Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Tapteng Ku Sayang, Tapteng Ku Malang

Tapteng Ku Sayang, Tapteng Ku Malang

Tapteng, suarasumut.com – Pola pikir yang tidak dapat di satupadukan antara legislative dan eksekutif memang dampaknya sangat berpengaruh besar terhadap jalannya roda pembagunan di Pemerintahan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).

Bahkan eksekutif dan legislative harus dapat menyadari dimana tupoksi masing-masing baik dalam wewenang dan dibidang pengawasan. Hal tersebut diungkapkan Aidil Pasaribu selaku tokoh masyarakat dari Kecamatan Sorkam, Pandan

“Hingga saat ini, kondisi/gejolak antar dua pelaku yang berbeda pola pikir bersama dipemerintahan kabupaten Tapteng yakni antara legislative dan eksekutif, memang sangat terganjal terhadap roda pembangunan Tapteng, yang ujung-ujungnya kan rakyat yang merasakan,”kata Aidil Pasaribu selaku tokoh masyarakat Sorkam, Rabu (19/8) di Pandan.

Aidil mejelaskan, legislative itu harus tau sampai dimana batas wewenang yang akan mau jalankan, agar pengklarifikasi pembangunan Tapteng cepat terlaksana sesuai dengan hak dan kewajiban yang akan dijalankannya.
“Wewenang pada legislative itu tidak ada, yang ada hanya pengawasan , untuk memberi rekomendasi layak atau tidak layak nya pekerjaan itu dilakukan pihak terkait,” terang Aidil.

Dalam hal ini, Aidil menerangkan, legislative itu pelaku, struktur di pemerintahan itu melakukan segala hal yang telah direkomendasikan, jika nanti di ujung rekomendasi itu terjadi kesalahan sejak dari awal, tentu legislative bisa membuat teguran kembali.

“Jadi eksekutif itu dia yang mengerjakan , dia yang melakukan apa yang sudah dilakukan dalam Peraturan Daerah (Perda), kalau hal itu tidak dilakukan sebagaimana mestinya, tentu legislative bisa membuat sesuatu tegoran atau apa, dan jika tidak di acuhkan, atau tidak diluruskan berarti tindakannya itu tentu akan berbaur ke ranah hukum, ini sudah baru mulai pekerjaan kok tiba-tiba ada kendala seperti menghadapi KPK?,” terang Pasaribu.

Menurut dia, diantara yang dua ini, tidak ada tolak belakang, serta Aidil juga mengatakan, legislative sekrang sudah bisa dikatakan bagus, tetapi, ada beberapa orang yang nimbrung melebihi wewenangnya, sehingga dalam pelaksananaan apa yang sudah digariskan pemerintah tentu membuat lelang pelelangan. ”Itulah namanya eksekutor melakukan apa yang akan dilaksanakannya,” tambahnya

Lebih jauh Pasaribu menambahkan, baru awal pelaksanaan pelelangan tender, DPRD Tapteng sudah meng “cut” dan mengatakan sudah dikeluarkan fee, tentu saja pelaku-pelakunya para SKPD baik PPK nya tidak bisa melanjutkan hasi pelelangan tender, “Ini baru mulai tahap pelelangan, kok jadi ada gini-gono, kacau daerah kita ini nantinya,” ujarnya.

Aidil mengakui, mendengar itu, dirinya merasa sangat pesimis, sebab Aidil menjelaskan ke tiga dari pimpinan nomor satu itu yakni Legislatif dan Eksekitif masing-masing karakternya sudah diketahuinya.

“Sebelumnya, saya sudah mengetahui dari masing-masing karakternya, saat ini Ketua DPRD Tapteng Bakthiar A Sibarani yang awal melejitnya sering berhadapan dengan Bupati sebelumnya, Tuani Lumban Tobing, Plt Bupati Tapteng dulunya sama-sama lama berbaur di Golkar, pak Awaluddin Rao wakil ketua DPRD Tapteng saya yang mencarikan perahunya dari partai Gerindra. Kenapa kok ujung-ujungnya yang akan akan diharapkan rakyat hasilnya jadi begini?,” pungkasnya dengan nada kesal.(ph/ss/tt)

Lihat Juga

KCBI “Bidik” Pungli Dan Korupsi SMPN I Berastagi

Berastagi | suarasumut.com  –  Pimpinan Pusat LSM Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia Kordinator Wilayah Sumut Dan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.