Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Tag Archives: Pencatatan Sipil

Tag Archives: Pencatatan Sipil

Warga Wajib Bawa KTP-EL Atau Suket Di TPS

Gunungsitoli | suarasumut. com  —  Warga wajib membawa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL) atau surat keterangan (Suket) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil apabila menggunakan hak pilih di tempat pemungutan suara (TPS). Apabila tidak membawa KTP-EL atau suket, warga diberi kesempatan untuk mengambil ke rumah. Hal tersebut ditegaskan Ketua KPU Kota Gunungsitoli Sokhiaulo Harefa, S.Ip melalui pesan singkat, Rabu (6/6). ...

Baca Selengkapnya »

Belum Miliki Dokumen, Pemilih Potensial Bisa Gunakan Suket

Gunungsitoli | suarasumut.com  —  Pemilih potensial di kota Gunungsitoli yang belum memiliki dokumen kependudukan ada sebanyak 4.312 orang. Pemilih potensial yang tidak memiliki dokumen kependudukan, tetapi terdaftar pada kartu keluarga dan berusia 17 tahun pada pemungutan suara bisa diterbitkan surat keterangan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hal tersebut diungkapkan Ketua KPU Kota Gunungsitoli Sokhiatulo Harefa, S.Ip yang ditemui saat ...

Baca Selengkapnya »

Pemkab Labura Gelar Pencoklitan Data Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

LABURA | suarasumut.com  –  Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara menggelar Musyawarah Pencocokan Dan Penelitian (Pencoklitan) Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang langsung dibuka oleh Bupati Labuhanbatu Utara H Kharuddin Syah SE di Grans Hotel Labura Aekkanopan, Senin (15/8). Pada acara tersebut Bupati H Kharuddin Syah SE menegaskan, setiap kepala desa/kelurahan untuk melakukan pelaporan pencatatan kematian yang semula menjadi kewajiban penduduk, diubah ...

Baca Selengkapnya »

Pengangkatan Dan Pemberhentian Pejabat Disdukcapil Wewenang Mendagri

Gunungsitoli | suarasumut.com — Sesuai undang Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan perubahannya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, kini pejabat Disdukcapil baik tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota, diangkat dan diberhentikan oleh Mendagri. Sehingga, setiap Gubernur dan Kepala Daerah yang ingin mengganti/mengangkat pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerahnya, wajib terlebih dahulu meminta persetujuan Menteri Dalam Negeri. Ketika hal ...

Baca Selengkapnya »