Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Tanpa Naskah Akademik, Raperda Perlindungan Anak Diparipurnakan

Tanpa Naskah Akademik, Raperda Perlindungan Anak Diparipurnakan

Rantauprapat, suarasumut.com  –  Sungguh miris, Bupati Labuhanbatu, dr Tigor Panusunan Siregar SpPD memohon pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak tanpa naskah akademik. Ironisnya, DPRD yang diketuai oleh Dahlan Bukhori malah memparipurnakannya untuk dibahas.

Informasi yang dihimpun suarasumut.com hingga Kamis (13/8), Bupati Labuhanbatu memohon pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sejak 22 Mei 2015 lalu melalui surat nomor 188.342/1831/Huk/2015. Dalam permohonannya, Bupati menyampaikan draf Raperda beserta penjelasannya masing-masing 50 set.

Berdasarkan kesiapan DPRD, permohonan Bupati Labuhanbatu itu disetujui DPRD untuk dibahas dan telah melangsungkan rapat paripurna pada 11 Agustus 2015. Sementara, naskah akademik yang merupakan acuan atau referensi penyusunan dana pembahasan Raperda tersebut tidak dikirimkan kepada DPRD.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRD Labuhanbatu, Eka Purnama Sari yang dikonfirmasI melalui short massage service (SMS) menyebutkan, pembentukan Raperda perlindungan anak merupakan perintah Undang-Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 yang dituangkan pada Pasal 21 ayat 4. Oleh hal itu, nakah akademik pembentukan Raperda tersebut dianggap Eka Prasetya tidak diperlukan. “Raperda Perlindungan Anak tidak perlu memakai naskah akademi karena merupakan perintah UU Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 21 ayat 4,” jawab Eka Parsetya melalui pesan singkat.

Sementara, anggota Baleg, Marisi Ulieses Hasibuan dikonfirmasi melalui seluler malah mengaku naskah akademis Raperda Perlindungan Anak tersebut akan dilengkapi disaat pemabahasan. Selain itu, Marisi Ulieses Hasibuan juga mengaku, ketersediaan anggaran juga akan dipastikan disaat pembahasan. “Ranperda ini merupakan inisiatif Pemkab bukan DPRD, naskah akademik nanti diajukan setelah pembahasan. Ketersediaan anggaran, ada atau tidak ada, atau cukup atau tidak cukup, dipembahasan akan dipastikan,” kata Marisi Ulieses.

Menurut Marisi Ulieses Hasibuan, saat ini mereka masih tahap pembentukan Panitia Khusus (Pansus), Hj Juraida Harahap. Dia mengaku tidak masuk dalam Pansus Raperda Perlindungan Anak tersebut. “Saat ini masih tahap pembentukan Pansus. Sudah terbentuk Pansus. Paripuran Raperda untuk pembahasan dilaksanakan hari Selasa kemarin, mungkin Senin atau Selasa depan sudah dimulai pembahasan oleh Pansus. Kali ini saya tidak masuk dalam Pansus,” jelas Marisi Ulieses Hasibuan.

Tentunya, penjelasan kedua anggota Baleg DPRD itu terkait tahapan pembentukan Raperda Perlindungan Anak hingga tahap pembentukan Pansus tanpa menyertakan naskah akademik sangat bertentangan dengan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011 itu, nakah akademik merupakan persyaratan penyusunan Raperda. Dimana Raperda yang berasal dari DPRD ataupun Gubernur disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Hal tersebut berlaku secara mutatis mutandis terhadap Kabupaten/Kota.

Ketua Majelis Pengurus Cabang Asosiasi Dosen Indonesia (MPC ADI) Labuhanbatu, M Irwansyah Hasibuan SE MSi yang dimintai tanggapannya mengaku dirinya belum mengetahui adanya tahapan pembentukan Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Anak telah diparipurnakan.

Selain itu, dirinya juga tidak menyangka tahapan pembentukan Raperda dimaksud tanpa naskah akademik. M Irwansyah mengkhawatirkan Raperda tersebut malah tidak dapat terlaksana. “Hingga saat ini saya belum mengetahui adanya pembahasan Raperda Perlindungan Anak. Jika benar tanpa naskah akademik, yang kita khawatirkan, pekerjaan membentuk Raperda itu malah sia-sia karena tidak dapat dilaksanakan di daerah kita ini,” kata M Irwansyah Hasibuan.

Lanjut Irwansyah Hasibuan, UU Nomor 12 Tahun 2011 secara tegas menjelaskan, setiap Raperda yang sudah ditetapkan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) merupakan Raperda yang telah memiliki naskah akademik. Menurutnya, Bupati dan DPRD Labuhanbatu harus memahami kegunaan naskah akademik yang merupakan persayaratan pembentukan Raperda. “Jika tidak ada naskah akademik, apa acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Raperda-nya? Kita berharap, Bupati dan DPRD harus secara bersama-sama untuk memahami kegunaan naskah akademik dan berpedoman terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,” harap Irwansyah Hasibuan. (ls/ss/lb)

Kata kunci terkait:
naskah akademik ruu perlindungan anak

Lihat Juga

Ket. Gbr : Tersangka FA, pengisap ganja yang ditangkap Satres Narkoba Polres Psp di TPU Jalan Mgr Maradat Kec. Psp Selatan Kota Psp, Jum'at (20/7-2018). Foto Ali Akbar/SS

Polisi Amankan Pengisap Ganja Di TPU

Padangsidimpuan | suarasumut.com  –  Seorang pemuda ditangkap Satres Narkoba Polres Padangsidimpuan (Psp) di daerah Jalan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *