Beranda ›› Headline ›› Akibat Rangkap Jabatan, Oknum PNS Kantor Camat Silangkitang Jarang Ngantor

Akibat Rangkap Jabatan, Oknum PNS Kantor Camat Silangkitang Jarang Ngantor

Rantauprapat, suarasumut.com – Meski menyalahi peraturan, seorang oknum PNS di jajaran Pemkab Labuhanbatu Selatan (Labusel) nekat menjalani jabatan rangkap sebagai Dekan Fakultas Tehnik di Universitas Islam Labuhanbatu (Unisla). Akibatnya, PNS bernama Nixcson tersebut jarang masuk kerja ditempat dinasnya di Kantor Camat Silangkitang.

Camat Silangkitang, Jumilan, mengakui buruknya disiplin PNS bawahannya itu. Namun ia mengaku baru mengetahui jika Nixcson jarang masuk kantor lantaran menjalani jabatan rangkap sebagi Dekan Fakultas Tehnik di Unisla.

“Ya memang begitulah dia, kadang masuk kadang tidak. Tapi saya baru tahu ini kalau dia itu merangkap dekan, karena saya kan masih baru menjabat sebagai Camat Silangkitang ini,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Senin (29/6).

Jumilan pun mengaku sudah memberi teguran lisan kepada Nixcson yang jarang masuk kantor itu. “Memang baru teguran lisan. Jika terus begitu saya akan beri teguran tertulis,” ungkapnya. Purek II Unisla, Ismail, yang dikonfirmasi juga mengakui jika Nixcson adalah pejabat Dekan Fakultas Tehnik yang telah beberapa tahun menjabat. “Ya Nixcson itu memang Dekan Tehnik, tapi kalau persoalan yang lain tanya saja ke rektor,” ucapnya saat dikonfirmasi wartawan beberapa waktu lalu.

Menanggapi persoalan ini, Ketua Lembaga Pengawas Supremasi Hukum Republik Indonesia (LPSH-RI) Labuhanbatu, A Siregar, mendesak Bupati Labuhanbatu Selatan H Wildan Aswan Tanjung untuk menindak tegas oknum PNS tidak disiplin itu. Terlebih, katanya, tindakan oknum PNS yang nekat merangkap jabatan sebagai Dekan Fakultas Tehnik Unisla tersebut jelas menyalahi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan rangkap.

“Jadi Bupati Harus segera menindak, karena didalam PP 47 itu, sangat jelas dan tegas tentang pelarangan PNS menduduki jabatan rangkap. Peraturan itu pun dibuat agar para PNS dapat bekerja dengan fokus, tidak lagi sesuka hati merangkap jabatan,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Siregar, pihaknya juga mendesak kepada pihak Kopertis Wilayah 1 dan Dirjen Dikti untuk memberikan sanski kepada PTS Unisla yang merekrut dekan berstatus PNS. “Jika perlu non aktifkan izinnya. Karena Dirjen Dikti juga telah mengeluarkan edaran pelarangan bagi PTS untuk merekrut dosen tetap berstatus PNS. Terlebih dijadikan Dekan,” ujarnya.

Koordinatro Kopertis Wilayah I (Sumut-Aceh) Dian Hermanto yang dikonfirmasi juga tak menyangkal tentang adanya larangan bagi PTS untuk merekrut dosen tetap ataupun dekan yang berstatus PNS. Namun anehnya, Dian mengaku pihaknya tidak dapat memberikan sanski apapun terhadap PTS yang melanggar peraturan itu.

“Memang ada larangan, setiap PNS dilarang menjadi dosen tetap yang memiliki NIDN, apalagi Dekan. Tapi kita bisa beri sanski baik untuk oknum maupun PTSnya,” ungkapnya saat dikonfirmasi wartawan melalui sambungan telepon, Senin (29/6).(ab/ss/rp)

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.