Beranda ›› Headline ›› 20 Unit Belum Dikembalikan, Diduga 3 Unit Mobil Dinas DPRD Labusel Telah Digadai

20 Unit Belum Dikembalikan, Diduga 3 Unit Mobil Dinas DPRD Labusel Telah Digadai

Labusel, suarasumut.com – 20 Unit Mobil Dinas DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan hingga sampai saat ini belum dikembalikan ke pihak Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Meskipun sudah beberapa kali Sekwan sudah melayangkan surat kepada sejumlah mantan anggota dewan yang masih memakai fasilitas Negara, sampai sekarang baru 10 unit mobil yang baru diterima oleh Sekwan Labusel Drs H.Hopner Ritonga yakni, Ferri Anhika Dalimunthe,Skom,MM, H.Zainal Harahap, HJ Enni Suarsih, Hj Meika Rianti Hidayat Ritonga, Awali Sofyan Hsb, Japar Siddik Nst, H,Asril Siregar, H M.Arifin, Raja Aman Hsb.

Menurut PLH, Sekwan Riswanto saat ditemui di ruang Kerjanya membenarkan bahwa baru 10 Unit yang baru dipulangkan oleh mantan anggota dewan, dan yang masih duduk tetap dikembalikan juga, sebagaimana ketentuan secara administrasi,dan akan diserahkan kembali setelah menandatangani kontrak mobil Dinas yang sipat nya pinjam pakai.

Disinggung mengenai tudingan miring terhadap nasib 3 Unit mobil dinas seperti inventaris mobil Susiadi H.P Nst, dan Bani Israil di sinyalir telah ter gadaikan, maka PLH Sekwan Riswanto belum berani menjawabnya.

Pasalnya sampai saat ini mereka masih berupaya kordinasi dengan yang bersangkutan dimana posisi mobil tersebut, dan untuk Susiadi, Pak Sekwan Drs H,Hopner Ritonga akan segera menemuinya ke Lembaga Pemasyarakatan Lobu Sona Rantauprapat.

“Dan apabila memang benar mobil tersebut sudah dijual atau digadaikan maka dengan segera, Sekwan membuat menempuh jalur hukum, membuat laporan ke Polisi,”kata Riswan,

Ketua DPP LSM ARI Samsuten Ritonga SH, dengan tegas meminta Pemkab Labuhanbatu Selatan bertangung jawab dalam hal ini, terkait mobil dinas DPRD yang belum dikembalikan hingga sampai saat ini.

Sementara saat penyerahan fasilitas mobil dinas anggota DPRD Periode 2009-20014 dinilai cacat hukum, sesuai dengan penyampaian Kabag Hukum pada saat dijabat oleh Khairil,SH adalah hak pinjam pakai. Disisi lain Peraturan dan Perundang-undangan tidak ada yang mengaturnya anggota DPRD untuk mendapatkan fasilitas mobil kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kecuali unsur Pimpinan yang sudah diatur dalam Undang-Undang.

Menurutnya, apa lagi saat ini ada beberapa mobil Dinas disinyalir sudah diborohkan atau digadaikan yang sudah pasti merugikan Negara, atau pun Daerah, dan boleh kita sangkakan pada hukum Pidana KUHP Penggelapan Aset Negara,di atur dalam Pasal 374.

Disebutkan dalam penyerahan 30 unit mobil Dinas kepada seluruh anggota dewan Labusel Periode 2009-20014 tidak sesuai dengan Peraturan Permendagri No 11 tahun 2007,yang isinya tentang standarisasi Sarana dan Prasarana
Kerja Pemerintahan Daerah dan bagi Unsur Pimpinan Ketua DPRD Kabupaten Kota Jenis Sedan Atau Minibus, berhak mendapat Fasilitas Mobil 2,500 CC,Satu Unit Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kota 2,200 cc Satu Unit jenis Sedan atau Minibus,Pejabat Eselon I 2,700 cc Satu Unit, Sedan atau jip,Eselon II Satu Unit,2000 cc minibus bensin atau 2500,cc minibus solar dan Untuk Eselon III Satu Unit minibus bensin 1600 cc atau satu Unit Minibus Solar 2500,CC dan untuk Pejabat Eselon IV dan V Satu Unit Sepeda Motor 200 CC.

Menurut Samsuten Ritonga SH dalam seluruh mobil dinas yang di pergunakan Lingkungan Pemkab Labuhanbatu Selatan,Pemda dalam hal ini wajib bertanggung jawab tentang pengelolaan barang milik Negara/Daerah sebagaimana yang diatur PP,NO 6 2006.(wd/ss/ls)

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.