Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Bisnis & Ekonomi ›› Sosialisasi Pajak Restoran, Bupati: Kewajiban Pengusaha Restoran Bayar Pajak 10 %

Sosialisasi Pajak Restoran, Bupati: Kewajiban Pengusaha Restoran Bayar Pajak 10 %

TAPTENG | suarasumut.com  –  Pemerintah kabupaten Tapanuli Tengah gelar sosialisasi Pajak Restoran untuk optimalisasi Peningkatan PAD Tapteng diadakan di Aula Binagraha Kantor Bupati Tapteng dihadiri Wakil Bupati Tapteng Darwin Sitompul, Sekdakab Tapteng Hendri Susanto Lumbantobing, Kadis PKPAD dan Pengusaha Restoran se Tapteng, Selasa (6/3/2018).

Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani mengatakan, peran serta Pengusaha Restoran menyetor Pajak Restoran 10 % untuk itu diharapkan membantu Pemerintah Tapteng meningkatkan pendapatan Asli Daerah sesuai dengan Pasal 1 angka 10 UU nomor 28 Tahun 2009, menegaskan bahwa Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar besarnya Kemakmuran rakyat.

“Saya berharap kerjasama yang baik dari seluruh Pengusaha Restoran karena Pajak Restoran merupakan amanah undang undang mewajibkan setiap Restoran dikenakan Pajak Restoran berlaku se Indonesia dan hal itu juga berlaku di Daerah kita Tapteng,”ujar Bakhtiar.

Adapun Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya setoran Retribusi sesuai dengan Pasal 4 Perda No 23 Tahun 2011 dan sesuai Pasal 5 Perda No 23 Tahun 2011 Tarif Pajak Restoran ditetapkan 10%.

“Perlu saya jelaskan Pajak Restoran yang ditetapkan 10 % bukan uang Bapak Ibu Pengusaha tapi ditambahkan 10 % dari harga normal sebagai Contoh Satu keluarga membawa makan di restoran A dengan jumlah biaya makan minum sebesar Rp. 250.000, maka dikenakan pajak 10% dari jumlah makan minum.Dengan demikian perhitungannya Rp. 250.000 x 10 %= Rp. 25.000, maka jumlah yang harus dibayar Keluarga tersebut sebesar rp. 250.000+25.000= Rp. 275.000.- jadi jelas Pajak yang 10 % dibebankan kepada pengunjung Restoran Bapak Ibu Pengusaha hanya membantu Pemerintah menambahkan Pajak 10 % dari jumlah biaya pembayaran dari pengunjung restoran tersebut, “paparnya.

“Untuk itu kita sepakati dulu pertama, Bon yang digunakan Pengusaha adalah Bon yang dikeluarkan Pemda, kedua Kebijakan harga makanan harus sama sesuai dengan kebijakan Pasar, ketiga Pemda akan mensosialisasikan kepada masyarakat dengan membuat Spanduk Himbauan Taat Pajak disetiap Restoration,”pungkasnya.

Sementara, Kaban PKPAD Tapteng Zabril Abdi Nasution dalam laporannya menyampaikan bahwa Peserta Sosialisasi Pajak Restoran adalah pengusaha Restoran se Tapteng dan berbagai upaya yang dilakukan Badan PKPAD untuk menghimbau taat Pajak Restoran melalui media cetak spanduk dan baliho, mengadakan sosialisasi langsung mengunjungi tempat tempat usaha dan mengadakan pertemuan sosialisasi seperti yang diadakan saat ini.

Adapun jenis jenis pajak terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Bawah Tanah, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) dan Pajak Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).(rl/ss-tt)

Lihat Juga

MUI Dan Polisi Berperan Sebagai Pemersatu Bangsa

Padangsidimpuan | suarasumut.com – Peran serta ulama dan instansi kepolisian menjadi modal utama untuk menyatukan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.