Pengumuman & Ucapan:
Beranda ›› Headline ›› Sertijab Lancar, APBD Terancam! Kinerja Bupati Labuhanbatu Dinilai Bobrok

Sertijab Lancar, APBD Terancam! Kinerja Bupati Labuhanbatu Dinilai Bobrok

Rantauprapat, suarasumut.com – Hingga minggu pertama tahun anggaran (T.A) 2015, wacana pembentukan peraturan bupati (Perbup) tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) belum terdengar. Ironisnya, pelaksanaan serah terima jabatan atas pelaksanaan mutasi jabatan 56 eselon III dan IV pada tanggal 30 Desember 2014 lalu berjalan lancar hingga saat ini.

Informasi yang dihimpun suarasumut.com hingga Selasa (6/1), sesuai ketentuannya, persetujuan bersama atas rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD T.A 2015 hingga 30 November 2014 tidak terbentuk, Bupati harus segera membentuk Perbup tentang Penjabaran APBD T.A 2015 sama besar dengan Perda tentang APBD tahun sebelumnya. Namun faktanya, wacana pembentukan Perbup tentang APBD T.A 2015 di Pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu hingga saat ini nyaris tak terdengar.

Ironisnya, pada tanggal 30 Desember 2014 lalu, Bupati Labuhanbatu masih menyempat diri untuk melakukan pemutasian 56 pejabat structural eselon III, eselon IV , dan fungsional di Aula Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Sementara batas waktu pengundangan (pemberlakukan,red) Perda maupun Perbup tentang APBD hingga 31 Desember 2014 seakan tidak menjadi perhatian serius bagi Bupati, dr Tigor Panusunan Siregar.

Kesan ketidak seriusan Bupati Labuhanbatu, dr Tigor Panusunan Siregar SpPD terhadap pembentukan APBD T.A 2015 dikuatkan dengan kegiatan serah terima jabatan (Sertijab) para camat hingga saat ini. Tak pelak, ketertingalan dalam pembentukan APBD T.A 2015 semakin berlarut dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan pelayanan public tak terselenggara karena ketiadaan anggaran.

Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Muhfli maupun Sekretarisnya, Indrasila yang ingin dikonfirmasi dikantornya tidak dapat ditemui.. Hal ini semakin menegaskan wacana pembentukan APBD T.A 2015 tidak menjadi hal yang prioritas bagi aparatur Pemkab Labuhanbatu. “Bapak (Muhfli,red) gak ada, Sekretaris belum masuk, sertijab belum dilakukan,” kata staf DPPKAD Bidang Umum saat ditanya keberadaan Kepala DPPKAD, Muhfli dan Sekretaris, Indrasila.

Hal serupa juga terjadi saat Kabag Humas, Sugeng ingin dikonfirmasi diruang kerjanya. Menurut staf Sekretariat Daerah pada Bagian Humas itu, Sugeng sedang mengikuti kegiatan Sertijab Camat di Kecamatan Bilah Hulu. “Ke Bilah Hulu mengkuti acara sertijab,” kata staf di Bagian Humas Sekteratariat Pemkab Labuhanbatu.

Atas tidak terbentuknya Perda dan Perbup tentang APBD T.A 2015, tokoh muda Labuhanbatu, Marulin Hasibuan menilai kinerja Bupati Labuhanbatu, dr Tigor Panusunan Sregar SpPD semakin bobrok di penghujung masa jabatannya. Menurut Marulin, dr Tigor Panusunan Siregar SpPD harusnya taat sumpah jabatannya dalam pelayanan public. “Kinerja Bupati semakin bobrok. Tidak terbentuknya APBD, pembangunan tidak terlaksana karena ketiadaan anggaran, pelayanan public jadi terbengkalai,” kata Marulin Hasbi Hasibuan.

Menurut Marulin Hasbi Hasibuan, tidak terlaksananya pembangunan dan pelayanan public dapat menciptakan kondisiftas daerah terganggu dan emosional masyarakat terpancing. Untuk itu, tokoh muda Labuhanbatu itu mendesak Bupati Labuhanbatu segera membentuk Perbup APBD T.A 2015 tanpa harus meninggakan kegiatan sertijab pejabat-pejabat yang terlanjur dimutasi akhir tahun lalu.

“Jangan memancing kemarahan masyarakat. Sertijab pejabat yang terlanjur dimutasi tidak harus meninggalkan kewajiban untuk membentuk APBD,” tegas Marulin Hasbi Hasibuan sembari menyebutkan, belum terbentuknya APBD T.A 2015 merupakan dampak sikap ngotot Bupati dan DPRD membentuk Perda Perubahan APBD T.A 2014.

Hal senada juga disebutkan Ketua Forum Masyarakat Desa (Formades) Kabupaten Labuhanbatu, Indra Rinaldi Tandjung yang menyebut dr Tigor Panusunan Siregar tidak layak mempertontonkan keangkuhan dan kesombongan atas kekuasaan dalam jabatan yang disandangnya. Menurut Indra Rinaldi Tandjung, pemutasian jabatan yang dilakukan di akhir tahun periode kepemerintahan menunjukan kesombongan dan keangkuhan. “Seharusnya akhir tahun periode kepemerintahan, dr Tigor Panusunan Siregar menghindari mutasi jabatan agar dapat mengejar ketertinggalan pencapaian visi-misi. Kalau pemutasian dilakukan, maka pejabat yang baru harus belajar lagi untuk memahami tugas pokok dan fungsi. Dampaknya pelayanan public kembali ke titik nol,” kata Indra Rinaldi Tandjung.

Lanjut Inrda Rinaldi Tandjung, dalam hal semakin bobroknya kinerja yang ditunjukan dr Tigor Panusunan Siregar, akan memicu luapan amarah masyarakat yang selama ini menahan diri. Sebab, lanjutnya lagi, belum terbentuknya APBD T.A 2015 merupakan bentuk penzoliman terhadap hak-hak masyarakat untuk mendapatkan pelayan public. “APBD tidak terbentuk, anggaran yang disalurkan pemerintah pusat ke Kas Daerah hanya dapat digunakan untuk membayar gaji pegawai, sedangkan pengadaan barang dan jasa tidak dapat dilakukan. Pegawai digaji, tapi pelayanan nihil, sama saja uang negara habis sia-sia. Jangan sampai masyarakat meluapkan amarahnya yang selama ini terpendam,” tegas Indra Rinaldi. (ls/ss/lb)

Lihat Juga

Perppu Ormas Harus Dilihat Dari Prinsip Bernegara

Jakarta | suarasumut.com  –  Fraksi Partai NasDem menyatakan setuju Perppu Ormas disahkan menjadi undang-undang. “RUU ...