Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Terkait Pelantikan Kepsek SLTA Sederajat, Bupati Dituding Kangkangi UU No 23 Tahun 2014?

Terkait Pelantikan Kepsek SLTA Sederajat, Bupati Dituding Kangkangi UU No 23 Tahun 2014?

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Bupati Labuhanbatu H.Pangonal Harahap dinilai tidak mematuhi UU No 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah. Tudingan ini datang dari Koalisi beberapa LSM dan Tokoh Masyarakat Labuhanbatu terkait pelantikan yang dilakukan H.Pangonal Harahap selaku Bupati pada tanggal 26 September 2016 lalu.

Bung Fatah Ketua LSM LCW-I (Labuhanbatu Coruption Watch Indonesia) ini, menyebutkan kalau Bupati Labuhanbatu H.Pangonal Harahap dinilai kurang memahami bahkan mengkangkangi amanah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dan surat edaran Mendagri No.120/5935/SJ tanggal 16 Oktober 2015 terkait tata cara peralihan urusan administrasi SMA/SMK.

“Kita telah menyurati hal ini kepada Bupati dan ditembuskan ke Gubernur Sumatera Utara, terkait penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam urusan administrasi yang telah dibuat peralihannya untuk tingkat SMA/SMK, sebab ada beberapa kepala sekolah SMA yang ikut dicopot pada saat itu, sementara yang berhak mencopot dan memutasi Kepsek SMA itukan gawenya Gubernur,bukan Bupati,sebut Bung Fatah.

Hal senada juga disuarakan Bung Nasty pegiat Aliansi Penyelamatan Indonesia (API), ia meminta kepada Bupati Labuhanbatu agar segera mengevaluasi kembali terhadap pencopotan dan pemutasian Kepala Sekolah SMA yang dilakukan oleh Bupati H.Pangonal Harahap, sebab menurutnya seorang pemimpin itu harus bisa menjadi contoh yang amanah bagi masyarakat dan jajarannya.

“Kita berharap Bupati segera menyadari ke khilafannya dan amanah terhadap UU yang ada,”pungkas Bung Nasty singkat.(ta/ss-lb)

Lihat Juga

452 Pramuka Ikuti Perkemahan Internasional 2017 Di Malaysia

JAKARTA | suarasumut.com  –  Sebanyak 452 anggota Gerakan Pramuka akan mengikuti Perkemahan Internasional di Selangor, ...