Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Sidang Gugatan Terhadap Bupati Nias: Subtansi Sanggahan Dan Sanggahan Banding PT.Winatindo Bratasena Berbeda

Sidang Gugatan Terhadap Bupati Nias: Subtansi Sanggahan Dan Sanggahan Banding PT.Winatindo Bratasena Berbeda

Nias, suarasumut.com—Subtansi sanggahan yang dilayangkan PT.Winatindo Bratasena kepada panitia tender terkait keberatannya atas pemenangan CV.Karya Sendoro terhadap proyek pengadaan Alat Kesehatan Rumah Sakit Gunungsitoli tahun 2012, berbeda dengan subtansi sanggahan banding yang dilayangkan kepada Bupati Nias Drs.Sokhiatulo Laoli, MM.

Tim bentukan Bupati Nias yang menerbitkan rekomendasi pembatalan proyek pengadaan Alkes di RSU Gunungsitoli, tidak melibatkan instansi teknis independent yang kapasitas keputusannya melebihi keputusan panitia tender.

Hal tersebut terungkap pada sidang gugatan CV.Karya Sendoro terhadap Bupati Nias dan Direktur RSU Gunungsitoli, dengan agenda mendengar keterangan saksi yang dihadirkan Bupati Nias dan direktur RSU Gunungsitoli di Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Jalan Pancasila, Desa Mudik, Kota Gunungsitoli, Rabu (19/8).
Ada Perbedaan Sumber Anggaran

Pada persidangan, Kepala Bagian Adminitrasi Pembangunan Kabupaten Nias, Herman S Zebua atau saksi yang dihadirkan Bupati Nias dan Direktur RSU Gunungsitoli menyatakan, sesuai peraturan presiden (Pepres), sanggahan banding dijawab oleh Kepala Daerah dan Kepala Daerah tidak perlu mengundang para pihak.

Sebelum menjawab sanggahan banding, Bupati Nias telah membentuk tim untuk melakukan kajian, dan setelah melakukan kajian, tim menemukan kelemahan, kemudian menyampaikan kepada Bupati Nias.

Kelemahan yang ditemukan diantaranya adalah spesifikasi yang berbeda, sumber dana yang berbeda, dimana saat tender diumumkan sumber dana dari dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB). Padahal, dalam surat Gubernur Sumatera Utara kepada Bupati Nias, sumber dana dinyatakan berasal dari dana bantuan keuangan provinsi.

Saat tender, panitia menggunakan Pepres 54 tahun 2010, padahal kala itu Pepres 70 tahun 2012 sudah ada. Selain itu, Direktur CV.Karya Sendoro belum menandatangani Pakta Integritas, namun hanya mewakilkan.
Maka berdasarkan kelemahan tersebut, tim memberi masukan kepada Bupati Nias agar proyek pengadaan Alkes di RSU Gunungsitoli tahun 2012 di tender ulang.

Saksi Tidak tahu Cara Kerja Tim

Namun, pada fakta persidangan, saat diminta untuk menjelaskan cara kerja tim oleh Ketua Majelis Hakim Khamozaro Waruwu, saksi tidak dapat membeberkan atau tidak tahu. Bahkan saksi tidak tahu apakah dalam tim ikut dilibatkan instansi teknis independent yang memiliki spesifikasi teknis dan kapasitasnya melebihi panitia sehingga tim dapat mengambil kesimpulan membatalkan tender proyek.

Bahkan saksi mengakui jika tim tidak tahu jika ketiga perusahaan yang kalah termasuk PT.Winatindo Bratasena yang melakukan sanggahan banding adalah milik satu orang, dan kini pemilik ketiga perusahaan tersbeut telah dipenjara terkait kasus korupsi.

Ditanya ketua Majelis terkait kesalahan panitia mengenai sumber anggaran dan spesifikasi, apakah dapat dibebankan kepada rekanan, saksi menjelaskan jika sesuai peraturan, hal tersebut tidak dapat dibebankan kepada rekanan.

Pepres 54 Jadi Sumber Rujukan SK Bupati Nias

Ketua Majelis Hakim juga mengungkapkan kepada para peserta sidang, bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh Bupati Nias mengambil rujukan pada Pepres 54 tahun 2010, padahal sebelumnya saksi menyatakan panitia melakukan kesalahan karena masih menggunakan Pepres 54 tahun 2010 saat tender, padahal Pepres 70 tahun 2012 telah terbit.

Selain itu, Ketua Majelis memberitahu jika subtansi sanggahan yang diajukan PT.Winatindo Bratasena kepada panitia tidak sama dengan subtansi sanggahan banding yang diajukan PT.Winatindo Bratasena kepada Bupati Nias.

Padahal sesuai peraturan menurut Majelis Hakim, subtansi sanggahan dan sanggahan banding harus sama. Alasannya, apabila pemberi sanggahan tidak puas atas jawaban sanggahan yang diajukan, maka pemberi sanggahan bisa memberikan sanggahan banding kepada yang lebih tinggi dengan subtansi yang sama.

Objek Sanggahan Tidak Ada Yang Merugikan PT Winatindo Bratasena

Sebelumnya, saksi mengakui pada sidang, objek sanggahan yang layangkan PT.Winatindo Bratasena tidak mencantumkan keberatan atas sesuatu hal atau hak PT.Winatindo Bratasena yang tidak dipenuhi panitia.
Padahal menurut direktur CV.Karya Sendoro, objek sanggahan harus pernyataan protes atau keberatan penyanggah atas hal atau perbuatan yang dilakukan panitia dengan tidak memenuhi hak rekanan dalam pelaksanaan suatu tender proyek.

Selain itu, direktur CV.Karya Sendoro sempat meminta Majelis Hakim untuk mencatat pernyataan saksi yang mengatakanjika dirinya belum menandatangani Pakta Integritas dan hanya mewakilkan.

Menurut Sonitehe, pernyataan saksi masuk dalam objek pidana dengan memberikan keternagan palsu di pengadilan, sebab dia telah menandatangani langsung Pakta Integritas dan tidak pernah mewakilkan.(ih/ss/ni)

Lihat Juga

Ket. Gbr : Tersangka FA, pengisap ganja yang ditangkap Satres Narkoba Polres Psp di TPU Jalan Mgr Maradat Kec. Psp Selatan Kota Psp, Jum'at (20/7-2018). Foto Ali Akbar/SS

Polisi Amankan Pengisap Ganja Di TPU

Padangsidimpuan | suarasumut.com  –  Seorang pemuda ditangkap Satres Narkoba Polres Padangsidimpuan (Psp) di daerah Jalan ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *