Dan Pembongkaran Gereja

Aliansi Ormas Kristen Pulau Nias Kecam Pembakaran Dan Pembongkaran Gereja

Gunungsitoli | suarasumut.com — Aliansi organisasi masyarakat Kristen Kepulauan Nias mengecam dengan keras tindakan pembakaran dan pembongkaran rumah ibadah (Gereja) yang terjadi di Kabupaten Aceh Singkil, Propinsi Nanggroe Aceh Darusallam.

Aliansi Ormas Kristen Kepulauan Nias juga mendesak Presiden Republik Indonesia untuk mencabut kebijakan yang inkonstitusional, khususnya terkait jaminan kebebasan beragama yang berpotensi memicu konflik antara umat beragama.

Kecaman tersebut dilontarkan Aliansi Ormas Kristen Kepulauan Nias melalui pernyataan sikapnya yang telah dilayangkan kepada Presiden RI Joko Widodo, Menkumham, Mendagri, Mendag, Kapolri, Panglima TNI, Gubernur NAD dan Bupati Singkil, Senin (2/11).

Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Ormas Kristen Kepulauan Nias atau gabungan GAMKI, GMKI, PMKRI, GEKRIBNIS dan Fokkrindo menilai jika nilai nilai kebangsaan dan keindonesiaan sebagaimana tertuang dalam Pancasila kembali terkoyak dengan tindakan pembongkaran dan pembakaran paksa rumah ibadah (Gereja) di Kabupaten Singkil, Propinsi NAD, serta di daerah daerah lainnya.

Mereka mempertanyakan, bagaimana mungkin hal tersebut bisa dibenarkan jika atas nama hukum pemerintah daerah Singkil membongkar sebuah rumah ibadah, sementara kebebasan menjalankan ibadah telah dijamin oleh konstitusi.

Sehingga menganggap tindakan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil didukung oleh dua aktor, yaitu masyarakat intoleran dan negara (State) melalui aparat keamanannya (Polisi, Satpol-PP dan TNI).

Hal tersbeut bisa terjadi akibat lemahnya kepemimpinan nasional, yakni Presiden Joko Widodo dalam menjamin tegaknya konstitusi negara, dan pembongkaran dan pembakaran rumah ibadah (Gereja) oleh Pemerintah Daerah Aceh Singkil merupakan bukti keterlibatan negara dalam pelanggaran konstitusi dan Hak Azasi Manusia (HAM), sebagaimana diatur dalam pasal 29 UUD 1945.

Dari pernyatan sikap Aliansi Ormas Kristen Kepulauan Nias yang dikutip wartawan, diketahui jika Aliansi Ormas Kristen Kepulauan Nias mengecam keras pembakaran dan pembongkaran rumah ibadah (Gereja) di Kabupaten Aceh Singkil, Propinsi NAD dan daerah lainnya yang dilakukan segerombolan orang dan Pemkab Aceh Singkil dengan mengatas namakan undang undang dan peraturan.

Perbuatan tersebut menurut Aliansi Oramas Kristen Kepulauan Nias dapat merusak semangat persaudaraan, toleransi antar umat beragama dan melukai rasa kebhinekaan di negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembongkaran dan pembakaran rumah ibadah merupakan bukti semakin sempitnya pemerintah memandang kebangsaan dan keindonesiaan, serta tidak mampunya negara menjamin hak hak warga negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945.

Maka demi tegaknya NKRI yang berdaulat dan berwibawa di mata masyarakat, negara melalui pemerintah Presiden Republik Indonesia Joko Widodo seharusnya tidak tunduk pada kemauan dan tekanan kelompok masyarakat intoleran yang bertentangan dengan nilai nilai Pancasila dan harus tunduk kepada konstitusi negara.

Presiden Republik Indonesia didesak untuk mencabut kebijakan yang inkonstitusional, khususnya terkait jaminan kebebasan beragama yang berpotensi memicu konflik antara umat beragama. Salah satu diantaranya adalah peraturan bersama dua menteri, yakni peraturan Kemendag dan Kemendagri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006 tentang pendirian rumah ibadah.

Selain itu, Aliansi Ormas Kristen Kepulauan Nias yang diwakili Agus Zega, kepada wartawan memberitahu, peristiwa yang terjadi di Tolikara, Papua, terlebih lebih kasus pembakaran dan pembongkaran rumah ibadah di Singkil, Nanggroe Aceh Darusalam, menunjukkan nilai-nilai toleransi beragama di Indonesia yang dulunya terkenal semakin memudar.

Sehingga menyebabkan gesekan sosial keagamaan sangat mudah sekali terjadi di Indonesia. Menurunnya toleransi beragama sangat paradoksal sekali dengan adanya nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia.

Dia menilai, pemerintah gagal memastikan adanya jaminan perlindungan setiap pemeluk agama dan kepercayaan untuk bebas beribadah dan memiliki rumah ibadah tanpa diskriminasi. Sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD NRI 1945 pasal 28 D ayat (1), 28 E ayat (1), 28 I ayat (2), dan 29 ayat (2).

Menyikapi berbagai peristiwa intoleransi umat beragama tersebut, maka Aliansi Ormas Kristen Kepulauan Nias melaksanakan aksi penggalangan dana untuk para pengungsi korban pembakaran gereja di singkil.

Aksi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 17 Oktober 2015 dan 19 Oktober 2015 di wilayah Kota Gunungsitoli. Melaksanakan Doa Bersama yang diadakan pada hari Minggu 29 November 2015 serta memberikan pernyataan sikap bersama Aliansi Ormas Kristen Kepulauan Nias.(ih/ss/gs)

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.