Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Bisnis & Ekonomi ›› Tidak Ada Kesepakatan Hitam di Balik APBN-P 2013
Lumpur Lapindo

Tidak Ada Kesepakatan Hitam di Balik APBN-P 2013

Lumpur Lapindo
Lumpur Lapindo

Pada tanggal 18 Juni 2013, Pemerintah mengesahkan APBN-P 2013 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013yang merupakan produk hukum bersama antara Pemerintah dan DPR.

Sayangnya, ada pihak-pihak tertentu yang menuding keberadaan Pasal 9 ayat (2) pada UU 15/2013 itu yang terkait masalah pengalokasian anggaran sebesar Rp 155 miliar untuk kepentingan penanggulangan lumpur Sidoarjo, merupakan kesepakatan hitam antara Partai Golkar dan Demokrat untuk membantu PT Minarak Lapindo Jaya (PT MLJ).

Tudingan di atas sama sekali tidak berdasar, karena sebelumnya melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN TA 2012 (Pasal 19), DPR bersama Pemerintah telah sepakat mengalokasikan pagu Rp 155 miliar untuk kepentingan mitigasi penanggulangan semburan lumpur Sidoarjo termasuk untuk membiayai penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong.

Kemudian, pada tahun 2012 DPR dan Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang APBN TA 2013 (Pasal 9 ayat (2)), kembali setuju mengatur  pengalokasian anggaran untuk kepentingan di atas sejumlah Rp 155 Miliar.

Mengingat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013tentang APBN-P TA 2013 tidak mengubah ketentuan Pasal 9 ayat (2) di atas, dengan demikian, pengalokasian biaya penanggulangan di atas pada TA 2013 bukan ketentuan yang baru karena merupakan kebutuhan rutin Pemerintah sebagaimana juga telah diatur dalam APBN TA 2012.

Bahkan, dalam rangka pelaksanaan APBN TA 2013, Pemerintah telah berupaya melakukan langkah-langkah penghematan dan pengendalian belanja kementerian negara/lembaga berdasarkan Instruksi Presiden Nomor  7 Tahun 2013 termasuk pemangkasan anggaran Badang Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) sebesar Rp 203 miliar dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 2,2 triliun.

Biaya upaya penanggulangan semburan lumpur, pengaliran lumpur ke Kali Porong, penanganan infrastruktur, termasuk infrastruktur penanganan luapan lumpur di Sidoarjo berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS), memang dibebankan kepada APBN.

Selain kewajiban di atas, kewajiban Pemerintah adalah menanggulangi masalah sosial kemasyarakatan antara lain bantuan sosial, pembelian tanah dan/atau bangunan milik warga, pembayaran atas penukaran tanah dan/atau bangunan terkait fasilitas umum/sosial/wakaf di luar Peta Area Terdampak (di luar PAT), sedangkan di dalam PAT, menjadi kewajiban PT MLJ.

Perkembangan terakhir realisasi pelaksanaan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan oleh BPLS di luar PAT, sebagai berikut:

1)    Wilayah 3 Desa:

–     Bantuan sosial telah terealisasi 100% yaitu sebesar Rp.20.127.900.000,-;

–     pembayaran jual beli tanah dan/atau bangunan 81,45% (Rp.511.316.440.426,-) dari kewajiban Rp.627.782.942.810,-.

2)  Wilayah 9 RT:

–     bantuan sosial 95,51% (Rp.15.238.068.000,-) dari kewajiban Rp.15.954.468.000,-;

–     pembayaran jual beli tanah dan/atau bangunan 87,90% (Rp.383.959.374.000,-) dari kewajiban Rp.580.741.450.650,-.

3)  Wilayah 65 RT:

–     bantuan sosial 75,99% (Rp.42.426.900.000,-) dari kewajiban Rp.55.830.412.000,-;

–     pembayaran jual beli tanah dan/atau bangunan 37,97% (Rp.853.887.058.000,-) dari kewajiban Rp.2.248.620.200.000,-.

Sedangkan realisasi kewajiban PT MLJ untuk pembayaran jual beli tanah dan/atau bangunan di dalam PAT adalah 79,54% (Rp.3.045.648.056.309,-) dari kewajiban sebesar Rp. 3.829.011.879.820,-.

Pemerintah tidak dapat menggunakan APBN untuk kepentingan PT MLJ, karena berdasarkan Pasal 24 ayat (7) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pemberian pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada perusahaan swasta oleh Pemerintah hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu untuk penyelamatan perekonomian nasional setelah mendapat persetujuan DPR.

Selanjutnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-X/2012 juga telah menegaskan PT MLJ tetap bertanggung jawab atas penanganan masalah sosial kemasyarakatan di dalam PAT.

*) Kabid Sumber Daya Alam Kedeputian Perekonomian Setkab

Lihat Juga

Kabupaten Karo Terima Apresiasi Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) 2017

Kabanjahe | suarasumut.com  –  Pemerintah Kabupaten Karo berhasil memenangkan Apresiasi Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) Tahun ...