Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Soal Dana Proyek BKPSU Tak Dicairkan, Oknum Kadis Pendapatan Labuhanbatu Jarang ‘Ngantor’

Soal Dana Proyek BKPSU Tak Dicairkan, Oknum Kadis Pendapatan Labuhanbatu Jarang ‘Ngantor’

Rantauprapat, suarasumut.com – Menyoal Proyek Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (BKPSU) yang enggan dicairkan Oknum Kadis Pendapatan yaitu Muflih terhadap sejumlah rekanan tampaknya Oknum tersebut risih dengan kejaran Wartawan yang ingin mempertanyakan atas tertundanya hingga tidak dibayarkan pada sejumlah rekanan.

Buktinya, Senin (19/1) saat awak suarasumut.com menemui diruang kerjanya, oknum tersebut diduga jarang ‘ngantor’ dengan alasan yang tak jelas. Parahnya lagi, ponsel yang kerap digunakan Muflih setiap dihubungi kerap berada diluar jangkauan.

“Ngak berani dia nampakkan batang hidungnya itu,berapa proyek yang belum dibayarkan atas dana APBD / BKPSU TA.2014 sama si oknum Kadis itu, dan tak terjawabnya itu kenapa hingga sampai sekarang tidak dibayarkan pada rekanan,”kata R dengan nada tinggi.

Dikatakannya,dalam keterlambatan pembayaran uang proyek tersebut rekanan akan meminta bunga atas uang yang tertahan dikeuagan Pemkab itu. ”Kalau uang awak tertahan, berarti uang awak bebungalah disitu, ku mintanya nanti bunganya itu bah, dari pada sama orang itu,”ancam R yang berharap Pemkab segera membayarkan pada sejumlah rekanan dengan logat bahasanya.

Menanggapi hal itu aktifis Aliansi Penyelamatan Indonesia (API) Labuhanbatu Andi Khoirul Harahap mengatakan, jika memang tidak dibayarkan Oknum tersebut diminta pada sejumlah rekanan yang tidak diberikan haknya atas proyek tersebut untuk melaporkan penegak Hukum.

“Oknum seperti itu pantasnya dilaporkan saja kepenegak Hukum, biar ada efek jera, jika hal itu dibiarkan rekanan takutnya akan menggulangi hal yang sama pada tahun berikutnya,”pinta Andi.

Diberitakan sebelumnya,tampkanya modus –modus untuk mempercepat urusan berkas soal pencairan dana proyek yang dikerjakan rekanan Proyek di Labuhanbatu semangkin terkuak. Sebab, rekanan membeberkan pada wartawan media ini untuk mempermulus berkas proyek yang dikerjakannya harus memberi uang pelicin disetiap meja yang akan diberikan tanda tangan pada kertas proyek tersebut.
Ironisnya lagi,jika uang pelicin itu tidak sesuai yang diharapkan pejabat yang bertugas dikeuangan Pemkab itu,berkas proyek yang ingin dicairkan itu seperti tidak diperdulikan.

“Hampir setiap tahunlah budaya itu ditanamkan rekanan pada pejabat/PNS yang bertugas dikeuangan itu.Karena jika hal itu ditiadakan jagan harap dana tersebut dapat dicairakan,macamlah alasannya itu,yang kurang ini,yang kurang itu.Tapi jika diberikan uang pelicin, berkas yang ingin dibubuhkan tanda tangan itu pasti akan sempurna,”kata R salah seorang rekanan, Minggu (18/1).

Menurutnya, dana yang sudah menjadi budaya pada setiap rekanan untuk memberikan pelicin pada PNS yang digaji Negara itu tidak ada sesuai UU ataupun perda yang mengatur.Namun jika itu tidak diberikan berkas proyek yang ingin dicairkan akan berakibat patal pada rekanan yang ingin mencairkan dananya.

“Ngak ada diatur di UU atau diperda setahuku itu,yang dibuat –buat sajanya itu untuk uang masuk mereka. Parahnya lagi, sudah diberikan uang pelicin saja, berkas bisa tidak dibubuhkan tanda tangan dikarenakan tidak ada orang dalam,”beber R.

Dikatakannya atas keterlambatan pencairan dana yang dibayarkan Pemkab Labuhanbatu terhadap rekanan atas proyek BKPSU yang bersumber dana APBD TA 2014, kita meminta pada penegak Hukum untuk menagkap Oknum nakal itu,sebab hingga saat ini, meski dana tersebut sudah dicairakan kekeuangan Oknum tersebut ogah membayarkan apa yang menjadi hak rekanan.

“Aku tahu dananya itu sudah cair, bisa pula ditahan oknum itu dana rekanan, apa maksudnya ini, semua kewajiban kita dilaksanakan tapi hak dari rekanan dipersulit oknum nakal itu, kabar yang berhembus dana tersebut digulingkan untuk membayar atas hutang Pemkab yang lebih gawat,”ungkap R.(ao/ss/rp)

Kata kunci terkait:
sumber dans proyek bkpsu

Lihat Juga

Perppu Ormas Harus Dilihat Dari Prinsip Bernegara

Jakarta | suarasumut.com  –  Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang. “RUU ...