Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Kabar Sumut ›› Gunungsitoli ›› Walikota Beri Pandangan Umum Empat Ranperda Di DPRD Kota Gunungsitoli

Walikota Beri Pandangan Umum Empat Ranperda Di DPRD Kota Gunungsitoli

Gunungsitoli, suarasumut.com — Walikota Gunungsitoli Drs.Martinus Lase, M.Sp memberikan pandangan umum tentang empat rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang diajukan ke DPRD Kota Gunungsitoli di ruang rapat paripurda DPRD Kota Gunungsitoli, Jalan Gomo, Kota Gunungsitoli, Selasa (27/1).

Empat Ranperda yang diajukan Pemerintah Kota Gunungsitoli untuk dibahas DPRD Kota Gunungsitoli adalah Ranperda pembentukan BUMD, Ranperda Izin Usaha Jasa Kontruksi, Pengelolaan sampah dan Lambang daerah Kota Gunungsitoli.

Pada pandangan umumnya, Walikota mengatakan, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Gunungsitoli, Pemko Gunungsitoli berencana mendirikan BUMD di Kota Gunungsitoli.

Karena belum diserahkannya sejumlah BUMD yang berada di wilayah Kota Gunungsitoli oleh Pemerintah Kabupaten Nias, PAD Kota Gunungsitoli masih bergantung kepada penerimaan pajak daerah dan retribusi yang rasionya sangat rendah jika dibandingkan dengan besaran pendapatan daerah.

Pendirian BUMD kelak akan meningkatkan PAD Kota Gunungsitoli dengan cara menggali potensi dari usaha usaha yang dapat dijadikan sumber PAD. Sesuai perkembangan saat ini menurut dia, usaha yang lebih tepat dan memungkinkan serta dapat diandalkan menambah sumber PAD , dan BUMD tersebut kelak diharapkan ikut berperan dalam menghasilkan barang atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar besarnya kemakmuran masyarakat daerah.

Sedangkan Ranperda Lambang Daerah, menurut walikota sesuai peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2007 tentang lambang daerah dan UU nomor 47 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Gunungsitoli di Propinsi Sumatera Utara, seyogyanya Ranperda tentang Lambang Daerah menjadi prioritas untuk dijadikan sebagai Peraturan Daerah (Perda).

Ranperda IUJK juga menurut dia merupakan implementasi dari peraturan kontruksi yang lebih tinggi diantaranya UU nomor 18 tahun 1999 tentang jasa kontruksi, UU nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung, UU nomor 47 tahun 2008 tentang pembentukan Kota Gunungsitoli di Propinsi Sumatera Utara, PP 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa kontruksi sebagaimana telah diubah dengan PP 59 tahun 2010, Permen PU nomor 4 tahun 2011.

Tentang pedoman persyaratan penerbitan IUJK nasional serta peraturan perundang undangan lainnya yang bertujuan memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa kontruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan kontruksi yang berkwalitas.

Pada akhir penjelasannya, soal Ranperda pengelolaan sampah Walikota mengungkapkan bahwa sesuai UUD 1945 pasal 28 H ayat (1) dikatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta memperoleh pelayanan kesehatan. Berpedoman pada UU nomor 18 tahun 2008 tentang persampahan yang mengamanatkan adanya kepastian hukum bagi seluruh rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Dengan adanya Perda pengelolaan sampah, akan ada payung hukum dalam penanganan sampah secara umum, sehingga tercipta sebuah kota yang bersih, asri, sehat dan berwawasan lingkungan dengan melibatkan peran serta masyarakat.(sw/ss/gs)

Lihat Juga

Perppu Ormas Harus Dilihat Dari Prinsip Bernegara

Jakarta | suarasumut.com  –  Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang. “RUU ...