Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Bisnis & Ekonomi ›› Tolak Kenaikan TDL, IMM Sumut : Bukti Pemerintah Cuma Berbual Sejahterakan Rakyat

Tolak Kenaikan TDL, IMM Sumut : Bukti Pemerintah Cuma Berbual Sejahterakan Rakyat

Medan | suarasumut.com  – DPD IMM Sumut angkat bicara terkait Tarif Dasar Listrik (TDL) kembali mengalami kenaikan per 1 juli 2017. Tarif listrik golongan yang masuk dalam kategori rumah tangga mampu (RTM) ini naik seiring pencabutan subsidi yang diberlakukan pemerintah sejak Januari lalu. Kenaikan tarif listrik untuk golongan daya 900VA sebelumnya sudah mengalami kenaikan, per tanggal 1 maret 2017 berlaku sebesar Rp 1.034 per KWH. Lalu per 1 Mei naik kembali menjadi Rp 1.352 per KWH dan per tanggal 1 Juli tarif baru menjadi Rp 1.467,28 per KWH.

Faisal Fariz, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Utara (DPD IMM Sumut) mengatakan, Perusahaan Listrik Negara (PLN) terkesan bermain retorika. “Pencabutan subsidi ini kan sama saja dengan kenaikan tarif. Nah, Pemerintah ini kok malah main petak umpet sama rakyat?,”jelasnya.

Ketua bidang Ekonomi dan Kewirausahaan DPD IMM Sumut ini menyebutkan, di Sumut sendiri ada 1.1 juta pelanggan 900 VA yang subsidinya akan dicabut Juli nanti. Ia meyakini, pencabutan subsidi ini akan berdampak kepada bertambahnya jumlah rakyat miskin baru. “Di Sumut ada 1.1 juta. Seluruh Indonesia ada berapa? Inikan setiap kenaikan TDL, BBM juga akan diikuti dengan trend kenaikan barang-barang yang lain. Siap-siaplah juga kita lihat nanti bertambah juga masyarakat miskin,”kesalnya.

Faisal menganggap bahwa Pemerintah memberikan beban penuh kepada rakyat. “Yang buat kita bingung, katanya Jokowi bangun infrastruktur. Tapi mana? Listrik juga masih byarpet. Ini kan yang terbebani rakyat. Emang rakyat uangnya dari mana? Kontra produktive semua yang dikerjakan pemerintah ini,”terangnya.

Faisal menambahkan, Nawacita rezim Jokowi-JK yang dijanjikan pada masa kampanye Pilpres 2014 lalu hanya bualan belaka. “Kita tolak kenaikan TDL ini. Nawacita yang dijanjikan rezim ini sudah berubah menjadi duka cita. Pemerintah ini seperti rentenir. Sudah tak sesuailah dengan UUD 45, lebih baik mundur sajalah,”tegasnya.(rl/ss-md)

Lihat Juga

Cegah Mismatch Menahun, BPJS Kesehatan Diminta Koreksi Diri

Jakarta | suarasumut.com  –  Anggota Komisi IX Irma Suryani mengibaratkan defisit yang dialami Badan Penyelenggara ...