Beranda ›› Headline ›› 2 Rekomendasi Mendagri Diabaikan, Gubsu Dan Bupati Labuhanbatu Pertontonkan Kekuasaan

2 Rekomendasi Mendagri Diabaikan, Gubsu Dan Bupati Labuhanbatu Pertontonkan Kekuasaan

Rantauprapat, suarasumut.com – Pengangkatan Sekda Labuhanbatu melalui surat Keputusan Bupati Nomor 821.24/3753/BKD-II/2014 tanggal 26 November 2014 semakin memperburuk citra pemerintahan di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Kabupaten Labuhanbatu. Pasalnya, pengangkatan tersebut merupakan pelanggaran ke-2 terhadap rekomendasi Mendagri atas pengangkatan Sekda Labuhanbatu.

Informasi yang dihimpun suarasumut hingga Senin (1/6), kekosongan jabatan Sekda Labuhanbatu telah terjadi sejak Hasban Ritonga (sekarang Sekda Provsu) serah terima jabatan dengan Ali Usman Harahap pada tanggal 9 Juni 2011. Sejak saat itu, sudah 2 surat diterbitkan oleh Mendagri terkait rekomendasi pengangkatan Sekda Labuhanbatu yang tidak dilaksanakan Gubsu, Gatot Pujo Nugroho ST MSi dan Bupati Labuhanbatu, dr Tigor Panusunan Siregar SpPD.

Sesuai pengakuan Tigor Panusunan Siregar SpPd, SK pengangkatan Ahmad Muhfli (saat itu Kadis PPKAD) tidak diterbitkan oleh Gubsu, Gatot Pujo Nugoroho. Padahal, sesuai dokumen surat Mendagri nomor X.133.12/114/SJ tanggal 30 Agustus 2013, Mendagri (Dr. H. Gamawan Fauzi , S.H., M.M) telah menyetujui 1 calon dari 3 calon Sekda Labuhanbatu yang diusulkan Gatot Pujo Nugroho. “Sampai sekarang tidak ada,” kata Tigor Panusunan Siregar yang didampingi Ali Usman Harahap beberapa wakt lalu di warung Soto Medan depan kantor Buapti Labuhanbatu.

Bukan itu saja, Gubsu, Gatot Pujo Nugroho juga tidak mengindahkan rekomendasi ke-2 dari Mendagri yang tertuang dalam surat nomor 133.12/6416/SJ/ tanggal 11 Nopember 2014 terkait pengangkatan Sekda Labuhanbatu. Sesuai surat tersebut, Mendagri merekomendasikan Gubsu agar proses pengisian jabatan Sekda Labuhanbatu mempedomani Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Namun faktanya, rekomendasi ke-2 itu juga ditentang (diabaikan,red) oleh Gubsu, Gatot Pujo Nugroho dengan menerbitkan surat nomor 800/18102/BKD/III/2014 tanggal 17 November 2014 yang isinya memberikan persetujuan agar Ali Usman Harahap ditetapkan sebagai Sekda Labuhanbatu. Tak pelak, Bupati Labuhanbatu, Tigor Panusunan Siregar menerbitkan SK Nomor 821.24/3753/BKD-II/2014 tertanggal 26 November 2014.

“Memperhatikan kompetensi ketiga calon yang saudara usulkan dalam menampaikan visi misi dan berdasarkan penilaian tim Baperjakat Provinsi Sumatera Utara, kami menyetujui Nama H Ali Usman Harahap SH untuk ditetapkan sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu sesuai peraturan perundang-undangan,” kata Gatot Pujo Nugroho kepada Bupati Labuhanbatu melalui suratnya bernomor 800/18102/BKD/III/2014 tanggal 17 November 2014.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Aswad Siregar SE MAP selaku mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Labuhanbatu, menyebutkan, pengangkatan Ali Usman Harahap Sekda Labuhanbatu tidak berpedoman dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Menurut Aswad Siregar, hal tersebut dikarenakan saat itu Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) belum terbentuk. “Gak melalui KASN, Saat itu belum terbentuk,” kata Aswad Siregar dengan enteng.

Anehnya, Wakil Ketua Komisi A DPRD Labuhanbatu, Muniruddin SAg yang dikonfirmasi melalui via seluler malah dengan enteng mengaku tidak memahami proses pengangkatan Sekda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Padahal, kontroversi pengangkatan Ali Usman Harahap sebagai Sekda Labuhanbatu melalui SK Bupati 821.24/3753/BKD-II/2014 tertanggal 26 November 2014 telah mencuat di tengah masyarakat sejak awal Desember 2014. “Gak paham aku tentang itu. Bagaimana rupanya pengangakatannya (Sekda,red),” jawab Muniruddin dengan enteng sesaat setelah dijelaskan pengangakatan Sekda Labuhanbatu (Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama) seharusnya panitia seleksi secara terbuka.

Ketua Tim Investigasi Aliansi Penyelamatan Indonesia (API) Sumut, Andi Khoirul yang dimintai tanggapannya menyebutkan, 2 rekomendasi Medagri yang diabaikan oleh Gubsu dan Bupati Labuhanbatu menunjukan system kepemerintahan yang bobrok. Dia menilai, kebijakan Mendagri tidak dapat menyentuh kebijakan Pemprovsu dan Pemkab Labuhanbatu.

“Saya melihat, Gubsu dan Bupati Labuhanbatu sedang mempertontonkan kekuasaan yang tak tersentuh kebijakan Mendagri. Kalau 1 kali mengabaikan rekomendasi tanpa ada sanksi, maka rekomedasi lainnya juga akan diabaikan sepanjang tidak memihak dengan kepentingan pejabat pemegang kebijakan di Pemprovsu dan Pemkab Labuhanbatu,” kata Andi Khoirul.

Untuk itu, Andi Khoirul meminta Gubsu, Gatot Pujo Nugroho mencabut persetjuan dan membatalkan surat keputusan pengangkatan Sekda Labuhanbatu yang tidak berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Andi Khoirul, Negara Indonesia sebagai Negara hukum harus tetap dijaga demi terciptanya tatanan kehidupan masyarakat berazaskan Pancasila.

“Jika pejabat pemerintah mempertontonkan kekuasaan, yang kita khawatirkan masyarakat terpancing untuk memberlakukan hukum rimba, siapa kuat yang berkuasa. Kita berharap Gubernur taat sumpah jabatan dengan segera mencabut persetujuan dan membatalkan (surat) keputusan Bupati Labuhanbatu terkait pengangkatan Sekda,” jelas Andi Khoirul.

Pada pemberitaan sebelumnya, Gubsu Gatot Pujo Nugroho yang diwawancarai dilapangan Ikabina saat kunjungan kerja tunggul kecamatan terbaik kepada Camat Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu mengakui peranannya dalam pengangkatan Sekda Labuhanbatu sebagai pejabat yang memberikan persetujuan. Menurut Gatot Pujo Nugroho, pengangkatan Sekda Labuhanbatu merupakan kewenangan Bupati, dr Tigor Panusunan Siregar. “Gubernur hanya memberikan persetujuan. Yang mengangkat Bupati,” kata Gatot Pujo Nugroho saat itu. (ls/ss/lb)

 

Lihat Juga

PD Gerakan Pemuda Alwashliyah Labusel Dilantik

Labusel | suarasumut.com  –  Pengurus Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Alwashliyah (GPA) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilantik …

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.