Beranda ›› Headline ›› 28 DESA DI LABURA AKAN DIMEKARKAN

28 DESA DI LABURA AKAN DIMEKARKAN

Aek Kanopan, suarasumut.com  –  Sebanyak 28 desa yang tersebar di delapan Kecamatan yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara ( Labura ), rencananya akan dimekarkan.Perencanaan pemekaran telah tertuang dalam Study Pemekaran Desa dan Kelurahan Kabupaten Labura yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa ( PMD ) Kabupaten Labura.

“ Study Pemekaran Desa Kabupaten Labura telah dilakukan sejak tahun 2012 lalu. Dan hasil study pemekaran tersebut, ada sebanyak 28 desa yang masuk dalam rencana pemekaran” kata Muhammad Nur Lubis kepada suarasumut.com, Kamis ( 6/7 ) di ruang kerjanya.

Muhamad Nur menjelaskan, syarat-syarat desa yang rencanannya akan dimekarkan ditinjau berdasarkan jumlah penduduknya, luas wilayah dan geografisnya, potensi yang ada di desa serta dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Adapun desa yang masuk dalam study pemakaran tersebut yaitu, di Kecamatan Kualuh Hilir terdiri dari desa Tanjung Mangedar, Kuala Bangka, Sei Apung, Sei Sentang dan Desa Teluk Binjai. Sedangkan di Kecamatan Kualuh Hulu terdiri dari Desa Kuala Beringin, Sukarame, Sukarame Baru dan Desa Sonomartani. Serta di Kecamatan Kualuh Leidong terdiri dari Desa Air Hitam, Teluk Pulai Dalam, Simandulang dan Tanjung Leidong.

Demikian juga di Kecamatan Kualuh Selatan terdiri dari desa Tanjung Pasir, Silang Taji dan Desa Siamporik. Di Kecamatan Aek Kuo terdiri dari Desa Aek Korsit, Bandar Selamat dan Padang Maninjau. Di Kecamatan Aek Natas terdiri dari Desa Terang Bulan, Desa Perkebunan Pamiengke dan Desa Ujung Padang. Sedangkan di Kecamatan Marbau terdiri dari desa Bloungkut, Aek Hite Toras dan Merbau Selatan. Serta di Kecamatan Na IX-X terdiri dari desa Batu Tunggal, Sei Raja dan Desa Silumanjang.

Pada APBD Kabupaten Labura Tahun Anggaran 2014 ini melalui Badan PMD Labura telah menganggarkan anggaran untuk pematangan terkait perencanaan pemekaran desa tersebut. “ Pertama sekali kita akan membentuk Tim. Dan Tahun 2014 ini juga sudah ada dianggarkan untuk pematangan dan pengkajian ulang terkait rencana pemerkaran desa tersebut. ”, jelasnya

Menurut Muhammad Nur juga, bahwa Pengesahan pemekaran desa dan kelurahan cukup hanya sebatas Peraturan Daerah ( Perda ). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah.
Sebelumnya, terkait rencana pemekaran desa dan kelurahan ini terhambat karena adanya Moratorium dari Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) tentang penghentian atau larangan bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pemekaran desa dan kelurahan sejak 13 Januari, serta untuk kecamatan pada 1 Agustus tahun 2012 lalu.

Moratorium yang dikeluarkan oleh Mendagri ini guna mendukung pelaksanaan pemilu 2014. Dimana agar terdata dan menertibkan kembali desa, kelurahan serta kecamatan terutama untuk validasi Data Agreat Kependudukan per Kecamatan ( DAK2) dan daftar potensial pemilih pemilu (DP4). (rr/ss/ak)

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.