Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Kabar Sumut ›› Gunungsitoli ›› Tidak Mampu Tata Lalu Lintas, DPRD Minta Kadishub Kota Gunungsitoli Dicopot

Tidak Mampu Tata Lalu Lintas, DPRD Minta Kadishub Kota Gunungsitoli Dicopot

Gunungsitoli, suarasumut.com — Karena dianggap tidak mampu menata Lalu Lintas di Kota Gunungsitoli, DPRD Kota Gunungsitoli meminta Wali Kota Gunungsitoli Drs.Martinus Lase, M.Sp untuk mencopot Kepala Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli TR.Mendrofa dari jabatannya.

Permintaan tersebut disampaikan anggota komisi I DPRD Kota Gunungsitoli Emanuel Ziliwu, SE kepada wartawan di Ruang Komisi I, Kantor DPRD Kota Gunungsitoli, Kamis (15/1).

Menurut Emanuel, selama menjabat sebagai Kadishub Kota Gunungsitoli beberapa tahun, kinerja Dishub Kota Gunungsitoli makin terpuruk, dimana disejumlah jalan terjadi kesemrawutan dan kemacetan akibat penataan Lalu Lintas yang buruk.

Bahkan, dia memberitahu, hingga saat ini dua unit terminal milik Pemeirntah Kota Gunungsitoli yang dibangun beberapa tahun yang lalu dengan dana milliaran rupiah tidak juga difungsikan, bahkan di sudut sudut Kota Gunungsitoli tumbuh dan menjamur terminal terminal liar.

Kesemrawutan tersbeut juga ditambah dengan bebasnya mobil ekspedisi bermuatan diatas over kapasitas berseliweran di dalam kota, sehingga kerap menimbulkan kemacetan dan mengganggu kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli TR.Mendrofa ketika ingin ditemui wartawan untuk mengambil konfirmasi di kantornya, Kamis (15/1), sedang tidak berada di tempat, karena lagi dinas luar.

Ju’mat (16/1), kepada wartawan saat dihubungi melalui telepon seluler mengatakan jika tugas penertiban Lalu Lintas merupakan tupoksi Kepolisian, sesuai yang diatur dalam UU Lalu Lintas Jalan Raya nomor 22 tahun 2009. Mengenai penggunaan terminal, dirinya sudah kerap menghimbau dan bahkan membawa pada rapat kordinasi, tetapi tidak diindahkan. Dia berjanji akan membawa masalah tersebut kembali dalam rapat koordinasi.

Sedangkan mengenai mobil ekspedisi, saat ini mereka tidak dapat berlaku tegas karena belum ada payung hukum, tetapi mereka telah mengajukan ranperda izin bongkar muat ke DPRD untuk dibahas, maka jika Perda Izin bongkar muat telah ada, baru mereka bisa bertindak tegas sesuai Perda.

Soal desakan pencopotan dirinya yang disampaikan anggota DPRD, dia mengatakan jika hal tersebut terserah pimpinannya Wali Kota Gunungsitoli dalam menilai kinerjanya selama ini.(sp/ss/gs)

Kata kunci terkait:
dinas perhubungan kota gunungsitoli hr ini

Lihat Juga

Perppu Ormas Harus Dilihat Dari Prinsip Bernegara

Jakarta | suarasumut.com  –  Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang. “RUU ...