Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Tanpa Hambatan! Sekda SK Bupati Labuhanbatu Sertijabkan “Sekda” Mendagri

Tanpa Hambatan! Sekda SK Bupati Labuhanbatu Sertijabkan “Sekda” Mendagri

Rantauprapat, suarasumut.com – Keberadaan Sekretaris Daerah (Sekda) Labuhanbatu hingga saat ini masih menuai kontraversi. Pasalnya, kekosongan jabatan Sekda defenitif sejak Juni 2011 hingga 4 Desember 2014 bahka pengangkatan Sekda berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Labuhanbatu, dr Tigor Panusunan Siregar dinilai masyarakat tidak sesuai dengan asas penyelenggaraan negara.

Informasi yang dihimpun suarasumut.com hingga Selasa (3/2), Muhfli merupakan calon Sekda Labuhanbatu yang disetujui oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi melalui surat nomor X.133.12/114/SJ tanggal 30 Agustus 2013. Persetujuan tersebut didasari oleh surat Gubernur Sumut Nomor 800/12160/BKD/III tanggal 28 Mei 2013.

Anehnya, Gatot Pujo Nugroho yang saat itu menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumut (Gubsu) hingga saat ini telah menjabat sebagai Gubsu defenitif tak kunjung menerbitkan SK pengangkatan Muhfli sebagai Sekda Labuhanbatu. Lebih aneh lagi, Gubsu malah menerbitkan surat persetujuan pengangkatan Ali Usman Harahap sebagai Sekda menggunakan SK Bupati Labuhanbatu, dr Tigor Panusunan Siregar yang telah dilantik pada tanggal 4 Desember 2014 lalu.

Gonjang-ganjing pengangkatan Ali Usman sebagai Sekda berdasarkan SK Bupati tersebut ternyata tidak berdampak hukum terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin Bupati dr Tigor Panusunan Siregar. Dan kini, jabatan Muhfli sebagai Kepala DPPKAD telah dimutasikan ke jabatan Inspektur Inspektorat oleh Bupati Labuhanbatu, dr Tigor Panusunan.

Nuansa ketegangan pun terpancar dikala pelaksanaan Sertijab dan penyerahan memori jabatan Kepala DPPKAD, Muhfli kepada Aswad yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Nuansa ketegangan yang terpancar, Sekda yang disetujui Mendagri yakni Muhfli disertijabkan oleh Sekda yang diangkat SK Bupati.

Aliansi Peneyelamatan Indonesia (API), Andi Khoirul menyebutkan, pemutasian jabatan Kepala DPPKAD, Muhfli kepada Aswad merupakan bentuk pencideraan hukum NKRI. Ia pun berpendapat, pelaksanaan Sertijab dan penyerahan memori jabatan Muhfli kepada Aswad dilaksanakan oleh Ali Usman Harahap bagaikan Sekda Bupati Sertijab-kan Sekda Mendagri. “Bupati Labuhanbatu, dr Tigor Panusunan Siregar SpPD bersama Sekda Ali Usman Harahap sedang mempertontonkan implementasi hukum yang ditetapkan oleh undang-undang. Ini Sertijab bagaikan Sekda Bupati (Ali Usman Harahap,red) Sertijabkan Sekda Mendagri (Muhfli),” kata Andi Khoirul.

Andi Khoirul menjelaskan, pemutasian Muhfli dari jabatan Kepala DPPKAD dapat terlaksana dikarenakan proses kepemerintahan sejak Sekda diangkat berdasarkan SK Bupati tanpa dampak hukum terhadap Pemkab Labuhanbatu. Hal tersebut, lanjutnya, tak terlepas dari kevakuman DPRD mengawasi kepatuhan pejabat eksekutif terhadap undang-undang. “Pengawasan legislasi DPRD tak berfungsi dan Gubsu tak bertindak,” sebut Andi Khoirul Harahap mengakhiri. (ls/ss/lb)

Lihat Juga

Terkait Mau Tampar Anggota, Kadis Pendidikan Akan Nasehati Oknum KUPT Ransel

Rantauprapat | suarasumut.com  –  Terkait ocehan Oknum Kepala Unit Pelaksana Tehnik (KUPT) Dinas Pendidikan,Kecamatan Rantau ...